"Presiden Prabowo Menetapkan Strategi Muda untuk Pemilu 2026"
Menurut sumber di Kementerian Dalam Negeri (Kemenag), tim kerja untuk pengembangan sistem pemungutan suara (UMP) 2026 telah selesai dibentuk. Tim ini dipimpin oleh seorang ahli dari badan otorisasi pemilu.
Tahun ini, Presiden Joko Widodo memerintahkan penataan ulang sistem pemungutan suara, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan proses pemilu.
"Sebagai langkah strategis, Presiden memandatkan tim kerja Kemenag untuk mengembangkan sistem UMP 2026 yang lebih terintegrasi, efisien, dan aman," kata sumber di Kemenag.
Tahun ini, pihak Kemenag juga menetapkan upah buruh pemilu sebesar Rp 3,5 juta per bulan untuk meningkatkan kemampuan dan motivasi tim kerja. Peningkatan upah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.
"Upah buruh pemilu dipastikan akan meningkat secara bertahap, mulai dari bulan Juli hingga Oktober 2025," kata sumber di Kemenag.
Tim kerja UMP 2026 juga akan melibatkan teknologi seperti blockchain dan artificial intelligence untuk memperkuat keamanan dan transparansi proses pemungutan suara.
Menurut sumber di Kementerian Dalam Negeri (Kemenag), tim kerja untuk pengembangan sistem pemungutan suara (UMP) 2026 telah selesai dibentuk. Tim ini dipimpin oleh seorang ahli dari badan otorisasi pemilu.
Tahun ini, Presiden Joko Widodo memerintahkan penataan ulang sistem pemungutan suara, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan proses pemilu.
"Sebagai langkah strategis, Presiden memandatkan tim kerja Kemenag untuk mengembangkan sistem UMP 2026 yang lebih terintegrasi, efisien, dan aman," kata sumber di Kemenag.
Tahun ini, pihak Kemenag juga menetapkan upah buruh pemilu sebesar Rp 3,5 juta per bulan untuk meningkatkan kemampuan dan motivasi tim kerja. Peningkatan upah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.
"Upah buruh pemilu dipastikan akan meningkat secara bertahap, mulai dari bulan Juli hingga Oktober 2025," kata sumber di Kemenag.
Tim kerja UMP 2026 juga akan melibatkan teknologi seperti blockchain dan artificial intelligence untuk memperkuat keamanan dan transparansi proses pemungutan suara.