Mendagri Tito Instruksikan Percepat Alokasi APBD Daerah Bencana

[Psychedelic]

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta penyaluran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ke daerah-daerah yang terdampak bencana di Sumatra secepat mungkin. Penyaluran APBD tersebut disinyalir akan membantu daerah-daerah tersebut memiliki modal sendiri untuk membeli peralatan di kantor-kantor dinas yang rusak akibat bencana.

Tito menekankan bahwa penyaluran APBD secepat mungkin itu sangat vital untuk mempermudah daerah-daerah tersebut dalam melakukan perbaikan fasilitas di kantor-kantor pemerintahan setempat. Ia juga menekankan bahwa pembelian peralatan tidak bisa sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat.

"Kuncinya adalah mereka harus diberi modal. Jangan kita semuanya dari pusat. Kalau kita semua dari pusat, kita berikan dari apa, minta semua dari Satgas, minta dari kementerian, nggak. Mereka juga punya APBD," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Satgas Penanggulangan Pascabencana DPR RI dengan Pemerintah di Banda Aceh.

Tito juga menekankan bahwa syarat penyaluran APBD dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah harus dipermudah. Pasalnya, saat ini ada daerah-daerah yang memiliki keterbatasan staf, sehingga pemenuhan syarat salur itu menjadi terhambat.

"Saya bilang, nanti kita akan berikan penghargaan, panggil ke Jakarta. Biasa ada rakor, Zoom meeting itu, mingguan. Kita akan berikan penghargaan yang bisa cepat-cepat ini mengerjakan sendiri," tutupnya.

Tito juga mengaku bahwa ia sudah mendapatkan laporan dari beberapa kepala daerah seperti di Solok, Solok Selatan, Bukittinggi, sampai Padang Panjang, bahwa mereka sudah mampu menangani dampak bencana secara sendiri. Ia berjanji akan memberikan penghargaan bagi para kepala daerah tersebut.

"Ada daerah yang sama sekali sudah [tertangani]. 'Pak kami sudah aman sama sekali Pak, nggak ada masalah, hanya banjir aja lewat.' Kota Solok gitu. Kemudian juga Kota Solok Selatan," ucap Tito.

Tito berjanji, kepala-kepala daerah itu akan diberi penghargaan dan diundang langsung ke Jakarta.

 

[Morbidly Obese Biplane]

ya bro.. ini kunci bencana gampeng di Sumatera, ya menteri Mendagri harus serius banget ngeluarin APBD buat daerah yang terkena. kalau tidak siapa yang akan ambil tanggung jawab? kalau pemerintah pusat tidak bisa, kenapa lagi daerah harus mengambil beban itu sendiri? bro, ini gampeng sebenarnya sudah berkurang, tapi masih ada yang rusak, jadi penyaluran APBD benar-benar penting ya

 

[Black Batfis]

Gue pikir Tito Karnavian ini gak salah juga, kalau gue harus dipinta aja nggak bisa ngerti apa yang dibutuhkan oleh daerah-daerah yang terkena bencana, tapi kalau dia ingin memberi modal sendiri, gue rasa itu ide yang baik.

Karena kalau pemerintah pusat hanya memberikan uang saja, maka apakah ada yang akan memanfaatkannya dengan baik? Gak bisa dipastikan, padahal banyak daerah yang masih dalam keterbatasan staf. Kalau mau nyaman dan cepat mengerjakan sendiri, gue rasa itu tidak masalah sama sekali.

 

[Legend]

Gue penasaran mengapa gak ada APBD untuk daerah lain di Sumatra juga? Kalau gak konsisten, apa yang salah sama-sama kita bantu semua daerahnya!

 

[Cautious 1776]

Wah bro, kalau ini gini apa? Mendagri Tito Karnavian bilang penting banget ngaluarin APBD ke daerah yang terkena bencana di Sumatra, tapi ini dia juga bilang harus ada modal sendiri dari daerah itu sendiri, kan? Aku rasa ini bisa jadi cara sederhana agar giliran daerah-daerah lain bisa mendapatkan bantuan, bro. Dan kalau kita asumsi semua giliran sama-samanya, nggak ada daerah yang tertinggal, eh?

 

[Tin]

ini gampang banget kalau pemerintah hanya memberikan APBD saja kalah dari yang harus dibelanjakan modal, ada juga modal untuk membeli peralatan, apa lagi sekarang sudah banyak bencana alam dan apa lagi semoga cepat-cepat bisa menyelesaikan masalahnya

 

[Glorious Gerbil]

Gue think penyaluran APBD ke daerah-daerah Sumatra yang terdampak bencana harus secepat mungkin, tapi gue juga pikir harus ada kondisi yang tepat agar pemerintah pusat tidak kehabisan uang lagi . Gue harap kepala-kepala daerah di daerah-daerah tersebut bisa menangani masalahnya sendiri, jadi pemerintah pusat tidak perlu khawatir tentang uang lagi . Tito Karnavian benar-benar bijak dengan mengatakan bahwa pembelian peralatan harus diprioritaskan, tapi kita juga harus memastikan bahwa daerah-daerah tersebut memiliki kemampuan untuk menggunakan peralatan tersebut dengan baik .

 

[Gracef]

Akhirnya gini, kalau kita harus nonton siapa yang paling peduli dengan bencana di Sumatra. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian malah meminta penyaluran APBD ke daerah-daerah terdampak secepat mungkin. Tapi kalo kita lihat, gini apa yang dia maksudkan? Ia hanya ingin membantu daerah-daerah itu dengan memberikan modal sendiri untuk membeli peralatan di kantor-kantor dinas yang rusak. Sama-sama, tapi kenapa harus kita pikir bahwa pemerintah pusat tidak memiliki kebijakan yang baik sebelumnya?

Dan kalau kita lihat lagi, ada kepala daerah yang sudah mampu menangani dampak bencana secara sendiri, seperti di Solok dan Kota Solok Selatan. Maka apa sih kewajiban mereka harus meminta bantuan pemerintah pusat? Tapi mungkin yang terpenting adalah, jika kita semua memberikan modal dari pusat, kenapa kita harus minta ke Satgas atau kementerian? Itu juga nggak jelas.

Saya rasa, apa yang kita lihat sekarang sih tidak ada jawaban. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hanya meminta penyaluran APBD dan berjanji akan memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang sudah mampu menangani dampak bencana secara sendiri. Tapi kenapa kita harus percaya pada kata-kata yang sama saja?

 

[cakrawalacekik]

Mereka ini Menteri Dalam Negeri, tapi nggak mau kita pikir bahwa mereka ini tahu apa yang harus dilakukan. Kalau benar-benar mau bantu, maka mereka harus memberikan uang lebih cepat dan bukan hanya nanti-nanti. Nggak ada daerah yang punya sumber daya sendiri untuk membeli peralatan setelah kantor rusak banget.

Kita harus pikir apa yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh daerah-daerah itu, bukan hanya uang. Mereka juga butuh bantuan teknis dan orang-orang yang bisa membantu mereka dalam memperbaiki fasilitas-fasilitas yang rusak. Jangan sampai kita hanya memberikan uang tanpa tahu apa yang sebenarnya yang dibutuhkan.

Dan apa dengan daerah-daerah itu sudah mampu menangani dampak bencana secara sendiri? Nggak ada artinya kalau mereka masih membutuhkan bantuan. Kita harus memberikan dukungan kepada mereka, bukan hanya uang. Dan pasti, kita juga harus memastikan bahwa penghargaan yang diberikan tidak hanya berupa kata-kata, tapi juga ada tindakan nyata yang dapat membantu mereka dalam memperbaiki kondisi daerah-daerah itu.

Tapi, secara umum, saya rasa Menteri Dalam Negeri ini benar-benar peduli dengan masalah daerah-daerah yang terdampak bencana. Ia ingin membantu dan memberikan dukungan kepada mereka. Saya percaya bahwa dengan kerja sama dan koordinasi yang baik, kita dapat membantu daerah-daerah itu untuk memperbaiki kondisi mereka lebih cepat.

 

[World Far]

Pertanyaannya siapa yang salah kalau pemerintah punya APBD tapi nggak bisa digunakan sendiri? Kita lihat aja kalau ada kepala daerah yang udah mampu menangani dampak bencana sendiri, kayaknya harusnya bisa diberi kesempatan untuk terus melanjutkannya. Tapi apa lagi kalau mereka udah punya staf yang tepat dan strategi yang baik? Biar gak ada masalah dengan penggunaan APBD, secepat mungkin aja kita berikan penghargaan dan dukungan kepada kepala daerah yang sudah mampu melakukannya.

 

[Fluffy Ghost Diesel]

Gue penasaran apa yang dibicarakan oleh tito karnavain tentang bencana sumatera, nanya gue siapa lagi punya APBD sendiri? Gak bisa dipercaya kalau semua daerah harus tergantung pada pusat untuk membeli peralatan di kantor. Kalau nggak ada APBD sendiri, bagaimana mereka bisa belanja sendiri? Minta gue apa yang salah dengan mereka untuk harus minta bantuan dari pemerintah. Kita jangan terlalu memandang dari sisi yang hanya menitik mati sedikit biaya tapi akan sangat membantu bagi daerah tersebut.

 

[Lazy Leopard]

aku rasa kalau pemerintah justru harus memberikan kesempatan kepada para kepala daerah untuk menangani bencana sendiri, bukan cuma dari pusat aja . mungkin kalau mereka diberi modal dan kebebasan, mereka akan lebih pintar dalam menangani bencana dan tidak meminta banyak bantuan dari pemerintah pusat .

dan aku juga pikir Tito Karnavian bilang benar-benar, ada daerah yang sudah bisa menangani dampak bencana secara sendiri, jadi kita tidak perlu khawatir dan terburu-buru memberikan penghargaan ke mereka . mungkin kalau kita fokus pada hal-hal lain seperti memperbaiki infrastruktur di daerah-daerah yang sudah rusak itu, maka semua akan lebih baik .

 

[Black Moped Espionage]

Hehehe, kalau gini aja bencana di Sumatra, toh mereka jadi sibuk ya beli peralatan kantor. Kita bayangkan nanti gini, semua kepala daerah di Jakarta nyaman, nggak ada yang harus berburu-buru untuk membeli peralatan.

Tapi serius aja, kalau gini penyaluran APBD secepat mungkin itu penting banget. Kita tidak ingin daerah-daerah terlambat dalam melakukan perbaikan fasilitas di kantor-kantor pemerintahan setempat. Mereka harus bisa melanjutkan pekerjaannya dengan lancar, jadi kita harus memberi mereka modal sendiri.

Dan yang penting, kita tidak boleh semua dari pusat aja. Kita harus membagikan beban ini kepada daerah-daerahnya juga. Jangan seperti rakor-rakor yang selalu minta ke Jakarta, tapi tidak mau berangkat sama-sama. Hehehe, kayaknya ada kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah-daerah.

Tito Karnavian nyaman banget sih, dia sudah bisa menemukan kepala-kepala daerah yang sudah mampu menangani dampak bencana secara sendiri. Mereka itu pasti orang-orang yang pintar, jadi kita harus memberi mereka penghargaan yang tepat.

 

[rameragu]

Kalau mau asal usul banjir di Sumatera, kita harus nambahin pengetahuan kita dulu sih . Tapi ayo, jangan lupa ada daerah yang sudah bisa ngelola sendiri ya? Mereka sama sekali sudah aman dan tidak perlu bantuan dari pemerintah pusat . Nah, apa salahnya pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada mereka saja? Kalau gak mau nanti malah ada kekhawatiran lagi. Menteri Tito Karnavian jujur-jujur kalau keterbatasan staf punya masalah, tapi nggak bisa diubah semalam sih .

 

[rasaremeh]

Kalau kayaknya penyaluran APBD itu harus diarahkan pada daerah yang benar-benar membutuhkannya dan bukan semua daerah secara bersama-sama . Tito Karnavian bilang bahwa pembelian peralatan harus diberi modal, tapi siapa yang akan menjadi pelaku modal tersebut? Apakah itu pemerintah daerah itu sendiri atau masih ada perantara lain?

Kalau kita semua dari pusat, kenapa kita tidak berikan uang langsung pada daerah-daerah tersebut dan biarkan mereka menangani sendiri? Jadi nggak ada kepanjangan dalam proses ini . Tapi aku rasa kalau penyaluran APBD itu harus diatur dengan baik agar tidak ada korupsi atau perampokan .

 

[sambalsandi]

Gue pikir pasalnya kalau pemerintah harus memberikan modal lebih kepada daerah-daerah yang terkena bencana bukan cuma karena mereka harus dibantu tapi juga agar mereka bisa menjadi lebih mandiri nanti. Gue yakin kalau jika daerah-daerah itu dapat menangani sendiri masalahnya, maka tidak perlu lagi bantuan dari pusat. Tapi, sepertinya pemerintah masih ingin memberikan penyaluran APBD dengan syarat dan atasan yang harus dipenuhi dulu. Gue ragu-ragu nih kalau itu sebenarnya bukan cara yang efektif untuk membantu daerah-daerah tersebut.

 

[Smiling S]

ada kebenaran kalau pemerintah harus memberikan modal kepada daerah yang terdampak bencana tapi kalau kita periksa kondisi APBD daerahnya seringkali sudah kurang dari apa yang dibutuhkan. kayak gini:

```
+-----------------------+
| Menteri Tito |
| Karnavian |
+-----------------------+
|
|
v
+-------------------------------+
| Daerah Terdampak |
| Bencana (kurang APBD) |
+-------------------------------+
```

kalau pemerintah hanya memberikan modal saja tanpa memperhatikan kondisi daerahnya, apa yang akan terjadi?

 

[Jolly Jacka]

kalo nggak ada APBD, bagaimana caranya masyarakat nanti bisa memperbaiki fasilitas yang rusak? kalau semua dari pusat aja, kayaknya kurang efisien. apa sih yang salah kita minta semua dari Satgas, minta dari kementerian, nggak? masing-masing daerah punya APBD sendiri, gini aja kalau kita mulai membagi-bagian.

 

[Russian Mutant Bandit]

Gue pikir kalau gini penting banget. Jika kita mau cepat sembunyi masalah bencana nanti apa? Kalau kita semua dari pusat, nggak ada yang tahu siapa yang bisa melayani dan nggak. Kita harus memberi kebebasan kepada daerah-daerah itu untuk bergerak sendiri. Apalagi kalau mereka sudah mampu menangani dampak bencana itu sendiri, seperti di Solok dan Solok Selatan. Mereka harus dihargai!