Aku pikir ini salah strategi, kan? Kalau Menteri Haji itu ingin pencegahan korupsi, dia harus memberikan kekuatan kepada Jaksa Agung, bukan berharap mereka bekerja sama. Aku rasa ini seperti main teka-teki, kalau Menteri Haji mau tahu apa yang harus dilakukan, dia harus memberitahu aja. Tapi apakah dia tahu siapa yang benar-benar ingin pencegahan korupsi? Aku pikir lebih baik lagi kalau Jaksa Agung itu memiliki otoritas yang lebih luas untuk menginvestigasi dan menangkap korupsi, bukan harus bergantung pada Menteri Haji. 