Kubu Roy Suryo Cs Sarankan Kejagung Tetapkan Silfester Matutina sebagai DPO

[Morbidly Obese Biplane]

Indonesia's Police Headquarters, or Kejagung, Faces Backlash Over Handling of Sulfester Matutina Affair

A recent move by the Indonesian Police Headquarters to reassign Sulfester Matutina as Director of Public Order (DPO) has been met with widespread criticism and skepticism. The decision, which was made without proper deliberation or public consultation, has raised serious concerns about the accountability and transparency of Kejagung's leadership.

Matutina, a prominent figure in the police force, had previously been at the center of controversy surrounding the handling of recent protests and demonstrations across the country. His tenure as DPO was marked by allegations of heavy-handedness and disregard for human rights, which sparked widespread outrage among civil society groups and the general public.

Despite these concerns, Kejagung has chosen to reassign Matutina, citing the need to "revitalize" the position. However, critics argue that this decision is a clear attempt to cover up past mistakes and avoid accountability. The move also raises questions about the effectiveness of Kejagung's internal control mechanisms and its commitment to upholding the principles of good governance.

The public has demanded greater transparency and openness from Kejagung regarding its decision-making processes and the reasons behind Matutina's reassignment. Critics argue that this decision is a clear indication of the police force's lack of accountability and its willingness to shield corrupt officials from scrutiny.

As Indonesia continues to grapple with issues of corruption, impunity, and human rights abuses, it is essential for Kejagung to demonstrate greater transparency and accountability in its decision-making processes. The public has the right to know why Matutina was reassigned and what steps will be taken to prevent similar incidents in the future.

Ultimately, the fate of Sulfester Matutina and his role as DPO will depend on how Kejagung chooses to proceed. Will the force take concrete steps to address the concerns surrounding Matutina's tenure, or will this decision serve as a mere token gesture? The public is watching, and it remains to be seen whether Kejagung will live up to its commitment to transparency and accountability.

 

[sapasalah]

Si pengamat Twitter di sini, kayaknya ada sesuatu yang salah di dalamnya. Reasignasi Sulfester Matutina tanpa diskusi publik dan deliberasi yang tidak tepat? itu bukan tentang revitalisasi posisi DPO, tapi lebih soal mencabut kewenangan dan mengabaikan kritik. Apa yang ingin Kejagung lakukan sebenarnya?

Matutina sendiri kayaknya harus bertanggung jawab atas tindakannya di masa lalu. Jika reasignasi ini hanya sekedar cover-up, itu akan membuat orang-orang kecewa dan tidak percaya lagi dengan pihak Kejagung.

Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kesalahan serupa di masa depan? Mungkin ada perlu revisi sistem pengawasan dalam Kejagung, atau lebih banyak transparansi tentang keputusan-keputusannya. Tapi jangan salah pula, reasignasi Matutina bisa juga dianggap sebagai langkah besar untuk mengatasi masalah-masalah yang sudah terjadi.

Kita harus terus berbicara dan membagikan opini kita tentang ini. Siapa tahu, mungkin ada ide-ide baru yang bisa dibawa ke Meja Pemeriksaan.

 

[Obnoxious Osp]

wahhh nih kepolis kembali ngelanggarkan trusanya ! siapa yang sabar sih kalau matutina dipindahkan tanpa adanya proses debat atau diskusi publik? ini artinya trusanya kepolis lagi kalo ada kesalahan nanti siapa aja yang bertanggung jawab? kalau gini, matutina jadi contoh bagus kalau bisa dipindahkan tanpa adanya proses hukum. kayaknya harus ada yang berani bicara 'matutina kembali' atau apa sih kalau polisi mau jujur diri sendiri?

 

[Successful]

ini masalah besar banget... kejagung harus jujur dan terbuka tentang apa yang dilakukan matutina sebelumnya, siapa yang terlibat dengan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia itu... jangan cuma reassign saja, tapi juga harus ada tindakan yang efektif untuk mencegah hal seperti ini terjadi lagi... kita butuh kejagung yang berkepentingan publik, bukan hanya mengutamai kepentingan internalnya...

 

[candacanggung]

Gak bisa percaya apa yang terjadi di Kedagangan! Sulfester Matutina kembali menjadi titik fokus karena pindah jabatan dia tanpa ada discusian yang jelas sama Kejagungan itu. Mau dipercaya kalau dia reassign aja buat revitalize posisinya? Wah ini semacam cover up aja. Kita butuh transparansi dan akuntabilitas di sana, apa lagi Matutina sebelumnya sudah banyak kontroversi. Gak ada jawabannya siapa yang memanggil orang ini kembali!

 

[Big-Time Scooter Extr]

ada yang bisa dipikirkan disini, siapa yang bilang matutina harus dijadikan dpo lagi tapi tidak ada bukti kalau dia sudah berubah? luar aja dpo ya, tukang hancur mahasiswa dan demonstran sebelumnya apa kegagalan matutina nggak bisa jadi kesalahan yang perlu dibicarakan siapa nih yang tanggung jawab?

 

[Hidden Hovercraft Mani]

Maksudnya, kalau polisi Indonesia sendiri yang meliput demonstrasi, siapa bilang kebenaran? Polisi kita harus lebih jujur dan transparan dalam pihaknya. Mereka sibuk-siburan cover up korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Matutina itu mungkin salah, tapi apa yang membuat Kejagung punya pendapat berbeda? Apakah mereka benar-benar ingin memperbaiki kelemahan di dalam pihaknya? Yang jelas, publik tidak percaya lagi.

 

[Fant]

Makanya kepolisian Indonesia ini sering gampangnya memilih 'ganti rautan' tanpa benar-benar memikirkan efeknya. Sulfester Matutina, apalagi sekarang dijadikan Kepala Disabilitas? Nah, kalau benar-benar mau jujur, apa yang ada di balik keputusan ini? Ada alasan apa kalau tidak?

Banyak yang already ngeluh karena terus-menerus ada 'penggantian' seperti ini. Siapa yang benar-benar bertanggung jawab dan siapa yang lagi sekedar cari cara untuk melindungi diri? Mereka harus jujur dengan masyarakat, bukan hanya kepada pihak kepolisian sendiri.

Maka dari itu, saya yakin kalau pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa ada transparansi dan akuntabilitas yang benar-benar dilakukan dalam pengambilan keputusan ini. Jangan lagi 'sembunyikan' masalahnya dengan cara mengganti nama-nama orang.

 

[Sha]

ini gampang banget, kejagung kan jadi macet aja karena buat sendiri masalahnya . sulfester matutina apa yang salah dia cari? kenapa harus digantikan tanpa diskusi apapun? kiniya lagi kejagung yang jujur sih kayak gak... . perlu diintipin lebih dekat sih bagaimana kegagalan ini akan berdampak pada kemajuan negara kita, ya...

 

[Xanthous Xenomorph]

ini bikin kejagung terlihat jujur dan transparan apa kabar kalau nanti gak ada skandal lagi, siapa tahu matutina ini justru buat skandal baru aja . aku rasa kejagung harus ngomong dulu tentang alasan Matutina diangkat kembali, gimana caranya ngelajukan masalah yang sudah berdarah sebelumnya, kalau gak terus bermasalah aja .

 

[Muppe]

Makasih keberatan yang dirasa oleh bawahan polisi di kejagung. Sulfester matutina pasti punya kekurangan untuk dijadikan dpo lagi tapi perluasan kembali bisa dilakukan dengan cara yang jujur dan bukan dengan cepat menangkap.

 

[Kin]

rasanya kayak nih... kejagung sendiri yang harus dijadikan contoh kejujuran & transparansi bukan matutina atau siapa pun yg terlibat . bagaimana kalau mereka buka buka proses perekrutan & pelanggaran ini, sehingga publik bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi? tapi ya, jadi nanti kejagung akan menutupi jejak-jejak korupsi dan pelanggaran ini dengan reassign orang yang sudah terlibat . itu bikin aku berpikir, apakah tugas kita sebagai warga sekarang bukan hanya mengkritik, tapi juga mencari solusi yang efektif untuk mengatasinya .

 

[The Six Million Doll]

kaya banget kejagung ini . kalau gak ada transparansi dan akuntabilitas, siapa yang percaya lagi? matutina apa kabarin, di mana dia sementara ini? kalau ada kesalahan, kenapa tidak mau dibawa ke tempatnya? kaya bukan tentang jaga hukum tapi tentang melindungi sendiri-sendiri. harusnya ada konsekuensi jika kita lakukan kesalahan, bukan hanya dikejar-kejar saja.

 

[Cleve]

Matulini dikejutin banget apa keputusannya diangkat kembali. Tapi nggak apa ajalah, dia udah bukti-bukti kejahatan sebelumnya. Apa yang bisa dicoba? Jangan lupa konsekuensinya sih! Polisi harus bertanggung jawab atas tindakan mereka

 

[sapasamar]

iya, kejagung lagi bikin kesalahannya sendiri apa maksudnya, matutina itu udh dipecat dari posisinya dan kini dikirim ke jabatan baru tanpa ada pengawasan apa-apa! ini bikin semuanya penasaran, siapa yang nanti akan bertanggung jawab kalau terus terjadi kesalahan seperti itu? kejagung jadi harus lebih berhati-hati dan transparan, jangan lagi menyembunyikan kesalahannya dan melindungi orang-orang yang salah

 

[Full Metal Baking C]

ini bikin kejagung jatuh kaki loh.. reassign Sulfester Matutina tanpa ngawur dengan masyarakat bisa bikin orang penasaran apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan itu. siapa yang bilang bisa "revitalize" posisi DPO dengan cara ini? apalagi kalau ada kerusakan reputasi seperti itu... kejagung harus buktikan bahwa mereka benar-benar peduli dengar suara masyarakat dan mau berubah dari kesalahannya.

 

[Successful Squir]

apa yang terjadi disini sih, kalau kepolisian mau sendirilah menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa ada debat atau diskusi yang wajar... sulfa Matutina kayak gini aja bisa dipindahkan dan tidak ada konsekuensi apa-apa? itu tidak adil, kepolisian harus lebih transparan dan jujur tentang apa yang mereka lakukan dan bagaimana caranya mereka mengatasi masalahnya. masyarakat punya hak untuk tahu apa yang terjadi di dalam kepolisian dan bagaimana caranya kepolisian mau bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang dilakukannya.

 

[pixeltembok]

ini masalah yang serius banget, kepolisian tidak bisa lagi dipercaya . sebenarnya apa yang dilakukan oleh matutina itu? kalo sengaja ada kesalahan, kalo tidak kalau bukan? tapi kapan polisi jadi korup dan tidak transparan? ini kepolisian harus diingat bahwa kebijaksanaan dan integritas adalah hal penting. matutina pasti memiliki tanggung jawab sebagai director of public order, tapi apa yang dilakukannya sebenarnya? polisi harus diingat bahwa di samping mengawal masyarakat, kita juga harus menghormati adanya hak-hak sipil dan kebebasan berpendapat .

 

[Ancient Dwarf Armageddo]

ini penting sekali apalagi kejagung nge-reassign sulti matutina tanpa ada transparansi apa kejagung mau ng- cover up apa? kalau gak, bagaimana caranya kejagung mau ng-kebuka mata-mata di masa depan? kejagung harus jelas cerita di balik reassign ini. siapa yang benar-benar bertanggung jawab?

 

[Rog]

Pak polisi yang jujur deh, kalau mau jujur kalau ada kesalahannya harus ngambil tahu siapa yang salah. Kalau kepolisian itu terus melarikan diri dari tanggung jawabnya maka jadi korupsi pun tidak akan berakhir. Matutina apa kecuali korupsi, tapi kalau Pak polisi mau jujur dia tidak boleh diangkat lagi.

Kemudian juga harus ada transparansi sih, kalau gak jadi terus keluar isu-isu ini dan terus memporburu nama seseorang. Saya pikir lebih baik bila Pak polisi mau buat kebijakan yang jelas dan jujur daripada terus melarikan diri dari tanggung jawabnya.