MenPAN-RB Dukung Integrasi Layanan Transfromasi Digital di KBRI Spanyol

Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, mendukung Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Madrid, Spanyol, dalam upaya terus mendorong integrasi layanan transformasi digital. Tujuan dari ini adalah agar pelayanan publik dapat lebih aksesibel, inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut Rini, KBRI merupakan contoh praktik birokrasi Indonesia yang efektif dan profesional di luar negeri. Oleh karena itu, perlu adanya dorongan dan perlindungan untuk pelayanan yang diberikan oleh KBRI agar sesuai dengan ekspektasi masyarakat dan stakeholder eksternal terkait kepentingan Indonesia.

"KBRI merupakan showcase praktik birokrasi Indonesia yang efektif dan profesional di luar negeri. Untuk itu kita perlu mendorong dan menjamin pelayanan yang diberikan kepada para pihak harus sesuai dengan ekspektasi mereka," ujar Rini dalam keterangan tertulis.

Rini juga menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah membangun Digital Public Infrastructure (DPI), yang mencakup digital ID, data exchange dan digital payment. Tujuannya adalah agar pelayanan publik dapat terintegrasi lintas instansi dan menyatukan layanan supaya masyarakat cukup sekali memasukan data dan mengakses layanan dengan mudah dan transparan.

"Kita melihat peluang untuk menjadikan layanan KBRI sebagai suatu use-case keterpaduan layanan digital, salah satunya pelayanan paspor, promosi, investasi dan kekonsuleran. Dengan ini KBRI menjadi bagian penting dari ekosistem keterpaduan layanan pemerintah serta memberikan kemudahan bagi masyarakat secara nyata," paparnya.

Rini juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni reformasi birokrasi yang lebih responsif dan bekerja dengan koordinasi lintas instansi. KBRI bukan hanya diukur dari layanan kekonsuleran semata, tapi juga kontribusinya dalam mendukung pencapaian prioritas nasional.

Saat ini, Kementerian PAN-RB terus mendukung peningkatan kualitas layanan KBRI agar lebih aksesibel, inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Rini juga berdiskusi dengan pegawai dan ASN yang ada di KBRI Madrid.

"Dalam diskusi ini saya senang dapat berdiskusi dengan ASN disini, ASN merupakan bagian dari birokrasi yang bertugas untuk melakukan layanan-layanan untuk mempekuat hubungan internasional," pungkasnya.
 
πŸ™„ aku rasakan sedih sekali dilihat betapa kompleks dan lambatnya pelayanan di Indonesia, terutama bagi kalangan lanjut usia seperti aku. πŸ€” apalagi ketika kamu harus memasuki data yang sama beberapa kali untuk mendapatkan layanan yang seharusnya sudah ada di tanganmu.

saya berharap pemerintah bisa meningkatkan kualitas layanan dengan membuat sistem yang lebih mudah dan transparan, sehingga tidak perlu lagi kelelahan dan lelah seperti aku. 🀯 karena itu, saya setuju bahwa KBRI Madrid harus menjadi contoh bagi KBRI di Indonesia, agar birokrasi bisa menjadi lebih efektif dan profesional. πŸ’ͺ
 
aku pikir kalau kementerian pan-rb harus fokus pada hal ini yaitu membuat layanan digital yang lebih mudah diakses oleh rakyat Indonesia, misalnya seperti aplikasi paspor online yang bisa kita unduh dan isi secara langsung tanpa perlu menunjukkan identitas fisik di kebanyakan tempat. kalau bisa juga membuat birokrasi lebih efisien agar tidak terlalu lama menghabiskan waktu kita.

maksudnya adalah agar kita tidak harus pergi ke kantor pemerintah dan tunggu dalam barak-barak lama, apalagi kalau kita sudah berada di luar negeri. tolong juga buat sistem yang lebih transparan dan jelas soal proses dan biaya yang ada, sehingga rakyat bisa lebih mudah memahami apa aja yang terjadi.
 
Kita lihat, kantor kebudayaan kita di Spanyol sudah jadi contoh bagus banget nih! KBRI Madrid itu kayaknya menjadi model bagi semua kantor kebudayaan Indonesia lainnya di luar negeri. Jadi kita harus terus mendukung dan memberikan dorongan agar mereka bisa berjalan dengan baik ya 🀞
 
Gak nyaman banget lihat KBRI Madrid terus mendorong integrasi layanan transformasi digital. Tapi yang penting, ada dorongan dari Menteri Rini Widyantini agar KBRI menjadi contoh praktik birokrasi Indonesia yang efektif dan profesional di luar negeri.

Tapi gak apa artinya kalau pelayanan tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat? Kalau seperti itu, KBRI Madrid akan jadi kesan bukan contoh birokrasi yang baik ya. Saya harap Menteri Rini Widyantini bisa memastikan agar pelayanan KBRI menjadi lebih aksesibel dan inklusif bagi semua orang.

Sampahnya kalau birokrasi tidak bekerja dengan koordinasi lintas instansi, tapi hanya fokus pada layanan kekonsuleran. Kalau ini seharusnya menjadi contoh untuk semua instansi di Indonesia!
 
Aku pikir kalau kita harusnya jangan hanya fokus pada birokrasi saja, tapi juga harus ngebahas bagaimana cara membuat sistem digital yang sebenarnya bisa dipahami oleh masyarakat umum πŸ€”. Kita nggak ingin ada yang terjebak karena tidak bisa mengakses layanan online karena sistemnya tidak jelas πŸ˜’. Dan kalau kita memang ingin meningkatkan integrasi layanan, maka kita harus ngebahas bagaimana cara membuat sistem digital yang seimbang dan tidak hanya fokus pada konseksionalitas saja πŸ“ˆ.
 
Aku pikir kabar baiknya kalau giliran KBRI Madrid yang bisa mewakili Indonesia di luar negeri. Kalau birokrasi kita yang efektif dan profesional ini bisa menjadi contoh bagi orang lain, itu artinya kita sudah berprogres, ya? 🀞

Aku penasaran apa yang diharapkan dari KBRI Madrid dalam melakukan layanan terbaik untuk masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri. Saya harap giliran ini bisa membawa perubahan positif bagi birokrasi kita dan membuatnya lebih dekat dengan kebutuhan orang-orang, apalagi kalau ada lagi pembangunan Digital Public Infrastructure yang terus berkembang πŸ“ˆ
 
Pernahkah kamu bayangkan apa jika semua pelayanan publik di Indonesia bisa menjadi sangat mudah akses? Seperti paspor, investasi, dan lain-lain. Rini Widyantini salah satu menteri yang berusaha meningkatkan birokrasi di luar negeri, dia menyebut KBRI Madrid sebagai contoh praktik birokrasi Indonesia yang efektif dan profesional. Tapi apakah benar-benar begitu? πŸ€”

Mereka ingin pelayanan publik menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mau tidak, itu semua tergantung pada bagaimana mereka mengimplementasikannya di tanah air kita. Sebagai pengamat hukum, saya pikir ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan agar pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien di Indonesia. Pertama, kita harus memastikan bahwa semua pelayanan publik memiliki konsistensi dalam hal format dan prosedur. Kedua, kita harus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk menghadapi teknologi digital. Dan terakhir, kita harus memperhatikan keadilan dan transparansi dalam pengelolaan pelayanan publik. Jika semua hal itu bisa dipenuhi, saya yakin Indonesia bisa menjadi contoh di Asia Tenggara! πŸ’ͺ
 
aku pikir apa khasanah kita itu harus diperluas agak luas ya kayaknya gak ada satu jenis pelayanan saja aja, tapi juga ada yang lain misalnya layanan kesehatan dan pendidikan juga harus diintegrasikan dengan KBRI Madrid seperti apa yang disebutkan oleh Rini Widyantini
 
Perlu dipikirkan sih apakah kita harus terus meningkatkan birokrasi kita agar lebih efisien dan responsif, tapi juga jangan lupa kita harus memastikan bahwa birokrasi ini tidak hanya mencapai pelaku utama saja, tapi juga mereka yang berada di tengah-tengahnya πŸ€”

Dan saya pikir juga perlu kita perhatikan bagaimana kita bisa mendorong sistem digital ini agar lebih terintegrasi dan transparan, sehingga pelayanan publik tidak hanya mencapai pelaku utama saja, tapi juga mereka yang berada di tengah-tengahnya πŸ“Š

Saya juga ingin meminta pertanyaan kepada temen-temenku, apakah kita sudah siap untuk menciptakan sistem birokrasi yang lebih responsif dan bekerja dengan koordinasi lintas instansi? 🀝
 
πŸ€” aku pikir hal ini sangat penting banget, kita harus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh KBRI agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat 🌎. kalau tidak, kita akan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan integrasi layanan digital dan membuat pelayanan publik lebih aksesibel dan inklusif πŸ’». aku juga senang melihat perluasan upaya KBRI dalam menunjang pencapaian prioritas nasional πŸ“ˆ. tapi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? 🀝 kita harus terus berdiskusi dengan ASN di KBRI Madrid untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan ekspektasi masyarakat dan stakeholder eksternal πŸ’¬. dan tentu saja, perlu adanya dorongan dan perlindungan untuk pelayanan yang diberikan oleh KBRI agar kita dapat meningkatkan kualitas layanan tersebut 🌟.
 
πŸ€— Kita harus selalu optimis tentang apa yang dibuat oleh pemerintah kita. Meningkatkan kualitas layanan KBRI di luar negeri itu wajib banget! πŸ™Œ KBRI Madrid bisa jadi contoh bagus bagi kita Indonesia agar kita bisa meningkatkan layanan di dalam negeri. Tapi, kita harus fokus pada kebutuhan masyarakat di Indonesia dulu sebelum memikirkan tentang kekonsuleran dan lain-lain... πŸ€”
 
Pikiran saya saat membaca artikl ini adalah, apakah KBRI Madrid benar-benar mampu menjadi contoh praktik birokrasi Indonesia yang efektif dan profesional di luar negeri? Saya masih ragu-ragu tentang hal ini πŸ€”. Nah, sepertinya ada dorongan untuk meningkatkan kualitas layanan KBRI Madrid sehingga lebih aksesibel dan inklusif bagi masyarakat internasional. Tapi apa yang menjadi kekuatan utama KBRI Madrid dalam mendorong integrasi layanan transformasi digital? Saya berharap pemerintah bisa memberikan jurnalisme teknologi yang lebih baik agar semua orang tahu tentang pembangunan infrastruktur digital ini πŸ“Š
 
Gue pikir kalau pemerintah harus fokus terlebih dahulu meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan di Indonesia, jadi gak usah banyak ngobrol soal "digital public infrastructure" yang sering dibicarakan oleh Menteri Rini Widyantini. Gue yakin kalau jika kita bisa menjamin bahwa setiap warga Indonesia memiliki akses ke layanan kesehatan yang baik, gue rasa semua hal lain akan lebih mudah dicapai.
 
Kebijakan dari Kementerian PAN-RB untuk meningkatkan kualitas layanan KBRI di luar negeri itu benar-benar positif πŸ™Œ. Mungkin KBRI Madrid bisa menjadi contoh bagus bagi kita semua, jadi kita harus mendukung dan memberikan dorongan kepada pelayanan yang diberikan oleh mereka. Nah, dari sisi digital, pemerintah juga sedang membangun DPI yang bisa mengintegrasikan layanan-layanan publik secara lebih baik. Hmm, mungkin nanti kita bisa melihat KBRI Madrid menjadi bagian dari ekosistem keterpaduan layanan pemerintah yang lebih baik.
 
kembali
Top