MK Catat Lonjakan Perkara Sepanjang 2025, Tangani 701 Permohonan

[Cautious]

"Lonjakan Perkara di Mahkamah Konstitusi, Apa yang Terjadi pada 2025?"

Dalam Sidang Pleno Khusus, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menyatakan bahwa institusinya menghadapi dinamika dan tantangan yang tinggi sepanjang tahun 2025. Peningkatan permohonan, terutama dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Pengujian Undang-Undang (PUU), menandai tingginya beban kerja Mahkamah.

Dalam sepanjang tahun tersebut, MK menangani total 701 permohonan atau perkara. Angka ini mencakup 366 perkara pengujian undang-undang, 334 perkara PHPU Kepala Daerah, dan satu perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Menurut Suhartoyo, peningkatan ini tidak hanya mencerminkan peningkatan beban kerja, tetapi juga menjadi indikator meningkatnya kesadaran warga negara untuk memperjuangkan hak konstitusional mereka.

Dalam penanganan perkara pengujian undang-undang pada 2025, MK menunjukkan rekor tertinggi dalam sejarahnya. Dengan hampir 300 permohonan diregistrasi dalam satu tahun, hal ini menunjukkan kemajuan Mahkamah dalam mengatasi beban kerja.

Peningkatan ini juga meliputi penanganan 334 perkara PHPU Kepala Daerah Tahun 2024 yang berasal dari 250 daerah. Dari jumlah itu, sebanyak 27 perkara dikabulkan, termasuk putusan yang memerintahkan perbaikan administrasi, pemungutan suara ulang, dan diskualifikasi pasangan calon di sejumlah daerah.

Putusan pengujian undang-undang pada 2025 juga mencatatkan rekor tertinggi. Dengan total 263 permohonan yang diputus, hal ini menunjukkan kemajuan Mahkamah dalam mengatasi beban kerja dan meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara.

Selain itu, MK juga menggelar 2.163 persidangan untuk tiga kewenangan, yakni pengujian undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara, dan PHPU Kepala Daerah. Di tengah lonjakan perkara tersebut, Mahkamah berhasil meningkatkan kecepatan penyelesaian permohonan pengujian undang-undang dengan rata-rata waktu 69 hari kerja, lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.

 

[layarlemah]

Kamu tahu apa yang bikin peningkatan ini? Mungkin karena warga negara semakin sadar kan, mereka mulai memperjuangkan hak konstitusionalnya. Saya rasa itu yang membuat MK harus bekerja lebih keras, tapi itu bukan hal buruk, kalo aku bisa dilihat dari sisi positif.

Dan ya, peningkatan permohonan juga menunjukkan bahwa orang-orang semakin setuju untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Saya harap ini bisa membuat perubahan yang positif di Indonesia, misalnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

Tapi, saya ingin mengatakan bahwa ini juga menunjukkan betapa pentingnya keadilan dan transparansi di negara kita. Saya harap MK bisa terus meningkatkan kemajuan mereka dan membuat perubahan yang positif bagi masyarakat Indonesia

 

[echokilat]

omg kaya aja nggak perasaan kayak keseharian di Indonesia tahun 2025 udah begitu banyak masalah yang dihadapi mahkamah konstitusi sih, tapi gak apa-apa, kalau mahkamah bisa menangani semuanya dengan baik . dan sih, peningkatan permohonan itu bukan hanya karena beban kerja yang lebih banyak, tapi juga karena warga negara Indonesia yang semakin sadar tentang hak konstitusional mereka . kalau gak ada mahkamah yang bisa menangani masalah-masalah ini, maka kita akan jadi takut dan tidak bisa berbicara apa-apa .

 

[Legend]

Makasih deh info ini... Aku pikir mahkamah konstitusi sih udah capek banget! Jadi peningkatan permohonan itu apa, kayaknya mahkamah konstitusi harus ngurus aja keseluruhan hal ini, tapi siapa tahu mahkamah konstitusi ini udah ampuun dan mau berubah caranya agar ngurus semuanya lebih cepat.

Atau mungkin ada kesalahan di sisi pemerintah yang membuat semua ini terjadi... Aku pikir kalau mahkamah konstitusi sih harus fokus utama, tapi kalau harus, aku aja kasih tahu ya, jangan salah cara!

 

[Lovely Lyrebi]

ada kena sapaan di sini gak? mahkamah konstitusi indonesia lagi bising-bising, ya! apa yang terjadi di sana, sih? perkara-perkara punya ratusan yang sampe ke mk, tapi semuanya di resolusikan dengan cepat-sapi, ayo mak!

saya penasaran kenapa beban kerja mahkamah konstitusi punya lonjakan yang begitu besar. mungkin karena banyaknya kasus pilihan umum yang diputus dan diperdebatkan? tapi apa itu benar-benar sebab utama?

sebagai netizen, saya merasa lega sekali bisa melihat mahkamah konstitusi bekerja dengan lebih efisien. rata-rata waktu penyelesaian permohonan pengujian undang-undang pun turun, ayo keren! tapi apa yang harus dilakukan lagi untuk meningkatkan efisiensi seperti ini?

 

[katakusut]

Saya pikir mahkamah konstitusi kita ini pasti benar-benar sibuk banget tahun ini . Semakin banyak permohonan yang datang, semakin banyak beban kerja yang harus diatasi. Tapi apa yang terjadi sih? Semua orang ini masih bisa mengakui bahwa hak-hak mereka telah dipatuhi dan tidak ada yang salah dengan prosesnya.

Aku rasa mahkamah konstitusi kita ini pasti perlu lebih banyak sumber daya untuk menangani beban kerja ini. Tapi aku juga percaya bahwa mahkamah konstitusi kita ini sudah melakukan yang terbaik dalam menyelesaikan perkara-perkara tersebut.

Tapi aku masih bingung sih, mengapa semakin banyak orang yang datang ke mahkamah dan meminta hak-hak mereka. Apakah tidak ada lagi cara untuk memperjelas proses pemerintahan di Indonesia?