Keputusan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk membuat Meikarta menjadi rusun subsidi memang didukung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut informasi yang diberikan Budi Prasetyo, perwakilan KPK, lahan tersebut telah diuji statusnya agar jelas bahwa tidak ada kaitan hukum dan berstatus clear and clean.
Lahan ini sebelumnya telah menjadi fokus perdebatan karena pertemuan dengan mantan Bupati Bekasi yang terlibat kasus suap izin proyek pembangunan Meikarta. Pada bulan Oktober 2018, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan beberapa nama ditahan.
Kementerian PKP kemudian memutuskan untuk berkonsultasi dengan KPK terlebih dulu sebelum melanjutkannya untuk menghindari masalah kembali. Menteri Maruarar Sirait (Ara) sendiri sempat mengunjungi gedung Merah Putih KPK, dan di sana ia berdiskusi untuk memastikan lahan tersebut aman digunakan untuk rusun subsidi.
Setelah beberapa jam diskusi, Budi Prasetyo memberitahu bahwa KPK memberi klarifikasi kepada Menteri Ara. Menurut dia, status dari Meikarta adalah clear and clean dan tidak ada kaitan hukum dengan perkara suap izin pembangunan yang pernah ditangani oleh KPK.
Menteri PKP juga meminta dukungan penuh dari KPK terhadap program rusun subsidi di Meikarta, yang dapat membantu rakyat. Selain itu, Kementerian PKP akan memberikan pendampingan dalam pengoptimalisasi aset dan pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan keuangan.
Namun, peringatan diberikan kepada Menteri Ara agar memastikan proses perizinan hingga pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan rusun subsidi nantinya bersih dan tidak melanggar aturan.
Lahan ini sebelumnya telah menjadi fokus perdebatan karena pertemuan dengan mantan Bupati Bekasi yang terlibat kasus suap izin proyek pembangunan Meikarta. Pada bulan Oktober 2018, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan beberapa nama ditahan.
Kementerian PKP kemudian memutuskan untuk berkonsultasi dengan KPK terlebih dulu sebelum melanjutkannya untuk menghindari masalah kembali. Menteri Maruarar Sirait (Ara) sendiri sempat mengunjungi gedung Merah Putih KPK, dan di sana ia berdiskusi untuk memastikan lahan tersebut aman digunakan untuk rusun subsidi.
Setelah beberapa jam diskusi, Budi Prasetyo memberitahu bahwa KPK memberi klarifikasi kepada Menteri Ara. Menurut dia, status dari Meikarta adalah clear and clean dan tidak ada kaitan hukum dengan perkara suap izin pembangunan yang pernah ditangani oleh KPK.
Menteri PKP juga meminta dukungan penuh dari KPK terhadap program rusun subsidi di Meikarta, yang dapat membantu rakyat. Selain itu, Kementerian PKP akan memberikan pendampingan dalam pengoptimalisasi aset dan pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan keuangan.
Namun, peringatan diberikan kepada Menteri Ara agar memastikan proses perizinan hingga pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan rusun subsidi nantinya bersih dan tidak melanggar aturan.