Mendagri mengajak Pemda Percepatkan Produksi Rumah Impian Berkebelakang (Rumah Impian Berkebun atau PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Berdasarkan informasi yang diterima, Mendagri menekankan pentingnya Program Tiga Juta Rumah yang dipimpin oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Mendagri). Program ini, menurut dia, bukan hanya berorientasi pada pemerataan kepemilikan rumah tetapi juga memiliki dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Mendagri mengatakan bahwa program ini tidak dapat tercapai tanpa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan perbankan. Dia juga menekankan bahwa program ini melibatkan berbagai sektor mulai dari pengembang besar hingga kecil, penyedia bahan bangunan, serta lembaga pembiayaan seperti bank.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri menyatakan bahwa Sumut memiliki peringkat ketujuh nasional dalam penerbitan PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Di tingkat kabupaten/kota, Deli Serdang merupakan yang tertinggi dengan 50 izin PBG yang berdampak pada pembangunan 4.007 unit rumah.
Namun, Mendagri juga menyatakan bahwa beberapa daerah di Sumut belum menerbitkan izin PBG untuk MBR, seperti Kabupaten Karo dan Labuhanbatu Utara. Dia menekankan bahwa kepala daerah di wilayah tersebut perlu segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu, Mendagri juga menyatakan bahwa pembangunan rumah rakyat memerlukan kebijakan yang efektif untuk membuat harga menjadi murah. Dia juga mengungkapkan bahwa Sumut memiliki kemajuan yang besar dalam pembangunan PBG, tetapi masih ada perluasan dan peningkatan kualitas layanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan ini, Mendagri juga meninjau Rusunawa Seruwai di Kecamatan Medan Labuhan bersama dengan Menteri PKP Maruarar Sirait dan Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution. Dia menyatakan bahwa pembangunan PBG memiliki dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan perbankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan informasi yang diterima, Mendagri menekankan pentingnya Program Tiga Juta Rumah yang dipimpin oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Mendagri). Program ini, menurut dia, bukan hanya berorientasi pada pemerataan kepemilikan rumah tetapi juga memiliki dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Mendagri mengatakan bahwa program ini tidak dapat tercapai tanpa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan perbankan. Dia juga menekankan bahwa program ini melibatkan berbagai sektor mulai dari pengembang besar hingga kecil, penyedia bahan bangunan, serta lembaga pembiayaan seperti bank.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri menyatakan bahwa Sumut memiliki peringkat ketujuh nasional dalam penerbitan PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Di tingkat kabupaten/kota, Deli Serdang merupakan yang tertinggi dengan 50 izin PBG yang berdampak pada pembangunan 4.007 unit rumah.
Namun, Mendagri juga menyatakan bahwa beberapa daerah di Sumut belum menerbitkan izin PBG untuk MBR, seperti Kabupaten Karo dan Labuhanbatu Utara. Dia menekankan bahwa kepala daerah di wilayah tersebut perlu segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu, Mendagri juga menyatakan bahwa pembangunan rumah rakyat memerlukan kebijakan yang efektif untuk membuat harga menjadi murah. Dia juga mengungkapkan bahwa Sumut memiliki kemajuan yang besar dalam pembangunan PBG, tetapi masih ada perluasan dan peningkatan kualitas layanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan ini, Mendagri juga meninjau Rusunawa Seruwai di Kecamatan Medan Labuhan bersama dengan Menteri PKP Maruarar Sirait dan Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution. Dia menyatakan bahwa pembangunan PBG memiliki dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan perbankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.