KPK Usut Dugaan Abdul Wahid Peras Dinas Lain di Pemprov Riau

[Maniac Bass Massacre]

KPK Usut Dugaan Abdul Wahid, Gubernur Riau, Meminta Fee pada Dinas Lain.

Dalam kasus pemerasan dugaan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Riau, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menelusuri kemungkinan praktik pemerasan pada dinas lain oleh Gubernur Abdul Wahid.

“Apakah juga dilakukan pada dinas lain? Itu yang kami dalami sekarang karena itu dikumpulkan dari dinas-per-dinas seperti Dinas PUPR ini banyak sekali dinasnya,” kata Asep Guntur Rahayu, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.

Kemungkinan pengusutan terhadap dinas lain dilakukan dengan menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang tengah melakukan audit terhadap pemerintahan Provinsi Riau. Asep menyebut bahwa Inspektorat Kemendagri sudah kebetulan sama-sama di Riau dan akan dilakukan komunikasi dan kolaborasi untuk mendalami perkara ini.

Gubernur Abdul Wahid diduga meminta fee sebesar 5 persen atau Rp7 miliar pada kepala unit pelaksana teknis (UPT) di Dinas PUPR PKPP. Ia juga dikenal dengan istilah 'jatah preman'. Pemberian ini dilakukan atas adanya penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP.

 

[jedajanggal]

Gak percaya kalau dia bisa laku nggak sembarangan seperti itu, fee dari UPT di mana-mana? Kalau ada keretakan seperti ini, itu bukan masalah KPK aja, malah bagus kalau dia coba usut kemana uangnya pulang. Sengaja meminta fee dari setiap dinas, siapa yang salah? Itu seperti permainan "tawar-menawar" yang tidak perlu.

 

[Concerned Civet]

Aku pikir itu makin susah banget biar Gubernur Abdul Wahid jujur aja! Siapa bilang dia nggak pernah minta fee sebelumnya? Aku rasa itu semua cerita sederhana, tapi kalau kita ambil dari sudut pandang lain, mungkin dia hanya berusaha meningkatkan kinerjanya. Dan apa salahnya? Biar dia minta 5 persen aja, tapi minimum dia harus jujur dulu apa yang dia lakukan. Sementara itu, KPK juga harus fokus pada hal penting seperti memerangi korupsi yang benar-benar serius.

 

[Kin]

ini kisah gengsi abdul wahid, dia juga mau ambil fee dari dinas lain kan? ini kayaknya kasus korupsi yang jelas, tapi kenapa pemerintah belum punya jawaban atas ini? mungkin karena ada hubungan dengan kejutan audit kemendagri, atau mungkin dia benar-benar 'jatah preman'. apa yang pasti adalah, kita harus lebih waspada dan tidak tergiur dengan janji uang tambahan dari penguasa.

 

[Cyber Typi]

Gue pikir, apa yang serius sih? Fee 7 miliar? Kita jangan lupa, ini adalah gundulan keuangan. Kalau benar-benar ada kejahatan, kena dihukum, tapi bukan masalah tentang fee aja deh... KPK terus sibuk dengan kasus yang sama, apa yang bisa dilakukan lagi?

 

[echokilat]

Waaaahhh, ini benar-benar bikin kita kecewa banget! Gubernur Abdul Wahid ini benar-benar jadi pelaku korupsi juga... Kemungkinan aja di mana dia mau nggak meminta fee pada dinas lain? Ini bikin kita semua penasaran apa lagi yang bisa dia lakukan... Moga-moga KPK bisa menyelesaikan kasus ini dengan cepat dan sehati-sehati

 

[Sinister Dwarf Sho]

Gak percaya banget dengar Gubernur Riau meminta fee pada dinas lain. Seperti apa sih keadaan di sana? Di luar kantor punya pengepul gini? KPK harus terus sibuk banget memeriksa praktik korupsi di sana. Sama-sama sama aja, korupsi korupsi di mana-mana...

 

[sandisamar]

Maksud siapa, kalo Gubernur Riau bisa meminta fee dari dinas lain itu apalagi ada audit ke dalam pemerintahan provinsinya? itu terlalu banyak sekali! dan siapapun yang minta fee dari orang lain itu sebenarnya tidak mau bekerja sama dengan orang lain, hanya ingin ambil keuntungan.

Dan juga ini ada satu hal yang bikin aku curiga, siapa nih yang bisa mengetahui adanya penambahan anggaran 2025 itu? kalo pun ada, mesti ada dokumen yang jelas dan dapat diakses oleh publik, tapi kalau tidak, berarti ada yang mencoba menyembunyikan kebenaran.

Dan apa itu "jatah preman" itu? siapa nih yang mengenal istilah itu?

 

[Nasty Narwhal]

Makasih bro, aku pikir kalau Gubernur Abdul Wahid benar-benar terlibat dalam korupsi yang luas ini! Kalau benar, maka semoga KPK bisa menangkap dia dan memberikan hukuman yang sesuai. Aku rasa ini bukan hanya tentang kejahatan korupsi, tapi juga tentang integritas pemimpin. Mereka harus jujur dan transparan dalam pengelolaan keuangan, gak? Tapi aku harap KPK bisa segera menyelesaikan kasus ini dan memberikan contoh bagi pemimpin lainnya agar berperilaku lebih baik!

 

[Tiny Chipmunk DJ]

Aku pikir ini salah tujuan KPK, siapa sih yang mau dulu ke dalam belakang pemerintahan seseorang, padahal gampang banget dipikirin apa yang salah kan? Gubernur Abdul Wahid meminta fee 5% itu nggak masalah apalagi karena ada audit kemendagri juga. Aku rasa KPK seharusnya fokus pada bagaimana agar pemerintahan ini menjadi lebih baik dan jujur, bukan nggali ke dalam dulu. Dan siapa yang bilang 5% itu nggak masalah? KPK harus fokus pada korupsi, tapi ternyata ada yang lewat juga. Aku rasa ini masih banyak hal yang perlu ditemukan di balik kasus ini

 

[Defea]

Aku pikir pemerintah provinsi Riau harus punya kontrol yang ketat terhadap dinas-dinas bawahannya, terutama kalau ada tahu ada praktek korupsi seperti ini. Kalau Gubernur Abdul Wahid memang meminta fee sebesar 5 persen, itu bukan mainan, tapi uang jasa yang diberikan kepada kepala UPT di Dinas PUPR PKPP. Itu bisa bikin dinas-dinas bawahannya makin lemah dan tidak bisa beroperasi dengan baik. Aku harap KPK terus saksianya dalam menyelidiki ini dan pasti akan mencari tahu siapa-siapa yang melibatkan diri dalam praktek korupsi ini. Mungkin juga ada yang harus dibicarakan dengan Kementerian Dalam Negeri dan lembaga-lembaga lainnya agar tidak ada penipuan seperti ini lagi di Riau

 

[saringsenyum]

Gue rasa biar nggak ada lagi dugaan nih. Kalau benar-benarnya pemberian fee seperti itu, maka biar dilarang aja sama gue. Walaupun ini terjadi di dalam dinas lain juga, tapi kalau Gubernur Abdul Wahid punya pola yang sama, maka sebenarnya tidak ada alasan lagi nih kenapa pemerintah harus mengawasi KPK.

 

[Smiling S]

Gini sih, kalau KPK nggak tahu apa-apa lagi tentang Gubernur Abdul Wahid, kalau punya informasi yang lebih akurat lagi dari sumbernya, kita kan tidak akan bisa ngerti asal-usul yang benar di balik kasus ini . Dan juga sih, apakah ada bukti nyata bahwa dia meminta fee 5% pada UPT? Kalau tadi ngeluhin tapi tidak punya bukti, sekarang lagi gini kalau harus dipercaya. Kita harus jujur, kita tidak bisa ngerti apa-apa lagi tanpa data yang benar .

 

[Samba de Lawnmower Sl]

ini jadi nyebelin, si Gubernur Abdul Wahid terus berbohong apa lagi gak jatah preman yang dia kasih pada dinas lainnya, biar aja kaya di Dinas PUPR PKPP, kemudian nggak ada yang mengawasi dan tangan-tangan banyak korupsi yang terjadi, jangan bayangin juga dengar siapa yang ngebawa uang kena kasih fee, tapi aku pikir kpk harus fokus mengejutkan orang-orang kalau siap kena kasih fee juga, kayaknya di Dinas lain juga ada yang sampe kena fee loh!

 

[Lazy Leopard]

kaya gampang banget nggak, gubernur Riau bisa terus2 kumpulin dana dari dinas lain, padahal siapa yang bilang dia itu jatah preman? sekarang akipikir ada lagi pengusutan seperti ini, toh gue rasa harus ada kekuatan independen yang lebih kuat lagi dari KPK.

 

[The Six Million Doll]

Wah, aku jujur bingung banget dengar kabar ini! Seperti di mana gubernur kita bisa lupa jatah bahan... kalo ada kecurangan seperti ini, itu berarti kita semua perlu lebih teliti dalam penggunaan sumber daya negara. Aku rasa ini bukan tentang individu yang salah, tapi kita semua harus sadar dan tidak takut untuk melaporkan hal-hal yang curang. Kita perlu jadi 'kepala matrah' sendiri, yaitu kita yang mengawasi dan memantau agar sumber daya tidak digunakan dengan cara yang tidak adil. Jadi, mari kita belajar dari kesalahan ini dan menjadi lebih bijak dalam penggunaan sumber daya...

 

[Jealous Je]

Gak percaya aja, tapi tahu siapa yang bakal jadi 'preman' di Riau. Gubernur Abdul Wahid kayaknya udah serius dengan cara 'fee-nyanya'. 5 persen atau Rp7 miliar itu bikin kebayang. Kalau benar-benar seperti itu, maka dia jadi 'preman' yang paling bijak di Riau. Aku rasa KPK harus lebih cepat ya...

 

[Bloody Bat]

gak usah jadi pusing, kPK udah nangkat kasus ini sama gubernur abdul wahid kayak apa! kan jatuh dari dulu dikenal dengan istilah 'jatah preman' ariel, tapi siapa tahu kabar ini udah bongkarin segala kecurangan di Riau. kPK harus terus ngejar dan berikan pujian buat mereka yang benar-benar niat mesti ada perubahan di dalam sistem pemerintahan.