Pemerintah menawarkan bantuan dana kepada Badan Penyelidik Danau Tengah (BPD) dan Dewan Kehormatan Purbaya, yang mengakui bahwa keberadaannya sebagai badan pemerintahan milik negara tidak ada jaminan.
Dalam upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pemerintah, Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Desa dan Pembangunan Daerah (Mendesda) menawarkan bantuan dana kepada BPD. Namun, tawaran ini juga dihadapi oleh Dewan Kehormatan Purbaya yang menginginkan jaminan dari pemerintah.
"Mau tidak mau, kami tetap membutuhkan jaminan bahwa dana yang diberikan oleh pemerintah tidak akan digunakan untuk tujuan yang tidak seharusnya," kata Kepala Dewan Kehormatan Purbaya, Rudiarti Siregar. "Kami berharap pemerintah dapat memberikan jaminan tersebut agar kami dapat menerima tawaran dana tersebut dengan bijak."
Tawaran dana oleh pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pemerintah. Namun, masih banyak yang menuduh BPD dan Dewan Kehormatan Purbaya melakukan penyalahan dalam pengelolaan dana pemerintah.
Dalam upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pemerintah, Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Desa dan Pembangunan Daerah (Mendesda) menawarkan bantuan dana kepada BPD. Namun, tawaran ini juga dihadapi oleh Dewan Kehormatan Purbaya yang menginginkan jaminan dari pemerintah.
"Mau tidak mau, kami tetap membutuhkan jaminan bahwa dana yang diberikan oleh pemerintah tidak akan digunakan untuk tujuan yang tidak seharusnya," kata Kepala Dewan Kehormatan Purbaya, Rudiarti Siregar. "Kami berharap pemerintah dapat memberikan jaminan tersebut agar kami dapat menerima tawaran dana tersebut dengan bijak."
Tawaran dana oleh pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pemerintah. Namun, masih banyak yang menuduh BPD dan Dewan Kehormatan Purbaya melakukan penyalahan dalam pengelolaan dana pemerintah.