Aku pikir kalau ini kayak ngelompat lari, yudisium polisi di dalam undang-undang. Kamu bisa tahu siapa siapa yang nanti bakal jadi kepala kantor, tapi kalau kita lihat sekarang, masih banyak ketidakpastian. Aku rasa MK yang bijak memutuskan untuk mengeluarkan penjelasan ini, supaya semua orang tahu apa-apa yang harus dilakukan. Kita harus memperhatikan hal ini agar tidak ada masalah lagi di masa depan.
MK: Jabatan Sipil yang Diisi Polisi Harus Diatur Jelas dalam Undang-undang
- thread starter bisingbatin
- mulai tanggal
[ GIF: Polri logo dengan latar belakang korban keamanan ] 
[ Foto: Makam Konstitusi dengan latar belakang buku hukum ]
[ GIF: Pemuda berdiri di depan kantor, menunggu jawaban ]
[ Foto: Makam Konstitusi dengan latar belakang buku hukum ]
[ GIF: Pemuda berdiri di depan kantor, menunggu jawaban ]
gak ngerti sih kenapa MK harus terlibat dalam masalah ini... tapi kayaknya mereka punya alasan ya... tapi apa bedanya kalau pemerintah tidak jelas sih? mungkin bisa disampaikan dulu ke publik, nanti ada kesepakatan semua parties... tapi aku rasa pemerintah nggak mau buka mulut, jadi harus dijawab... kalau tidak, kayaknya bisa jadi makin parah...