Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, mendukung Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Madrid, Spanyol, dalam upaya terus mendorong integrasi layanan transformasi digital. Tujuan dari ini adalah agar pelayanan publik dapat lebih aksesibel, inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurut Rini, KBRI merupakan contoh praktik birokrasi Indonesia yang efektif dan profesional di luar negeri. Oleh karena itu, perlu adanya dorongan dan perlindungan untuk pelayanan yang diberikan oleh KBRI agar sesuai dengan ekspektasi masyarakat dan stakeholder eksternal terkait kepentingan Indonesia.
"KBRI merupakan showcase praktik birokrasi Indonesia yang efektif dan profesional di luar negeri. Untuk itu kita perlu mendorong dan menjamin pelayanan yang diberikan kepada para pihak harus sesuai dengan ekspektasi mereka," ujar Rini dalam keterangan tertulis.
Rini juga menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah membangun Digital Public Infrastructure (DPI), yang mencakup digital ID, data exchange dan digital payment. Tujuannya adalah agar pelayanan publik dapat terintegrasi lintas instansi dan menyatukan layanan supaya masyarakat cukup sekali memasukan data dan mengakses layanan dengan mudah dan transparan.
"Kita melihat peluang untuk menjadikan layanan KBRI sebagai suatu use-case keterpaduan layanan digital, salah satunya pelayanan paspor, promosi, investasi dan kekonsuleran. Dengan ini KBRI menjadi bagian penting dari ekosistem keterpaduan layanan pemerintah serta memberikan kemudahan bagi masyarakat secara nyata," paparnya.
Rini juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni reformasi birokrasi yang lebih responsif dan bekerja dengan koordinasi lintas instansi. KBRI bukan hanya diukur dari layanan kekonsuleran semata, tapi juga kontribusinya dalam mendukung pencapaian prioritas nasional.
Saat ini, Kementerian PAN-RB terus mendukung peningkatan kualitas layanan KBRI agar lebih aksesibel, inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Rini juga berdiskusi dengan pegawai dan ASN yang ada di KBRI Madrid.
"Dalam diskusi ini saya senang dapat berdiskusi dengan ASN disini, ASN merupakan bagian dari birokrasi yang bertugas untuk melakukan layanan-layanan untuk mempekuat hubungan internasional," pungkasnya.
Menurut Rini, KBRI merupakan contoh praktik birokrasi Indonesia yang efektif dan profesional di luar negeri. Oleh karena itu, perlu adanya dorongan dan perlindungan untuk pelayanan yang diberikan oleh KBRI agar sesuai dengan ekspektasi masyarakat dan stakeholder eksternal terkait kepentingan Indonesia.
"KBRI merupakan showcase praktik birokrasi Indonesia yang efektif dan profesional di luar negeri. Untuk itu kita perlu mendorong dan menjamin pelayanan yang diberikan kepada para pihak harus sesuai dengan ekspektasi mereka," ujar Rini dalam keterangan tertulis.
Rini juga menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah membangun Digital Public Infrastructure (DPI), yang mencakup digital ID, data exchange dan digital payment. Tujuannya adalah agar pelayanan publik dapat terintegrasi lintas instansi dan menyatukan layanan supaya masyarakat cukup sekali memasukan data dan mengakses layanan dengan mudah dan transparan.
"Kita melihat peluang untuk menjadikan layanan KBRI sebagai suatu use-case keterpaduan layanan digital, salah satunya pelayanan paspor, promosi, investasi dan kekonsuleran. Dengan ini KBRI menjadi bagian penting dari ekosistem keterpaduan layanan pemerintah serta memberikan kemudahan bagi masyarakat secara nyata," paparnya.
Rini juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni reformasi birokrasi yang lebih responsif dan bekerja dengan koordinasi lintas instansi. KBRI bukan hanya diukur dari layanan kekonsuleran semata, tapi juga kontribusinya dalam mendukung pencapaian prioritas nasional.
Saat ini, Kementerian PAN-RB terus mendukung peningkatan kualitas layanan KBRI agar lebih aksesibel, inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Rini juga berdiskusi dengan pegawai dan ASN yang ada di KBRI Madrid.
"Dalam diskusi ini saya senang dapat berdiskusi dengan ASN disini, ASN merupakan bagian dari birokrasi yang bertugas untuk melakukan layanan-layanan untuk mempekuat hubungan internasional," pungkasnya.