Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB Usman Husin meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mundur dari jabatannya karena gagal menjalankan tugasnya. Menurut Usman, tidak ada satu pun kebijakan yang diterapkan oleh Raja Juli berdasarkan rekomendasi daerah. Ini terbukti dengan penerbitan sejumlah izin yang dinilai bermasalah dan bertentangan dengan rekomendasi daerah.
Usman mengatakan, kalau Menteri tidak mampu mengurus kehutanan dengan benar, maka lebih baik mundur. "Ini bukan soal pribadi, tapi soal masa depan hutan kita," ujar Usman dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR.
Kerusakan hutan yang terjadi saat ini merupakan tanggung jawab penuh pejabat yang sedang menjabat. Menurut Usman, penyelesaian persoalan kehutanan tidak dapat dilakukan melalui retorika atau dengan menyalahkan pemerintahan sebelumnya.
"Berapa tahun dibutuhkan untuk menanam ulang hutan yang sudah habis? Pohon dengan diameter dua meter tidak bisa tumbuh kembali dalam waktu singkat. Itu tanggung jawab Menteri saat ini. Jangan lempar ke pemerintah terdahulu," ucap dia.
Usman juga menyebutkan pernyataan Rajayang mengutip ayat dan hadist, namun tidak selaras dengan kebijakan yang diambil. Ia mencontohkan inkonsistensi yang terjadi pada penerbitan izin di wilayah Tapanuli Selatan, yaitu Bupati Tapanuli Selatan telah merekomendasikan penutupan dan pengawasan izin tertentu, namun pada 30 November Kementerian tetap menerbitkan izin baru.
"Kalau Pak Menteri tidak bisa diakui, maka kami tidak bisa diakali. Ini tidak bisa dibiarkan," jelas Usman.
Usman mengatakan, kalau Menteri tidak mampu mengurus kehutanan dengan benar, maka lebih baik mundur. "Ini bukan soal pribadi, tapi soal masa depan hutan kita," ujar Usman dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR.
Kerusakan hutan yang terjadi saat ini merupakan tanggung jawab penuh pejabat yang sedang menjabat. Menurut Usman, penyelesaian persoalan kehutanan tidak dapat dilakukan melalui retorika atau dengan menyalahkan pemerintahan sebelumnya.
"Berapa tahun dibutuhkan untuk menanam ulang hutan yang sudah habis? Pohon dengan diameter dua meter tidak bisa tumbuh kembali dalam waktu singkat. Itu tanggung jawab Menteri saat ini. Jangan lempar ke pemerintah terdahulu," ucap dia.
Usman juga menyebutkan pernyataan Rajayang mengutip ayat dan hadist, namun tidak selaras dengan kebijakan yang diambil. Ia mencontohkan inkonsistensi yang terjadi pada penerbitan izin di wilayah Tapanuli Selatan, yaitu Bupati Tapanuli Selatan telah merekomendasikan penutupan dan pengawasan izin tertentu, namun pada 30 November Kementerian tetap menerbitkan izin baru.
"Kalau Pak Menteri tidak bisa diakui, maka kami tidak bisa diakali. Ini tidak bisa dibiarkan," jelas Usman.