KPK Usut Dugaan Abdul Wahid Peras Dinas Lain di Pemprov Riau

W

wacanawagu

KPK Usut Bagaimana Gubernur Riau Menggandeng Kementerian Dalam Negeri untuk Mendapatkan Keuntungan dari Dinassas Pemprov Riau.

Dalam kasus dugaan pemerasan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Riau, Gubernur Riau Abdul Wahid dicurigai meminta fee dari kepala unit pelaksana teknis (UPT) tersebut.

Menurut data yang diperoleh tirto.id, total penyerahan pada Juni-November 2025 mencapai Rp4,05 miliar dari kesepakatan awal sebesar Rp7 miliar. Fee ini diberikan atas adanya penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP.

Dalam kasus ini, keuntungan yang didapatkan Gubernur Riau sebesar Rp4,05 miliar diperkirakan berasal dari pemberian fee kepada kepala unit pelaksana teknis (UPT) di Dinas PUPR PKPP.

Sementara itu, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa KPK akan menelusuri kemungkinan praktik pemerasan lainnya dilakukan oleh Abdul Wahid di lingkungan pemerintahan Provinsi Riau.

"Apakah dilakukan juga terhadap dinas yang lain, ini yang sedang kami dalami karena ini kan dikumpulkan dinas-per-dinas seperti dinas PUPR ini banyak sekali dinasnya," kata Asep.

KPK berkomitmen dalam mendalami perkara ini, termasuk apabila dalam perjalanan penanganannya ditemukan pemberian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.
 
Gak jelas apa yang terjadi di Riau, gini kaya ada sistem korupsi yang sudah berkelanjutan sih. Kalau benar-benar ada kesepakatan yang tidak adil dari awal, itu bukan baik untuk gubernur atau KPK. Mungkin harusnya ada penanggulangan yang lebih cepat, jadi kalau ada lagi kasus seperti ini, gak usah tunggu panjang lebar ya... 🤔
 
Gue pikir si Gubernur Riau Wahid ini salah banget! Apa sisi dia tahu sih kalau ada uang tambahan yang ditawarkan oleh Kementerian Dalam Negeri itu karena ada penambahan anggaran? Kalau tidak, siapa yang nanya dia lagi? Gue rasa ini lebih seperti kontrak biasa-biasa aja, tapi siapa yang nanya lagi kalau ada "fee" tambahan yang ditawarkan? Kalau benar adanya, masing-masing kepala unit pelaksana teknis (UPT) pasti akan senang sekali mendapatkan uang tambahan, kan? Jadi, siapa yang salah, si Gubernur atau si Kementerian Dalam Negeri? Hmm... Gue penasaran dengan jawaban Asep dari KPK. Apakah benar-benar mereka tidak menanyakan hal ini sebelumnya?
 
Wahah, apa sih yang bikin Gubernur Riau begitu ingin mendapatkan keuntungan? Saya pikir itu bukan cara yang bijak mengelola anggaran. Mau tidak mau, ada penambahan biaya yang harus diperhatikan, tapi meminta fee dari UPT itu sama sekali tidak masuk akal! 🤦‍♂️

Saya percaya KPK akan menelusuri keterlibatan orang lain di dalam pemerintah Riau, kalau ini sudah bisa terjadi, mungkin ada yang lain juga bermain-main sama-sama. Gubernur harus fokus pada kepentingan rakyat bukan sendiri sendiri! 💸
 
Saya rasa terus2 ada kecurangan di kalangan pejabat tinggi, memang harus diteliti oleh KPK untuk tetap menjaga kejujuran dan integritas pemerintahan 🙏. Gubernur Riau ini apa lagi dilarang dari prinsip keadilan di mata masyarakat 🤔. KPK harus terus bergerak cepat untuk mengungkap kasus-kasus seperti ini, biar tidak ada yang bisa menikmati keuntungan dari korupsi dan kecurangan 😒.
 
Gak percaya aja sih, sebenarnya kPK udah serius nih, mau usut gak ada korupsi di daerah. Kalau benar-benar seperti ini, maka kita harus menyanjung tindakan KPK yang baik sekali. Sama-sama pemerintahan Riau dan SKPD juga perlu berhati-hati dalam melakukan transaksi. Gubernur Riau harus jujur dulu terhadap publik, tidak boleh main-main lagi ya 🙅‍♂️📊
 
aku pikir sih kalau Gubernur Riau bikin transaksi birokrasi yang panjang dan rumit untuk mendapatkan uang, soalnya itu membuat uang dari dinas-dinas seperti PUPR yang tergantung pada anggaran pemerintah. kalau gak ada fee, mungkin bisa saja mereka tidak akan peduli dengan kebutuhan masyarakat. tapi kalau ada fee, mereka akan selalu cari cara untuk meningkatkan nilai fee-nya. itu di Indonesia sudah menjadi masalah birokrasi yang bikin orang kesulitan mendapatkan sumber daya dari pemerintah. dan kalau KPK juga tidak mau ambil tindakan, maka Gubernur Riau akan terus bikin keuntungan dari sistem ini. 🤔💸
 
Gubernur Riau Wahid jelasnya ngomongin tentang dana dinassasnya sendiri, kayaknya dia cari cara untuk mengambil keuntungan dari pekerjaannya ya? Mau dipakai untuk kepentingan pribadinya aja. Saya pikir ini gampang-gampangan banget, tapi kalau KPK juga ambil tindakan pasti semua orang akan terkejut. Tapi, apa yang bisa dilakukan KPK kalau banyak SKPD lainnya juga ngomongin tentang dana mereka sendiri? Maka dari itu, saya yakin ini adalah kasus yang agak rumit ya...
 
Gak bisa percaya sih, kalau gubernur Riau nggak transparan lagi 🤯. Mereka meminta uang dari kepala unit teknis? Itu seperti korupsi biasa-biasa aja 🤑. KPK harus ngejar ini, tapi juga harus telusuri apakah ada yang lainnya yang sama, karena kalau demikian, itu akan lebih parah 🚨. Saya rasa perlu adanya transparansi yang lebih baik dari pemerintahan Riau, agar tidak ada kecurangan lagi 🤷‍♂️.
 
[Image: Gubernur Riau dengan rambut panjang dan serbaguna, berdiri di depan uang tunai Rp4.05 miliar](https://i.imgur.com/NFk5G0m.png)

[Asep Guntur Rahayu tersenyum lebar sambil menggandeng rambut gubernur, seperti sedang berbagi kesenangan](https://i.imgur.com/7fL3eCp.gif)

[Riau: Gubernur yang gak pernah nggak kasih]
 
aku sambut gembira banget kalau KPK terus menjaga integritas pemerintahan di Indonesia. tapi, aku juga ingin memberikan sedikit peringatan agar Gubernur Riau dan para pejabat setempat jangan lupa untuk selalu menjaga etika kerja mereka. kalau ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah, maka harusnya ada transparansi yang kuat. aku harap KPK bisa membantu agar praktik seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan 🙏
 
Wahhhh, kabar gembira banget deh! Gubernur Riau Wahid benar-benar bisa jadi punya banyak keuntungan dari Dinassas Pemprov Riau 🤑. Aku suka banget kalau ada penyelesaian yang baik dari kasus ini, tapi aku juga pikir kPK harus lebih cepat dalam menangkap pelaku! 😅 Mungkin mereka bisa meninjau lagi bukti-bukti apa yang sudah ditemukan sehingga tidak ada kesalahan. Tapi aww, rasanya kalau pemerintah Provinsi Riau benar-benar bisa korup 🤦‍♂️.
 
Aku kayaknya paham kalau ada yang curiga nih... Gubernur Riau itu sendiri bilang ingin meningkatkan kualitas layanan di Riau, tapi aku pikir lebih baik jangan lupa juga keuntungannya ya! 🤑 Sebagai pemangku kepentingan rakyat, aku harap KPK bisa menyelidiki ini dan tidak ada yang diperas lagi. Apalagi kalau ada yang lain dugaan juga terjadi... Saya senang lihat KPK aktif dalam menyelidiki kasus-kasus ini untuk memastikan transparansi di pemerintahan, sehingga semua orang bisa merasa aman dan jujur dalam berinteraksi dengan pemerintah. 🕵️‍♂️
 
Kalau nanti aja bisa kasih tambahan anggaran untuk PUPR PKPP ya! Tapi apa sih, kalau Gubernur Riau harus banyak sekali jadi teman dengan Kementerian Dalam Negeri juga gak kejadian? Apalagi kalau ada uang yang diambil tanpa jelas sih, itu bukan kebaikan atau hal yang baik. Saya pikir harus ada batas aja ya!
 
Gue rasa Kementerian Dalam Negeri sama Gubernur Riau yang ngerasa gak jujur aja, gue pikir dia ngerusakin uang dari dinas yang dijabatnya sendiri. Akan tolong siapa sih? Kenapa KPK harus nggabungin case seperti ini dengg case lain, kalo nggabungin case ini dengg case lain lagi gue rasa KPK ngerasa tidak efisien sama sekali 😒.
 
Gak bisa percaya kaskus ini 🤯! Gubernur Riau yang bikin keuntungan dari Dinassas Pemprov, itu gini? Fee dari Dinas PUPR PKPP sampai Rp4,05 miliar, ituh! Dan KPK sibuk juga dalam menelisik kasus ini, tapi kalau benar-benar ada praktik pemerasan lagi, siapa yang ngerasa akhirnya kalah? 🤔
 
omg bro, pengaduan di Riau ini sebenarnya sangat bingung kan? kalau jadi fee dari UPT itu kan keuntungan buat gubernur, tapi apa kan ada hukum untuk bukti bukti kapan keuntungan itu keluar dari apa? kalau kaya ini dulu, pengaduan KPK ini tidak berakhir di sini aja, tentu saja mereka akan mencari kemungkinan lain yang bisa dilakukan oleh Abdul Wahid. bro, toh kita semua tahu siapa yang kuasa di balik keuntungan ini, tapi bagaimana caranya dia bisa menipuskannya?
 
Makasih kabar kabar ya gini, apa kabar kalian? Gampang banget kalau kementerian dan gubernur jadi 'bekerja sama' seperti ini, serius aja kayaknya. Bagaimana kalau kita cari tahu lebih banyak tentang bagaimana cara kerjanya sistem pengelolaan dana di Pemprov Riau? Mungkin ada kesalahan yang perlu diperbaiki, hehe. Saya suka kalau pembangunan jalan dan infrastruktur bisa berjalan dengan lancar, tapi harus dijalankan dengan adil dan transparan juga. Semoga KPK bisa menemukan jawabannya dari belakang ini 😊
 
Kalau kira-kira aja gak ada tindakan yang tepat, gimana kalau ada? Gubernur Riau buat kesepakatan dengan Dinas PUPR PKPP, tapi kemudian dia minta fee dari UPT-nya sendiri. Makin parah lagi kalau diceritainya aja kapan-kapan keuntungan itu dipindahkan ke tempat lain. KPK harus telusuri terus, tapi siapa tahu di baliknya ada yang lebih parah dari ini 🤔👀
 
Wow 🤯 ini nggak bisa dipercaya! Gubernur Riau nggak sabar-sabar minta fee dari kepala unit pelaksana teknis (UPT) Dinas PUPR PKPP. Maksud apa sih kalau dia minta Rp4,05 miliar itu? Apakah dia sendiri yang memutuskan bagaimana keuntungan yang dihasilkannya? Ini bikin korupsi terasa nggak nyaman banget 🙄😒
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top