MUI Terang-Terangan Mendukung Presiden Prabowo Subianto Mundur dari Dewan Perdamaian
Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta agar Presiden Prabowo Subianto menarik diri dari keanggotaan Board of Peace, alias Dewan Perdamaian. Hal ini dilakukan karena MUI merasa tidak berpihak kepada Palestina dalam transisi Gaza pascakonflik.
Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis menyatakan bahwa bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace adalah sebuah keputusan yang aneh dan tidak berpihak kepada Palestina. Karena dalam penggagas Trump dan anggotanya ada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang jelas sudah melakukan penjajahan terhadap Palestina.
"Karena dalam penggagas Trump dan anggotanya ada (Perdana Menteri Israel) Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina," ujar Cholil Nafis. Penarikan bayaran dalam keanggotaan Board of Peace juga menjadi salah satu kejanggalan yang seharusnya dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnto Abdul Hakim, menilai bahwa Board of Peace merupakan bentuk nyata dari langkah neokolonialisme. MUI, katanya, menolak 'perdamaian semu' sebagaimana yang diatur oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena tidak berbasis kepada keadilan.
"Board of Peace adalah bentuk nyata langkah neokolonialisme. MUI memandang ada problem struktural Board of Peace yang sangat serius. Keterlibatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban, merupakan cacat mendasar," ujar Sudarnto Abdul Hakim.
MUI menegaskan bahwa dalam pandangan Islam dan nilai kemanusiaan universal, penjajahan dalam bentuk apapun adalah kezaliman yang wajib diakhiri.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta agar Presiden Prabowo Subianto menarik diri dari keanggotaan Board of Peace, alias Dewan Perdamaian. Hal ini dilakukan karena MUI merasa tidak berpihak kepada Palestina dalam transisi Gaza pascakonflik.
Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis menyatakan bahwa bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace adalah sebuah keputusan yang aneh dan tidak berpihak kepada Palestina. Karena dalam penggagas Trump dan anggotanya ada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang jelas sudah melakukan penjajahan terhadap Palestina.
"Karena dalam penggagas Trump dan anggotanya ada (Perdana Menteri Israel) Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina," ujar Cholil Nafis. Penarikan bayaran dalam keanggotaan Board of Peace juga menjadi salah satu kejanggalan yang seharusnya dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnto Abdul Hakim, menilai bahwa Board of Peace merupakan bentuk nyata dari langkah neokolonialisme. MUI, katanya, menolak 'perdamaian semu' sebagaimana yang diatur oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena tidak berbasis kepada keadilan.
"Board of Peace adalah bentuk nyata langkah neokolonialisme. MUI memandang ada problem struktural Board of Peace yang sangat serius. Keterlibatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban, merupakan cacat mendasar," ujar Sudarnto Abdul Hakim.
MUI menegaskan bahwa dalam pandangan Islam dan nilai kemanusiaan universal, penjajahan dalam bentuk apapun adalah kezaliman yang wajib diakhiri.