Kriminolog UI Usul 2 Wakapolri untuk Wilayah Barat dan Timur

"Polri Tambah Wakapolri, Membantu Kedalaman Perubahan Budaya"

Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia, Adrianus Eliasta Meliala mengusulkan perlu Polri memiliki dua Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) untuk wilayah timur dan barat. Ide ini dibawa sebagai usaha meningkatkan koordinasi internal polisi. Menurut Adrianus, kedua wilayah tersebut akan dipimpin oleh seorang Wakapolri masing-masing.

"Kepolisian perlu membelah berbasis teritorial untuk memperpendek rentang kendali organisasi," kata Adrianus dalam paparannya yang diterima Tirto.

Ia juga menjelaskan bahwa perubahan budaya kepolisian tidak bisa dilakukan hanya dengan mengutak-atik elemen budaya itu sendiri. Ia berargumen bahwa budaya kepolisian yang negatif, seperti kecenderungan patron-klien dan pragmatisme, hanya bisa dikikis melalui perubahan ekosistem kelembagaan dan operasional.

"Jangan melakukan perubahan budaya kepolisian dengan melakukan perubahan pada elemen budaya kepolisian itu saja. Tidak akan ada yang berubah! Lakukan perubahan budaya kepolisian melalui perubahan ekosistem," tegasnya.

Selain pembagian wilayah, Adrianus juga mengusulkan pemisahan badan kepolisian berdasarkan karakter kerjanya, yakni fungsi protagonis dan antagonis. Fungsi protagonis meliputi fungsi Preemptif dan Preventif di bawah naungan Baharkam. Sedangkan untuk fungsi antagonis meliputi Represif di bawah naungan Bareskrim.

Mantan Komisioner Kompolnas itu mengusulkan model represif yang dijalankan Bareskrim dilepaskan dari rentang organisasi operasional Polri biasa dengan prinsip membuang apel busuk, guna meminimalisir penyimpangan dalam penegakan hukum.

Kemudian, usulan lainnya adalah pembagian peran antara Polisi Lokal dan Polisi Nasional. Dalam konsep ini, Polisi Lokal akan fokus pada fungsi preemptif dan preventif yang dikendalikan oleh kepala kepolisian daerah (Kapolda). Sementara itu, Polisi Nasional akan berkonsentrasi pada fungsi represif dan penanganan kontinjensi di bawah kendali langsung Kapolri.

Hal ini didasarkan pada prinsip lokal boys for non-repressive jobs, di mana personel lokal lebih dikenankan untuk fungsi-fungsi pelayanan dan pencegahan masyarakat.
 
Makasih ya kawan 😊. Aku pikir ide Adrianus buat 2 Wakapolri itu gampang sekali. Siapa tahu, nanti kan Polri bisa jadi seperti organisasi yang lebih efisien dan efektif. Tapi, apa yang pasti sih adalah perlu diawasin aja agar tidak ada yang terlalu banyak dipindah-pindah kalau gak ada kepastian hasilnya. Kalau di sini aku penasaran juga banget mengenai bagaimana Polri bisa membagi peran antara Polisi Lokal dan Nasional, itu pasti ide yang cerdas banget 🤔. Tapi, aku harap kalau itu bisa dilakukan nanti, jangan lupa kan kita akan semakin canggih juga 😅.
 
🤔 Polri perlu banget memperbarui struktur organisasinya agar bisa lebih efektif menangani perubahan budaya yang makin cepat ini 🚨. Adrianus Eliasta itu benar-benar pintar, dia tidak hanya ingin mengubah budaya kepolisian secara superfisial, tapi juga ingin memperbaiki sistem operasionalnya 🔄. Pembagian wilayah dan peran antara Polisi Lokal dan Nasional itu bisa jadi salah satu solusinya untuk meningkatkan koordinasi internal polisi 💡. Tapi, saya rasa penting juga untuk membuat polisi yang lebih mendengarkan pendapat masyarakat, agar bisa memahami apa yang sebenarnya perlu diatasi 🗣️.
 
Gue penasaran kalau bagaimana caranya Polri bisa melaksanakan kedalaman perubahan budaya itu. Mereka harus serius banget dalam melaksanakannya, gak bisa cuma nge-ideal-kan aja tanpa langkah tindak yang nyata. Saya pikir jika ada inisiasi seperti itu, pasti Polri akan semakin efektif dalam menghadapi tantangan kepolisian di Indonesia 🚔
 
Hehe, bakal ada Wakapolri lagi, itu kayaknya bikin Polri semakin banyak banget, waktunya ngobatin organisasi aja nih! 🤣 Bagus banget Adrianus Elia Meliala punya ide untuk membelah wilayah dan peran dalam kepolisian. Itu gampang di implementasikan, tapi apakah bakal berhasil?

Saya pikir ada hal lain yang penting, yaitu memperhatikan keterampilan dan motivasi polisi. Jika polisi tidak siap atau tidak termotivasi, maka tidak apa-apa dengan struktur organisasi yang serba baru nih! 😂 Polri harus fokus pada meningkatkan kualitas layanan dan keamanan, bukan hanya mengganti struktur organisasinya.
 
ya, terakhir ini kayaknya mau jadi apa lagi... kalau Polri kayak gini punya Wakapolri khusus aja sih, aku rasa kalau ada yang sengaja ingin teka-teki di balik ide ini, kayaknya kan Polri udah banyak wakapolri ya? tapi mungkin itu juga bisa jadi strategi agar makin kuat... tapi siapa tau kalau ada yang benar-benar mau perubahan dan tidak hanya cari cara untuk jaga kekuasaan saja...
 
Saya pikir ide iki itu lumayan kayak. tapi apa salahnya kita ganti Wakapolri jadi Kapolda? mau tidak bisa terjaga karena kalah waktu pemilu, tapi kamu masih bisa ngecap segala sesuatu. dan apa keberadaan Polisi Nasional? mesti ngaluarin ajaran dari wakapolri juga. siapa yang bilang bahwa 2 Kapolda itu akan lebih baik dari Wakapolri?
 
Gak ngerti juga sih kalau Polri harus dibagi-bagian lagi. Semua sama-samaPolri aja kayaknya. Tapi kalau ingin meningkatkan koordinasi internal, saya setuju dulu. Mungkin harus ada Wakapolri wilayah timur dan barat yang dapat membantu menyesuaikan strategi pengamanan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Jadi, apa yang perlu diubah adalah bagaimana strategi pengamanan dibuat agar lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat masing-masing daerah. Dan gak ada salahnya jika ada teknologi yang dapat membantu meningkatkan koordinasi internal Polri juga, seperti aplikasi manajemen kasus atau sistem informasi terintegrasi 📈
 
Gue pikir ada salah satu yang salah dari ide Adrianus 🤔. Kalau kita bagi Polri menjadi dua bagian wilayah, maka akan terjadi masalah koordinasi internal yang tidak baik. Misalnya, kalau Wakapolri timur dan barat tidak bisa berkomunikasi dengan baik, maka apa artinya kita sudah memiliki dua Wakapolri? 😂

Dan kalau kita membagi peran antara Polisi Lokal dan Nasional, maka itu akan membuat pekerjaan menjadi lebih rumit. Karena, misalnya, jika Kapolda melakukan tugas-tugas preemptif dan preventif, maka Bareskrim tidak bisa melakukannya juga? Nah, itu jadi masalah timbang-balik dan tidak efisien. 🤦‍♂️

Gue rasa yang perlu diusulkan adalah bagaimana meningkatkan kemampuan internal Polri agar bisa melakukan perubahan budaya kepolisian itu dengan lebih baik. Seperti, misalnya, melakukan pelatihan dan pengembangan bagi polisi, sehingga mereka bisa memahami apa itu perubahan budaya kepolisian dan bagaimana cara implementasinya. 🎯
 
Kalau mau kembali ke awal polri ini siapa yang bilang siapa? Udah ada wakapolri lagi, kalau udah 2 siapa lagi yang bisa mengatur semua itu? Maksudnya apa di balik semuanya? Kalau hanya buat meningkatkan koordinasi internal aja siapa yang nanti jadi korban?
 
Sekarang adegan kepolisian Indonesia ini benar-benar jadi serius ya? Ada Wakapolri lagi sih, seperti apa yang dipaparkan oleh Adrianus Eliasta. Aku rasa ada yang salah dengan ide ini. Kalau Polri punya dua wakapolri, itu seperti membagi wadah buatan sih. Siapa yang bakal mengelola kedua wilayah tersebut? Siapa yang bakal memastikan kejujuran dan integritasnya? Aku rasa ada kalanya harus lebih fokus pada perbaiki struktur internal Polri terlebih dahulu, seperti halnya melakukan audit dan evaluasi yang memadai.
 
🤔 kalau ada dua wakapolri, pasti makin efisien nih, bisa dipertimbangkan juga dari perspektif lokasi, bagaimana caranya bisa berkoordinasi dengan baik dari dua area itu? tapi kalau aku nyadari satu kesalahan, apa-apa yang ditawarkan tidak ada solusi yang 100% benar, karena Polri sendiri sudah banyak terkena tekanan dari berbagai sisi. 🤷‍♂️
 
kembali
Top