Mendagri, Tito Karnavian, mengakui 25 desa di Aceh dan Sumatra Utara hilang akibat banjir bandang dan longsor. Sebelumnya, ada laporan tentang 22 desa yang hilang, namun Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa tidak ada desa yang hilang di daerahnya. Meskipun begitu, Pemerintah Provinsi Aceh mengkonfirmasi penambahan jumlah desa yang hilang menjadi 17.
Menurut Tito Karnavian, satgasnya akan terus melakukan pengecekan silang untuk memastikan apakah desa yang dilaporkan hilang itu benar-benar hilang atau hanya terisolasi. Ia juga menyatakan bahwa ada 25 desa yang hilang di Aceh dan Sumut.
Mantan Kapolri itu menjelaskan bahwa relokasi menjadi opsi yang harus ditempuh bagi desa-desa yang dinyatakan benar-benar hilang dan tidak lagi layak dihuni secara geologis. Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah skema bantuan bagi warga terdampak.
Pertama, pemerintah akan menyiapkan lokasi pengganti bagi penduduk yang desanya hilang. Kedua, bagi mereka yang ingin menentukan lokasi tempat tinggal barunya sendiri, maka pemerintah akan memberikan kompensasi sebesar Rp60 juta.
Tito Karnavian juga menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pemerintah memanfaatkan tanah milik negara untuk keperluan relokasi, termasuk lahan berstatus hak guna usaha (HGU) yang memungkinkan untuk dilepaskan.
Menurut Tito Karnavian, satgasnya akan terus melakukan pengecekan silang untuk memastikan apakah desa yang dilaporkan hilang itu benar-benar hilang atau hanya terisolasi. Ia juga menyatakan bahwa ada 25 desa yang hilang di Aceh dan Sumut.
Mantan Kapolri itu menjelaskan bahwa relokasi menjadi opsi yang harus ditempuh bagi desa-desa yang dinyatakan benar-benar hilang dan tidak lagi layak dihuni secara geologis. Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah skema bantuan bagi warga terdampak.
Pertama, pemerintah akan menyiapkan lokasi pengganti bagi penduduk yang desanya hilang. Kedua, bagi mereka yang ingin menentukan lokasi tempat tinggal barunya sendiri, maka pemerintah akan memberikan kompensasi sebesar Rp60 juta.
Tito Karnavian juga menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pemerintah memanfaatkan tanah milik negara untuk keperluan relokasi, termasuk lahan berstatus hak guna usaha (HGU) yang memungkinkan untuk dilepaskan.