DPR RI Dukung Tambahan Anggaran KKP untuk Melindungi Laut Indonesia, Ulangi Visi Pemerintahan Prabowo Gibran
Kemarin, 12 November 2025, di Jakarta, para anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyetujui penambahan anggaran bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pertukaran ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan kelautan nasional, memperbaiki infrastruktur kelautan, serta memperkuat kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.
Menurut Sumail Abdullah, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), penambahan anggaran ini sangat strategis dalam melindungi sumber daya kelautan nasional. Dia berharap bahwa dana tambahan ini dapat memperluas jangkauan pengawasan, memperbaiki infrastruktur kelautan, dan memperkuat kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.
Selain itu, Sumail juga menekankan pentingnya penanggulangan praktik illegal fishing yang merugikan negara hingga mencapai Rp 16 triliun per tahun. Dia berharap bahwa dana tambahan ini dapat menjadi energi baru bagi KKP dalam mengatasi masalah ini.
Menurut Sumail, langkah DPR RI ini menunjukkan upaya nyata lembaga legislatif untuk memastikan hasil laut benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dia berharap bahwa dana tambahan ini dapat membantu menjaga kedaulatan laut Indonesia, mengelola sumber daya kelautan secara berkelanjutan, dan memperkuat keadilan bagi para nelayan Indonesia yang berjuang menjaga lautnya sendiri.
Dalam kesempatan ini, pemerintah Prabowo Gibran diharapkan dapat melaksanakan visi untuk menjadikan sektor maritim sebagai pilar utama ekonomi nasional.
Kemarin, 12 November 2025, di Jakarta, para anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyetujui penambahan anggaran bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pertukaran ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan kelautan nasional, memperbaiki infrastruktur kelautan, serta memperkuat kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.
Menurut Sumail Abdullah, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), penambahan anggaran ini sangat strategis dalam melindungi sumber daya kelautan nasional. Dia berharap bahwa dana tambahan ini dapat memperluas jangkauan pengawasan, memperbaiki infrastruktur kelautan, dan memperkuat kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.
Selain itu, Sumail juga menekankan pentingnya penanggulangan praktik illegal fishing yang merugikan negara hingga mencapai Rp 16 triliun per tahun. Dia berharap bahwa dana tambahan ini dapat menjadi energi baru bagi KKP dalam mengatasi masalah ini.
Menurut Sumail, langkah DPR RI ini menunjukkan upaya nyata lembaga legislatif untuk memastikan hasil laut benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dia berharap bahwa dana tambahan ini dapat membantu menjaga kedaulatan laut Indonesia, mengelola sumber daya kelautan secara berkelanjutan, dan memperkuat keadilan bagi para nelayan Indonesia yang berjuang menjaga lautnya sendiri.
Dalam kesempatan ini, pemerintah Prabowo Gibran diharapkan dapat melaksanakan visi untuk menjadikan sektor maritim sebagai pilar utama ekonomi nasional.