Menaker Bocorkan Rencana Khusus Aturan Ojol
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, hari ini membocorkan rencana khusus untuk menetapkan aturan pengemudi ojol. Menurut dia, aturan tersebut akan berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) dan sedang dalam proses penyerahan kepada pemerintah.
"Ada rencana kalau tadinya apa bentuknya Perpres," kata Yassierli saat media briefing di kantor Kemnaker. "Kita ingin memastikan ke aturan terjadi transparansi terkait dengan hubungan kerjanya."
Menurut dia, aturan tersebut akan melibatkan lintas kementerian dan tidak hanya berada di Kemnaker sendiri. Rencana ini untuk menetapkan jaminan sosial bagi pengemudi online, termasuk ojek online, serta menghindari kecelakaan kerja.
"Kita ingin memastikan bahwa kerja itu mendapatkan kesempatan untuk membaiki aspirasi," tambah Yassierli.
Pada awalnya, Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tengah menyiapkan aturan baru untuk pengemudi ojol. Nantinya, para ojol diharapkan mendapatkan berbagai fasilitas dan insentif yang sama dengan pelaku UMKM.
Namun, rencana ini tetap belum jelas dan membutuhkan perubahan dari pemerintah.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, hari ini membocorkan rencana khusus untuk menetapkan aturan pengemudi ojol. Menurut dia, aturan tersebut akan berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) dan sedang dalam proses penyerahan kepada pemerintah.
"Ada rencana kalau tadinya apa bentuknya Perpres," kata Yassierli saat media briefing di kantor Kemnaker. "Kita ingin memastikan ke aturan terjadi transparansi terkait dengan hubungan kerjanya."
Menurut dia, aturan tersebut akan melibatkan lintas kementerian dan tidak hanya berada di Kemnaker sendiri. Rencana ini untuk menetapkan jaminan sosial bagi pengemudi online, termasuk ojek online, serta menghindari kecelakaan kerja.
"Kita ingin memastikan bahwa kerja itu mendapatkan kesempatan untuk membaiki aspirasi," tambah Yassierli.
Pada awalnya, Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tengah menyiapkan aturan baru untuk pengemudi ojol. Nantinya, para ojol diharapkan mendapatkan berbagai fasilitas dan insentif yang sama dengan pelaku UMKM.
Namun, rencana ini tetap belum jelas dan membutuhkan perubahan dari pemerintah.