Mahkamah Agung meminta pemerintah untuk menyediakan polisi khusus pengadilan. Ini adalah keinginan MA agar pengamanan aparat peradilan, termasuk hakim, panitera dan gedung pengadilan, dapat ditingkatkan.
Dalam konferensi pers yang dilangsungkan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi mengatakan bahwa MA telah mengusulkan kaitan dengan adanya polisi khusus peradilan. Namun, sampai sekarang MA masih belum memiliki polisi khusus ini.
Sobandi menekankan bahwa kejadian kekerasan seperti yang dialami oleh panitera PN Sibolga di Sumatra Utara adalah hal yang sangat mengkhawatirkan dan perlu dicegah. Dia berharap pemerintah dan DPR dapat mempertimbangkan permintaan MA ini.
Di sisi lain, Tavip Dwiyatmiko, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Panitera dan Sekretaris Peradilan Indonesia (PP IPASPI), mengecam segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap insan peradilan, termasuk terhadap panitera PN Sibolga Temaziduhu.
Dia menyatakan bahwa pihaknya sangat prihatin dan mengecam kekerasan tersebut. Dia berharap pihak kepolisian dapat mengusut dan memproses pelaku secara hukum.
Dalam konferensi pers yang dilangsungkan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi mengatakan bahwa MA telah mengusulkan kaitan dengan adanya polisi khusus peradilan. Namun, sampai sekarang MA masih belum memiliki polisi khusus ini.
Sobandi menekankan bahwa kejadian kekerasan seperti yang dialami oleh panitera PN Sibolga di Sumatra Utara adalah hal yang sangat mengkhawatirkan dan perlu dicegah. Dia berharap pemerintah dan DPR dapat mempertimbangkan permintaan MA ini.
Di sisi lain, Tavip Dwiyatmiko, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Panitera dan Sekretaris Peradilan Indonesia (PP IPASPI), mengecam segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap insan peradilan, termasuk terhadap panitera PN Sibolga Temaziduhu.
Dia menyatakan bahwa pihaknya sangat prihatin dan mengecam kekerasan tersebut. Dia berharap pihak kepolisian dapat mengusut dan memproses pelaku secara hukum.