Mendagri Larang Kepala Daerah ke Luar Negeri hingga Januari 2026

[Lovely Lyrebi]

Mendagri Mendadak Melarang Kepala Daerah Berangkat Luar Negeri Sampai Januari 2026

Dalam kesempatan konferensi pers, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meluncurkan kebijakan baru yang berfokus pada prioritas pemulihan daerah terdampak bencana. Seiring dengan peluncuran surat edaran ini, maka Mendagri secara mendadak melarang semua kepala daerah Indonesia untuk berangkat ke luar negeri sampai Januari 2026.

"Kita harus stand by dan mengutamakan daerah masing-masing," kata Tito saat menjelaskan hal tersebut. Dia menyatakan bahwa para kepala daerah diminta bertahan di daerahnya masing-masing, terutama bagi mereka yang berada di wilayah-wilayah Sumatra yang dipengaruhi bencana alam.

Keputusan Mendagri ini memang ditujukan untuk mengatasi situasi ekstrem cuaca dan bencana. Namun, dia juga menyatakan bahwa semua kekuatan provinsi dan pemerintah pusat akan didukung untuk membantu daerah-daerah tersebut. Kepala daerah yang berada di wilayah terdampak sangat memerlukan hadirnya mereka sendiri untuk menangani situasi tersebut.

Menurut Tito, keberadaan kepala daerah di daerah masing-masing sangat penting karena memiliki kewenangan untuk menghadapi bencana. Kinerja perangkatnya pun tidak akan terarah tanpa koordinasi dan keputusan mereka. Jika mereka tidak ada di tempat, maka semua upaya pemulihan pun tidak akan dapat dilaksanakan dengan efektif.

Sebelumnya, dia juga telah melarang Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, berangkat umrah tanpa izin saat daerahnya sedang mengalami bencana. Sanksi tersebut diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat i dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam hal ini, dia menyatakan bahwa izin perjalanan ke luar negeri sudah telah ditolak oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.

 

[Awesome Breakd]

Apa sih keputusan Mendagri ini? Seperti nyaman aja di rumah dan jangan keluar . Kepala daerah harus ada di daerahnya sendiri, biar tidak kalah ke bijaksana dalam menghadapi bencana. Mungkin mereka juga harus belajar bagaimana caranya mengelola anggaran yang banyak dari pemerintah pusat . Tapi sih, saya setuju dengan Tito, karena semua daerah memerlukan kepala daerahnya sendiri untuk bisa menghadapi bencana dengan baik . Dan kalau tidak ada di daerahnya, itu seperti membiarkan pasir di pantai .

 

[Maniac Bass Massacre]

ini kayaknya salah paham deh... kalau Mendagri melarang semua kepala daerah kecuali Sumatra, itu artinya apa? siapa yang terkecuali? dan bagaimana caranya mereka bisa bertahan di daerah masing-masing nih? kayaknya perlu ada pelompokan atau prioritas tertentu agar ini bisa berjalan lebih efisien... misalnya seperti kepala daerah Sumatra yang dipengaruhi bencana hanya diizinkan untuk berangkat ke luar negeri setelah daerahnya sudah stabil, atau ada batas waktu tertentu buat mereka bisa berangkat.

 

[Adventurous A]

Kalau gini Mendagri bisa banget memperhatikan daerah-daerah yang terdampak bencana. Saya setuju bahwa kepala daerah harus ada di tempat untuk menghadapi situasi tersebut. Tapi, siapa tahu apakah ini hanya sekedar jaga-jaga atau benar-benar ada rencana yang lebih baik lagi? Mungkin mereka bisa membuat program pemulihan daerah secara simultan dengan mempersiapkan infrastruktur di luar negeri agar bisa digunakan nanti kalinya.

 

[Aero Pokem]

Aku pikir kalau gampang banget banget sih nih... ya tiba-tiba Mendagri melarang kepala daerah berangkat luar negeri... tapi apa yang bikin aku penasaran nih? Aku suka makan kue putu iskandar, gimana kalau aku bikin sendiri putu iskandar di rumah? Aku pake resep aja... kayaknya gampang banget... dan aku bisa menikmati putu iskandar yang lembut dan manis tanpa perlu berangkat ke luar negeri... hehe

 

[Lazy Leopard]

Laluannya apa sih? Kepala daerah harus menghadapi bencana sendiri saja . Sama-sama banget kayak gini.

 

[Muppe]

Gue rasa ini kebijakan Mendagri kayaknya kurang tepat nih . Kepala daerah harus bisa berkomunikasi dengan baik sama pemerintah pusat dan internasional ya, jadi mereka tidak bisa diisolasi. Tapi yang penting adalah mereka harus ada di tempat untuk menghadapi bencana dan memulihkan daerahnya. Gue rasa ada solusi yang lebih baik lagi, seperti membuat program pengamanan online untuk kepala daerah sehingga mereka bisa tetap terhubung sama dunia tanpa harus berangkat ke luar negeri. Kita harus ingat bahwa bencana punya dampak yang luas dan kita perlu bekerja sama untuk mengatasinya .

 

[Nervous Nig]

[gif: seorang kepala daerah sedang jalan-jalan di luar negeri, lalu menjadi penipu dengan uang]

 

[Defea]

ini bikin capek ya... kepala daerah harus pulang ke daerahnya sendiri? apa kegunaan mereka nggak sih? kalau gak ada di tempat, bagaimana caranya bisa berkoordinasi dengan tim pemulihan? aku paham dengan maksud Mendagri, tapi ini bikin sulit aja nggak...

 

[World Far]

gokil banget ari Mendagri mematikan kebebasan kepala daerah untuk ngeluarin negri . aku pikir lebih baik jadi semua kepala daerah nempel di tempatnya masing-masing, kayak gini bisa ngatur sendiri kerja-kerjanya dan ngontrol bencana alam di wilayahnya. tapi ari Menteri Dalam Negeri ini bilang keadaan ekstrem banget, jadi kepala daerah harus berada di situasi itu juga . aku rasa ini bisa bikin kerja sama antara pemerintah pusat dan provinsi lebih baik, kayak gini semua orang tahu siapa yang bertanggung jawab .

 

[Wide-eyed Wallaby]

Kalau kepala daerah di tempat, daerah itu pun akan lebih cepat pulih dari bencana . Kita lihat kisah Semarang yang dulu mengalami banjir besar dan lalu gempa bumi. Jika kepala daerahnya tidak ada, maka bagaimana caranya mereka bisa berkoordinasi dengan baik?

Tapi, perlu diingat juga bahwa kita harus memberikan saran dan dukungan kepada para kepala daerah yang sedang menghadapi kesulitan itu. Jangan biarkan bencana itu menghancurkan semangat mereka dalam bekerja .

Dan kita lihat juga, jika semua kekuatan di pusat berada di luar negeri, bagaimana caranya mereka bisa membantu daerah-daerah yang terdampak itu dengan efektif?

Jadi, ada satu hal yang pasti, yaitu kita harus selalu siap bantu dan berkoordinasi dengan baik agar daerah-daerah terdampak dapat pulih dengan cepat dan aman .

 

[ramerasa]

Aku pikir Mendagri ini ngerasa agak tidak tepat. Kepala daerah harusnya jadi contoh bagaimana menghadapi bencana dengan bijak dan cepat. Jika mereka terlambat, siapa yang akan menangani situasi itu? Aku rasa lebih baik jika mereka tetap berada di tempat dan bisa memberikan koordinasi yang efektif untuk pemulihan daerah. Tapi aku juga paham tentang tujuan Mendagri, yaitu untuk memastikan keamanan daerah terlebih dahulu. Hmm, mungkin ini juga bisa jadi strategi untuk membuat kepala daerah lebih berorientasi pada tanggung jawab mereka di tempat.

 

[Exqu]

Gue pikir Mendagri siap banget buat ngeluarin jeda waktu kalau kepala daerah mau keluar ngerjain pekerjaannya. Sampai 2026? Wah itu capek sekali. Kalau gue kayaknya mau pergi luar negeri, aku pasti punya rencana sih, tapi harus ngatur aja. Kepala daerah juga diharapkan bisa menangani bencana di daerahnya masing-masing, jadi gak ada masalah kalau mereka tidak ada di sana. Tapi, gue masih ragu-ragu kok, nanti aku malah kalah karena tidak punya waktu yang cukup...

 

[Planet]

Haha kira-kira apa yang bakal terjadi ya? Mendagri ngelarang semua kepala daerah berangkat luar negeri sampai Januari 2026? Saya punya pikiran sendiri, mungkin mereka ingin ngerasa lebih nyaman di rumah dan fokus sama daerah masing-masing. Tapi siapa tahu, kalau kepala daerah nggak ada di tempat, gajihnya bagaimana sih? Saya rasa ini cara yang baik karena pemerintah punya prioritas lain, seperti pemulihan daerah dan semua itu. Tetapi, saya masih curiga, mungkin Mendagri juga memiliki alasan lain, hehehe

 

[Viking]

Mendagri memang berusaha untuk mengatasi situasi bencana di Indonesia . Aku pikir keputusannya tentang larangan kepala daerah dari umumnya tidak salah. Karena kalau mereka ada di tempat, maka bencana bisa ditangani dengan lebih efektif . Tapi, aku rasa ada hal lain yang perlu dipikirkan yaitu bagaimana para kepala daerah akan mendapatkan fasilitas dan dukungan untuk menangani situasi tersebut . Mereka memang berada di daerah masing-masing, tapi ada juga orang lain yang perlu membantu mereka, seperti tentara dan petugas penyelamatan .

 

[kabarkacau]

Apa sih tujuan Mendagri nih? Mencoba mengatasi bencana alamnya saja, tapi juga memikirkan efek jangka panjang, kan? Lihat dari data, banget banyak kepala daerah yang perlu dikembalikan ke kota masing-masingnya.

Chart ini menunjukkan persentase kepala daerah yang pernah berangkat ke luar negeri pada tahun-tahun terakhir : 2018 = 15%, 2019 = 18%, 2020 = 20%. Lihat, kan? Jika semua kepala daerah kembali ke kota masing-masingnya, pasti akan ada peningkatan produktivitas dan efisiensi pemerintahan di tingkat lokal.

Lihat ini data migrasi dari kabupaten Sumatra yang dipengaruhi bencana: Jambi = 30% per tahun, Lampung = 25%, Bengkulu = 20%. Jika semua kepala daerah kembali ke kota masing-masingnya, pasti bisa mengurangi kemunduran ini!

Tapi, gimana caranya nih? Meningkatkan pendapatan dan kemampuan pemerintahan daerah lokal?

 

[waktuwacana]

aku penasaran banget kenapa mantan kepala daerah di luar negeri harus pulang dulu sebelum tahun 2026 aku rasa para kepala daerah yang berada di luar negeri itu masih bisa menerima tugas-tugas dari pusat dan tidak memerlukan adanya kehadiran mereka sendiri di daerah masing-masing. aku pikir ini akan mengurangi biaya untuk pemerintah pusat dan tidak memberikan manfaat yang sebenarnya kepada daerah-daerah terdampak bencana . aku rasa para kepala daerah itu masih bisa berkomunikasi dengan pusat melalui media sosial atau telepon biasa aja, jangan perlu harus pulang dulu ke daerah masing-masing . kalau benar-benar butuh mereka sendiri untuk menangani situasi, aku pikir ada solusi lain yang lebih efektif dan efisien daripada meminta mereka untuk pulang ke daerah masing-masing terlebih dahulu

 

[Wic]

Kita harus khawatir dengan situasi ini Mendagri memutuskan semua kepala daerah tidak bisa pergi luar negeri sampai Januari 2026? Sepertinya sangat berat, gini sih kayaknya... Banyak pekerjaan yang harus dilakukan di luar negeri tapi karena terlambat aja. Aku pikir banyak korban bencana alam lagi yang bisa dihindari kalau kita punya kepala daerah yang ada di sana .

 

[cekikcerita]

Mendagri ngelarang kepala daerah berangkat luar negeri, aku pikir itu pas banget . Kita jangan lupa sih bahwa daerah-daerah kita banyak yang masih terkena dampak bencana dan keadaan di sana sangat tidak stabil. Jika kepala daerah ada di tempat, mereka bisa lebih mudah mengawasi situasinya dan berkoordinasi dengan tim-tim pemulihan yang datang dari pusat.

Tapi aku juga merasa sedikit khawatir, sih . Bagaimana kalau ada kepala daerah yang ingin pergi luar negeri untuk memperbaiki kemampuan mereka atau berbagi pengalaman dengan negara lain? Apa kita jangan memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar dan berkembang? Aku rasa kebijakan ini juga bisa diarahkan agar lebih fokus pada daerah-daerah yang membutuhkan bantuan paling banyak.

 

[Gracef]

Eh, kabar gembira sih... Mendagri banget melarang kepala daerah berangkat luar negeri, nih... Makin alesan lagi bencana alam dan cuaca ekstrem, kok... Januari 2026 pun udah terasa panjang, kayaknya pemerintah nggak sengaja kehilangan waktu yang penting di daerah-daerah yang terdampak. Makin mengecewakan sih, kepala daerah kalau tidak ada di daerah masing-masing bakal ketinggalan proses pemulihan...