Mengapa Golkar Belum Proses Ganti Adies Kadir di Pimpinan DPR?
Kursi Wakil Ketua DPR RI masih kosong usai dinonaktifkan Adies Kadir sebagai anggota DPR RI oleh DPP Partai Golkar, sejak awal September 2025. Keputusan itu diberlakukan usai Adies Kadir menjadi sorotan publik lantaran pernyataannya terkait tunjangan rumah anggota dewan. Menurutnya, tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan masih masuk akal.
"Tapi, saya mungkin untuk pengganti rumah dinas yang tidak ada, anggota DPR dengan sekitar Rp50 juta uang sewa rumah itu indekos," kata Adies saat ini. Ia juga menegaskan bahwa tunjangan beras bagi anggota dewan adalah Rp200 ribu per bulan, bukan Rp12 juta per bulan seperti yang dia sampaikan sebelumnya.
Pernyataan Adies itu menuai protes besar dari masyarakat hingga menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, mengatakan pihaknya belum membahas terkait kandidat untuk menggantikan posisi Adies Kadir di kursi Wakil Ketua DPR RI.
"Saya kira belum (membahas pengganti Adies), sampai pada hari ini kan masih kan, enggak ada. Jadi, di Partai Golkar pada hari ini, ya sudah kami melakukan suatu koordinasi dan tentu nanti kami kembalikan bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada," kata Idrus.
Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, menilai sebaiknya Partai Golkar memperhatikan beberapa faktor dalam mencari pengganti Adies Kadir. Pertama, kader yang bisa menjadi simpul pemersatu Golkar dengan publik. Kedua, pengganti Adies harus memiliki cakap dalam berkomunikasi, baik ke publik maupun dalam rangka upaya lobi-lobi politik di DPR.
"Ketiga, memiliki tingkat penerimaan yang baik di semua pimpinan DPR dan anggota," terang Agung saat ini. Nama-nama seperti Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, dan Sekjen Partai Golkar cum Ketua Fraksi Partai Golkar, Sarmuji, bisa dipertimbangkan menggantikan Adies Kadir.
Sementara itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formappi, Lucius Karus, menilai sebelum membicarakan soal penganti Adies, ada baiknya jika statusnya diperjelas. "Proses penggantian Adies sebagai pimpinan DPR memang rada-rada sulit karena status dia sampai saat ini hanya dinonaktifkan," kata Lucius.
Lucius menjelaskan bahwa pimpinan DPR yang diberhentikan oleh partai politiknya sendiri, semestinya yang menggantikannya adalah orang dari partai yang sama. "Jika Adies diberhentikan oleh Parpolnya, maka sudah jelas yang akan menggantikannya adalah anggota dari fraksi yang sama," jelas Lucius.
Namun, dikarenakan status Adies masih dinonaktifkan sehingga dinilai tak sesuai dengan aturan yang ada.
Kursi Wakil Ketua DPR RI masih kosong usai dinonaktifkan Adies Kadir sebagai anggota DPR RI oleh DPP Partai Golkar, sejak awal September 2025. Keputusan itu diberlakukan usai Adies Kadir menjadi sorotan publik lantaran pernyataannya terkait tunjangan rumah anggota dewan. Menurutnya, tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan masih masuk akal.
"Tapi, saya mungkin untuk pengganti rumah dinas yang tidak ada, anggota DPR dengan sekitar Rp50 juta uang sewa rumah itu indekos," kata Adies saat ini. Ia juga menegaskan bahwa tunjangan beras bagi anggota dewan adalah Rp200 ribu per bulan, bukan Rp12 juta per bulan seperti yang dia sampaikan sebelumnya.
Pernyataan Adies itu menuai protes besar dari masyarakat hingga menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, mengatakan pihaknya belum membahas terkait kandidat untuk menggantikan posisi Adies Kadir di kursi Wakil Ketua DPR RI.
"Saya kira belum (membahas pengganti Adies), sampai pada hari ini kan masih kan, enggak ada. Jadi, di Partai Golkar pada hari ini, ya sudah kami melakukan suatu koordinasi dan tentu nanti kami kembalikan bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada," kata Idrus.
Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, menilai sebaiknya Partai Golkar memperhatikan beberapa faktor dalam mencari pengganti Adies Kadir. Pertama, kader yang bisa menjadi simpul pemersatu Golkar dengan publik. Kedua, pengganti Adies harus memiliki cakap dalam berkomunikasi, baik ke publik maupun dalam rangka upaya lobi-lobi politik di DPR.
"Ketiga, memiliki tingkat penerimaan yang baik di semua pimpinan DPR dan anggota," terang Agung saat ini. Nama-nama seperti Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, dan Sekjen Partai Golkar cum Ketua Fraksi Partai Golkar, Sarmuji, bisa dipertimbangkan menggantikan Adies Kadir.
Sementara itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formappi, Lucius Karus, menilai sebelum membicarakan soal penganti Adies, ada baiknya jika statusnya diperjelas. "Proses penggantian Adies sebagai pimpinan DPR memang rada-rada sulit karena status dia sampai saat ini hanya dinonaktifkan," kata Lucius.
Lucius menjelaskan bahwa pimpinan DPR yang diberhentikan oleh partai politiknya sendiri, semestinya yang menggantikannya adalah orang dari partai yang sama. "Jika Adies diberhentikan oleh Parpolnya, maka sudah jelas yang akan menggantikannya adalah anggota dari fraksi yang sama," jelas Lucius.
Namun, dikarenakan status Adies masih dinonaktifkan sehingga dinilai tak sesuai dengan aturan yang ada.