Pertumbuhan ekonomi Indonesia di 5% dalam sepuluh tahun terakhir tidak cukup untuk menghindari jatuhnya status sebagai negara pertengahan pendapatan. Hal ini menurut Prasasti Board Advisor Burhanuddin Abdullah, yang menyatakan bahwa Indonesia harus meningkatkan daya dorong ekonomi jika ingin mencapai target menjadi negara maju di 2045.
Burhanuddin mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhannya, tetapi juga menghadapi beberapa kendala. Perubahan geopolitik dan realitas politik domestik yang sulit dapat menghambat kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, dia menunjukkan pentingnya pemberantasan korupsi, penyelundupan, penghindaran pajak, serta penindakan tegas terhadap penyalahgunaan izin dan pemanfaatan sumber daya.
"Kepastian hukum adalah pondasi efisiensi ekonomi," kata Burhanuddin. Ia juga menyatakan bahwa pembangunan lembaga yang efektif dapat mengurangi risiko bagi perusahaan baru yang memasuki pasar. Jika tidak, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap berada di jalur konservatif dan tidak mampu meninggalkan status sebagai negara pertengahan pendapatan.
Burhanuddin juga menekankan pentingnya agenda transformasi ekonomi menuju industrialisasi, hilirisasi, digitalisasi, serta transisi energi yang berpotensi tinggi. Namun, perlu diingat bahwa hal ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan memerlukan perencanaan yang matang dan kebijakan yang efektif.
Dengan demikian, Burhanuddin menekankan pentingnya Indonesia untuk meningkatkan daya dorong ekonomi jika ingin mencapai target menjadi negara maju di 2045.
Burhanuddin mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhannya, tetapi juga menghadapi beberapa kendala. Perubahan geopolitik dan realitas politik domestik yang sulit dapat menghambat kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, dia menunjukkan pentingnya pemberantasan korupsi, penyelundupan, penghindaran pajak, serta penindakan tegas terhadap penyalahgunaan izin dan pemanfaatan sumber daya.
"Kepastian hukum adalah pondasi efisiensi ekonomi," kata Burhanuddin. Ia juga menyatakan bahwa pembangunan lembaga yang efektif dapat mengurangi risiko bagi perusahaan baru yang memasuki pasar. Jika tidak, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap berada di jalur konservatif dan tidak mampu meninggalkan status sebagai negara pertengahan pendapatan.
Burhanuddin juga menekankan pentingnya agenda transformasi ekonomi menuju industrialisasi, hilirisasi, digitalisasi, serta transisi energi yang berpotensi tinggi. Namun, perlu diingat bahwa hal ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan memerlukan perencanaan yang matang dan kebijakan yang efektif.
Dengan demikian, Burhanuddin menekankan pentingnya Indonesia untuk meningkatkan daya dorong ekonomi jika ingin mencapai target menjadi negara maju di 2045.