Berikut adalah parafrasi dari artikel tersebut dengan gaya menulis yang lebih sesuai dengan kebiasaan bahasa Indonesia:
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak warga negara Indonesia (WNI) yang memilih bergabung dengan militer negara asing, termasuk Tentara Amerika Serikat (AS). Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan bahwa fenomena ini adalah hal biasa dan minat masyarakat Indonesia untuk menjadi prajurit TNI masih tinggi.
"Ia memilih menjadi prajurit AS karena memiliki keinginan yang kuat," kata Maruli saat berbicara di Gedung DPR RI, Jakarta. "Itu haknya dia pribadi. Kita cek semua kesehatannya, kemampuan-nya sebelum memanggil."
Namun, ada beberapa WNI yang memilih bergabung dengan militer asing untuk mendapatkan status kewarganegaraan tertentu atau untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Seorang contoh adalah Kezia Syifa, perempuan asal Tangerang, Banten, yang resmi bergabung dengan Maryland Army National Guard.
Kezia memilih menjadi prajurit AS sebagai pemegang Green Card, jalur yang memang dibuka bagi penduduk tetap yang lolos syarat fisik dan intelektual. Ia berada di posisi penting yang menjaga alur pasokan militer. Menurut Maruli, ini adalah hak pribadi individu dan tidak menjadi persoalan bagi TNI.
Dalam beberapa kasus, ada praktik penjualan jenderan (tentara bayaran) yang dilakukan oleh beberapa WNI. Contohnya adalah Brigadir Dua Muhammad Rio, anggota Brimob Polda Aceh yang terungkap telah menjadi tentara bayaran di Rusia. Maruli menyatakan bahwa TNI selalu melakukan pengawasan terhadap proses seleksi prajurit dan akan tindak jika ada praktik penjualan jenderan.
"Kita tidak memiliki biaya untuk memilih menjadi prajurit," kata Maruli. "Kita hanya menilai kualitas seleksinya."
Dalam beberapa kasus, ada WNI yang memilih bergabung dengan militer asing karena keinginan untuk mendapatkan status kewarganegaraan tertentu atau untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Namun, Maruli menyatakan bahwa ini adalah hak pribadi individu dan tidak menjadi persoalan bagi TNI.
"Kita tidak memiliki masalah dengan hal ini," kata Maruli. "Tapi kita harus memastikan bahwa proses seleksi prajurit kita tetap ketat dan tidak ada praktik penjualan jenderan."
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak warga negara Indonesia (WNI) yang memilih bergabung dengan militer negara asing, termasuk Tentara Amerika Serikat (AS). Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan bahwa fenomena ini adalah hal biasa dan minat masyarakat Indonesia untuk menjadi prajurit TNI masih tinggi.
"Ia memilih menjadi prajurit AS karena memiliki keinginan yang kuat," kata Maruli saat berbicara di Gedung DPR RI, Jakarta. "Itu haknya dia pribadi. Kita cek semua kesehatannya, kemampuan-nya sebelum memanggil."
Namun, ada beberapa WNI yang memilih bergabung dengan militer asing untuk mendapatkan status kewarganegaraan tertentu atau untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Seorang contoh adalah Kezia Syifa, perempuan asal Tangerang, Banten, yang resmi bergabung dengan Maryland Army National Guard.
Kezia memilih menjadi prajurit AS sebagai pemegang Green Card, jalur yang memang dibuka bagi penduduk tetap yang lolos syarat fisik dan intelektual. Ia berada di posisi penting yang menjaga alur pasokan militer. Menurut Maruli, ini adalah hak pribadi individu dan tidak menjadi persoalan bagi TNI.
Dalam beberapa kasus, ada praktik penjualan jenderan (tentara bayaran) yang dilakukan oleh beberapa WNI. Contohnya adalah Brigadir Dua Muhammad Rio, anggota Brimob Polda Aceh yang terungkap telah menjadi tentara bayaran di Rusia. Maruli menyatakan bahwa TNI selalu melakukan pengawasan terhadap proses seleksi prajurit dan akan tindak jika ada praktik penjualan jenderan.
"Kita tidak memiliki biaya untuk memilih menjadi prajurit," kata Maruli. "Kita hanya menilai kualitas seleksinya."
Dalam beberapa kasus, ada WNI yang memilih bergabung dengan militer asing karena keinginan untuk mendapatkan status kewarganegaraan tertentu atau untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Namun, Maruli menyatakan bahwa ini adalah hak pribadi individu dan tidak menjadi persoalan bagi TNI.
"Kita tidak memiliki masalah dengan hal ini," kata Maruli. "Tapi kita harus memastikan bahwa proses seleksi prajurit kita tetap ketat dan tidak ada praktik penjualan jenderan."