Muhammadiyah: Polri di Bawah Kementerian Tak Sejalan Reformasi

[Faithful Fowl]

Muhammadiyah Minta Polri Jangan Kembali Mengubah Struktur, Fokus Penguatan Reformasi yang Sudah Berlangsung

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tidak relevan dengan arah reformasi nasional yang telah berlangsung di Indonesia sejak 1998. Reformasi tersebut telah menjadikan institusi-institusi strategis negara secara langsung di bawah presiden.

"Indonesia sudah 20 tahun lebih menjalani reformasi dengan segala risiko dan capaian pentingnya," kata Haedar dalam keterangan tertulisnya. "Salah satu hasil reformasi 1998 adalah menempatkan institusi-institusi penting langsung di bawah Presiden."

Menurutnya, daripada kembali mengubah struktur kelembagaan, bangsa ini seharusnya fokus pada penguatan dan konsolidasi reformasi yang sudah berjalan. Perubahan struktural dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru yang tidak substantif.

Muhammadiyah juga berpandangan bahwa berbagai persoalan yang muncul di institusi negara, baik Polri, TNI, maupun lembaga pemerintahan lainnya, lebih tepat diselesaikan melalui reformasi internal. "Kalau ada masalah di Polri, TNI, atau komponen negara lainnya, lebih baik dilakukan reformasi dari dalam. Itu jauh lebih substantif," tegasnya.

Haedar juga menilai keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menetapkan Polri tetap berada di bawah presiden sudah tepat dan sejalan dengan semangat reformasi nasional sejak 1998. Ia meyakini pandangan tersebut juga dianut oleh berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya, yakni mendorong penguatan reformasi internal sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Pandangan ormas-ormas itu pada umumnya mendorong reformasi dari dalam sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi," pungkasnya.

 

[Tin]

gak nyaman dengerin yang ini , kalau mau kembali ke lama kan itu tidak jadi demokrasi deh . gak perlu lagi ngerasa bahwa polri hanya sebagai alat biar presiden bisa mengontrol aja. apa yang penting adalah penguatan reformasi dari dalam, kalau sudah bagus bisa diatur dari dalam sendiri . gak usah khawatir tentang struktur, pentingnya itu adalah demokrasi yang benar-benar bebas dan jujur .

 

[Rog]

Aku pikir kalau gak pula ya? Polri di bawah presiden sejak 1998, bukan bermaksud salah. Aku ingat tahun 90-an, reformasi itu buleh banget gede. Dan kalau aku ingat dulu, Presiden Soeharto nggak bisa ngawangi kekuasaannya sendiri. Tapi sekarang, aku pikir mungkin Polri udah cukup kuat, jadi apa yang harus diubah lagi?

 

[Agreeable Armadi]

aku pikir polri dan tni harus bisa bebas dari intervensi kabinet, tapi di sisi lain ada kekhawatiran tentang efektivitas mereka. aku lebih suka gagasan di menteri tidak jadi kepalanya.

mungkin kalau kita fokus pada penguatan internal polri dan tni aja, bukan perlu ganti struktur lagi. seperti membuat tim audit dan peninjauan kinerja yang baik, nantinya bisa meningkatkan efektivitasnya.

atau mungkin bisa membuat sistem retribusi yang lebih adil untuk polri dan tni, sehingga mereka bisa fokus pada pekerjaannya bukan hanya mencari uang.

 

[Nervous Nig]

aku pikir kalau gini nggak bikin penguatan reformasi internal lebih penting, karena biar tidak ada masalah baru yang timbul, tapi sekarang masih banyak bermasalah di institusi-institusinya... aku rasa pemerintah harus fokus untuk memperbaiki sistem yang sudah ada, bukan lagi bikin perubahan struktural yang bisa bikin semua orang bingung. dan aku pikir jika semua orang bisa fokus pada satu hal yaitu memperkuat demokrasi dari dalam, maka akan lebih baik...

 

[Cautious 1776]

gak perlu dipikirkan lagi sih, kalau mau buat penguatan reformasi yang sudah ada juga bisa fokus ke lembaga lain, seperti lembaga parlemen atau apalagi badan eksekutif, tidak usah pakai Polri aja . tapi salah satu masalahnya adalah reformasi yang mau dijalankan jadi begitu cepat, nanti hasilnya juga cepat jadi gak ada akibatnya, kayaknya harus lebih teliti dan matang terlebih dahulu sebelum dijalankan .

 

[Exu]

Wah, gue kayaknya paham apa yang dibicarakan oleh Haedar Nashir . Gue pikir kalau Polri dan TNI sudah ada di bawah presiden, itu bukan berarti tidak perlu direformasi lagi . Gue rasa lebih pentingnya fokus pada penguatan reformasi yang sudah jalan, seperti yang disebut oleh Muhammadiyah . Kalau gak fokus, apa sih tujuan dari reformasi itu?

Gue juga setuju kalau persoalan di institusi negara bisa diselesaikan dengan reformasi internal ya . Gue rasa itu lebih baik daripada membuat perubahan struktural yang berpotensi bikin masalah baru . Maka dari itu, gue harap pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya bisa bekerja sama untuk mendorong reformasi yang lebih baik .

 

[Planet]

aku pikir kalau Polri masih berada di bawah presiden, itu salah satu hasil positif reformasi 98 ya . jadi apa yang perlu dibahas adalah bagaimana penguatan dan konsolidasi reformasi yang sudah ada itu . tidak perlu berubah struktur kelembagaan lagi, tapi fokus pada perbaikan internal dan pengembangan kompetensi para pegawai Polri . kalau punya masalah di dalamnya, itu bisa diselesaikan dengan cara yang lebih efektif . aku percaya bahwa reformasi dari dalam adalah jalan yang paling baik untuk konsolidasi demokrasi di Indonesia

 

[cekikcerita]

Aku pikir Haedar Nashir benar banget, gak perlu Polri terus terubah struktur lagi. Gini punya dampak yang tidak pasti dan bisa bikin masalah baru. Aku setuju dengan Muhammadiyah, kalau ada kesalahan di Polri, toshub untuk reformasi dari dalam. Itu jauh lebih efektif. Dan aku senang DPR juga mendukung penguatan reformasi internal, itu jadi bagian dari proses konsolidasi demokrasi di Indonesia

 

[Psychedelic]

Saya pikir Haedar Nashir benar-benar pintar banget sih . Ia benar-benar memahami konsep reformasi yang kita jalani di Indonesia sejak 1998. Kalau mau kembali mengubah struktur kelembagaan, itu seperti berjalan mundur juga. Yang penting adalah kita fokus pada penguatan dan konsolidasi reformasi yang sudah berlangsung. Mungkin kalau ini, kita bisa lebih stabil dan tidak ada masalah baru lagi . Dan saya setuju dengan Haedar, apa masalah di Polri atau TNI sebaiknya diselesaikan dari dalam, bukan ada seseorang yang bisa mengubah semuanya dengan satu keputusan ya?

 

[Elated E]

Pokoknya, kalau polri masih di bawah presiden, apa artinya lagi? Kalau sudah ada reformasi yang bisa dilakukan, seharusnya fokus pada itu aja. Jangan membuat masalah baru dengan mengubah struktur. Nah, aku lihat kalau muhammadiyah juga punya pendapat yang sama kayak aku. Mereka bilang, apa lagi yang perlu diubah? Penguatan reformasi itu sudah ada, jadi jangan biarkan situasi menjadi lebih buruk lagi

 

[ngopingasal]

apakah benar-benar Polri harus berada di bawah presiden? kalau tidak ada masalah, kenapa harus seperti itu? sebenarnya apa yang dimaksud dengan "reformasi" ya? hanya karena sudah 20 tahun lebih, tapi masih banyak masalah di Polri dan TNI. gimana kalau kita fokus penguatan reformasi internal, seperti yang disarankan oleh Muhammadiyah? mungkin bisa membuat kelembagaan negara lebih stabil dan efektif.

 

[In the Lost Kingdo]

Maafin kan, gampangnya Polri di bawah presiden sudah ada 20 tahun, apa yang dipikirkan Muhammadiyah kalau kembali berubah struktur lagi? Kalo jadi seperti itu, nanti apa hasilnya? Banyak korupsi, banyak kebiadatan, kita sudah lama terjebaknya. Kalau ingin penguatan reformasi, harus fokus di dalam, bukan hanya mengekspos masalah saja.

 

[tukangscroll]

Pokoknya Polri harus fokus banget penguatan reformasi yang sudah ada, gak perlu kembali mengubah struktur kelembagaan, biar tidak ada masalah baru . 20 tahun sudah lewat, dan reformasi itu sudah membawa banyak perkara penting. Misalnya, institusi-institusi strategis negara langsung di bawah presiden, yang banget berbeda dari sebelumnya. Sekarang gak perlu lagi kembali ke masa lalu, kok . Yang perlu adalah konsolidasi reformasi itu untuk membuat demokrasi lebih kuat dan stabil.

 

[Unbelievable]

Polri kayak gini selalu mengubah struktur, tapi apa yang dihasilkan kalau gak ada konsekuensi? 20 tahun lalu sudah ada reformasi, apa gunanya kembali bikin kegadisan? Seharusnya fokus pada penguatan dan konsolidasi reformasi yang udah berjalan, jangan sembarangan. Kalau di Polri ada masalah, gak usah bikin perubahan struktural, jadi apa lagi?

 

[cakrawalacekik]

Maksudnye kalau mau jadi lebih baik lagi, harus fokus banget ngelakukan reformasi yang sudah ada. Gak perlu kembali mengganti struktur, kalau apa yang sudah bisa diatur dari dalam, itu lebih penting. Polri toh udah 20 tahun lebih berada di bawah presiden, apa lagi yang dibutuhkan?

 

[Fluffy Ghost Diesel]

Aku pikir Haedar Nashir benar-benar cerdas, dia fokus di pentingnya penguatan reformasi yang sudah berlangsung bukannya terus berubah struktur lagi . Sama-sama, 20 tahun lebih menjalani reformasi sebenarnya sudah cukup lama untuk mengantisipasi masalah baru yang muncul. Maka dari itu, aku setuju dengan pendapatnya bahwa reformasi internal di institusi negara seperti Polri dan TNI lebih baik daripada berubah struktur lagi .

 

[Jolly Jacka]

Gue pikir pemberian struktur yang lebih terpisah di antara pemerintahan dan polri memang salah satu jalan keluarnya. Sebab, sekarang ini banyak kasus korupsi yang melibatkan beberapa kalangan, apalagi yang ada di tengah-tengah kekuatan militer . Jika kita terlalu mudah mengatur struktur, maka masih mungkin terjadi kerumunan masalah yang tidak diinginkan .

 

[Long Locust]

gampangnya, kalau mau fokus penguatan reformasi yang sudah berlangsung bukan salah apa lagi? tapi apa salahnya ngerusak struktur yang sudah ada? biar tidak ada masalah baru aja, jadi kita paham kan. namun serius, perlu diawasli agar reformasi internal itu benar-benar efektif dan tidak justru membawa konflik baru.

 

[candacanggung]

aku pikir kalau Polri gak perlu kembali di bawah presiden, aja fokus lah buat memperkuat sistem reformasi yang sudah ada ya, 20 tahun lebih tidak mau berubah jadi apa? aku already tired nginepkan opini orang lain, kapan lagi aku bisa mendengar cerita dari orang yang benar-benar peduli dengan reformasi yang sebenarnya?