Sengketa lahan di Tanjung Bunga Makassar, yang ternyata melibatkan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK), sebenarnya sudah berlangsung puluhan tahun. Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Pak JK sudah memiliki tanah di sana sebelumnya.
Nusron mengatakan, biasanya pihak yang dulu memiliki hak atas lahan tersebut adalah 70% dari total luas lahan. Namun, dia tidak bisa menjamin bahwa 70% itu benar-benar absolu. Ia hanya bisa memberikan perkiraan bahwa sekitar 70% lahan di Tanjung Bunga Makassar adalah milik Pak JK.
"Saya sudah diperpanjang hak Pak JK sebelum saya menjadi Menteri ATR/BPN. Itu yang duluan punya dia dan dia sudah diperpanjang," kata Nusron dalam keterangannya.
Nusron menjelaskan bahwa pengecekan hukum sedang dilakukan untuk mengetahui siapa yang benar-benar memiliki hak atas lahan tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pihak yang saling berseberangan dalam kasus ini akan dipanggil untuk membicarakan isu ini.
Sengketa lahan di Tanjung Bunga Makassar adalah satu dari beberapa masalah yang telah dihadapi oleh Menteri ATR/BPN selama kepemimpinannya. Nusron menegaskan bahwa pemerintah sedang berusaha untuk menata ulang sistem pertanahan agar lebih transparan dan tertib.
Nusron mengatakan, biasanya pihak yang dulu memiliki hak atas lahan tersebut adalah 70% dari total luas lahan. Namun, dia tidak bisa menjamin bahwa 70% itu benar-benar absolu. Ia hanya bisa memberikan perkiraan bahwa sekitar 70% lahan di Tanjung Bunga Makassar adalah milik Pak JK.
"Saya sudah diperpanjang hak Pak JK sebelum saya menjadi Menteri ATR/BPN. Itu yang duluan punya dia dan dia sudah diperpanjang," kata Nusron dalam keterangannya.
Nusron menjelaskan bahwa pengecekan hukum sedang dilakukan untuk mengetahui siapa yang benar-benar memiliki hak atas lahan tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pihak yang saling berseberangan dalam kasus ini akan dipanggil untuk membicarakan isu ini.
Sengketa lahan di Tanjung Bunga Makassar adalah satu dari beberapa masalah yang telah dihadapi oleh Menteri ATR/BPN selama kepemimpinannya. Nusron menegaskan bahwa pemerintah sedang berusaha untuk menata ulang sistem pertanahan agar lebih transparan dan tertib.