Menurut Menaker Yassierli, Itjen harus menjadi bagian dari ekosistem yang membantu kementerian bekerja lebih efektif dan efisien. Sebagai contoh, peran Itjen dalam pengawasan terpadu harus fokus pada area yang berdampak besar bagi publik dan anggaran. Yassierli juga menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menciptakan ekosistem pengawasan yang kuat.
Itjen tidak hanya menjadi pengawas, melainkan bagian dari rencana strategis untuk mendukung visi kementerian. Menteri Yassierli menganggap transformasi peran Itjen sangat penting dalam reformasi birokrasi di Kemnaker. Reformasi ini menuntut lembaga pemerintah semakin adaptif terhadap perubahan regulasi, percepatan digitalisasi, serta meningkatnya ekspektasi publik terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Dalam rangka tersebut, Yassierli mengemukakan empat pilar utama transformasi Itjen yaitu pengawasan berbasis konsultasi dan risiko (consulting-based practice and risk-based approach). Dengan demikian, fungsi Itjen tidak lagi berhenti pada temuan kesalahan tetapi menjadi bagian mencegah risiko dan membantu unit kerja memperbaiki tata kelola sejak tahap perencanaan.
Yassierli juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam menciptakan ekosistem pengawasan yang kuat dan efektif. Dia melanjutkan, Itjen harus menjadi pusat keunggulan yang tidak hanya memastikan kepatuhan tetapi memberikan rekomendasi strategis bagi organisasi.
Transformasi ini memerlukan dukungan dari sisi sumber daya manusia dan teknologi. Yassierli mendorong peningkatan kompetensi auditor internal melalui pelatihan, sertifikasi, serta pemanfaatan data analytics dan digitalisasi proses pengawasan.
Dalam rangka yang sama, Inspektur Jenderal Roni Dwi Susanto menyampaikan bahwa tema 'Transformasi APIP Menjadi Trusted Advisor' diangkat untuk memperkuat peran dan arah strategis Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Itjen tidak hanya menjadi pengawas, melainkan bagian dari rencana strategis untuk mendukung visi kementerian. Menteri Yassierli menganggap transformasi peran Itjen sangat penting dalam reformasi birokrasi di Kemnaker. Reformasi ini menuntut lembaga pemerintah semakin adaptif terhadap perubahan regulasi, percepatan digitalisasi, serta meningkatnya ekspektasi publik terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Dalam rangka tersebut, Yassierli mengemukakan empat pilar utama transformasi Itjen yaitu pengawasan berbasis konsultasi dan risiko (consulting-based practice and risk-based approach). Dengan demikian, fungsi Itjen tidak lagi berhenti pada temuan kesalahan tetapi menjadi bagian mencegah risiko dan membantu unit kerja memperbaiki tata kelola sejak tahap perencanaan.
Yassierli juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam menciptakan ekosistem pengawasan yang kuat dan efektif. Dia melanjutkan, Itjen harus menjadi pusat keunggulan yang tidak hanya memastikan kepatuhan tetapi memberikan rekomendasi strategis bagi organisasi.
Transformasi ini memerlukan dukungan dari sisi sumber daya manusia dan teknologi. Yassierli mendorong peningkatan kompetensi auditor internal melalui pelatihan, sertifikasi, serta pemanfaatan data analytics dan digitalisasi proses pengawasan.
Dalam rangka yang sama, Inspektur Jenderal Roni Dwi Susanto menyampaikan bahwa tema 'Transformasi APIP Menjadi Trusted Advisor' diangkat untuk memperkuat peran dan arah strategis Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).