KPK Usut Dugaan Abdul Wahid Peras Dinas Lain di Pemprov Riau

[Tiny Chipmunk DJ]

Kemungkinan Praktik Pemerasan di Dinassalain Dinas PUPR Riau, Ujar KPK.

Kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa mereka akan menelusuri kemungkinan praktik pemerasan pada dinas lain oleh Gubernur Riau, Abdul Wahid di lingkungan pemerintahan Provinsi Riau.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa mereka sedang melakukan penelitian terhadap dugaan pemerasan pada dinas lain setelah mengusut kemungkinan praktik tersebut pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Riau.

Menurut Asep, pengusutan terhadap praktik pemerasan ini dilakukan dengan menggandeng Kementerian Dalam Negeri yang sedang melakukan audit terhadap pemerintahan Provinsi Riau. Namun, menurutnya, mereka juga telah melakukan kegiatan yang sama di Riau sebelumnya.

Asep juga menyatakan bahwa KPK akan berkomitmen dalam mendalami perkara ini dan tidak hanya mengusut praktik pemerasan pada Dinas PUPR PKPP, tetapi juga pada dinas lain.

Jika ditemukan pemberian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya, KPK juga akan menangani hal tersebut.

Gubernur Riau, Abdul Wahid diduga meminta fee sebesar 5 persen atau sebesar Rp7 miliar kepada kepala unit pelaksana teknis (UPT) di Dinas PUPR PKPP. Fee tersebut diminta lewat Kepala Dinas PUPR Riau, Arief Setiawan.

Apabila para Kepala UPT tak menuruti perintah Gubernur tersebut, dia diancam dilakukan mutasi hingga pencopotan dari jabatannya. Pemberian itu akhirnya disepakati dan menggunakan bahasa kode ‘7 batang’.

Sehingga, total penyerahan pada Juni - November 2025 mencapai Rp4,05 miliar dari kesepakatan awal sebesar Rp7 miliar.

 

[Frantic F]

Aku rasa pemerintah provinsi Riau harus berhati-hati lagi dengan praktik pemerasan seperti ini. KPK udah buktikan kalau ada penyalahgunaan kekuasaan di sana, jadi aku harap Gubernur Abdul Wahid dan para kepala dinas lainnya akan lebih bijak dalam mengelola sumber daya dari negara. Aku rasa ini bukan hanya tentang korupsi, tapi juga tentang kewajiban sebagai pengembang masyarakat. Kami Indonesia harus selalu berhati-hati dengan praktik-praktik yang bisa merusak kepercayaan publik

 

[Ashamed Addax]

Pernah aku dengar si Gubernur Abdul Wahid itu benar-benar nggak mau buang-buang uang publik ya... tapi apa yang harus diibaratkan, dia punya alasan, dan KPK juga punya tanggung jawab untuk menelusuri kebenaran. Aku rasa KPK harus terus ngecewakan si Gubernur itu agar tidak bisa nggak ngerti siapa yang benar-benar nggak mau.

 

[Frail Falcon]

KPK kayaknya sudah masuk ke dalam dinosapi Riau aja, kalau siapa tahu nanti akan semakin seragam juga di level paling tinggi yaa . Gubernur Abdul Wahid itu udah bikin banyak kesalahannya, tapi apa yang bisa dilakukan kalau bukan lagi?

Dengan demikian, KPK harus fokus dalam menyelesaikan kasus ini dan tidak biarkan hal ini terus berlanjut ya. Kemungkinan besar ini hanya awal dari suatu korupsi yang lebih luas, jadi perlu diawasi dan ditekankan agar tidak terjadi lagi .

 

[Easy Echid]

"Kebenaran akan terungkap dengan waktu". KPK benar-benar harus memperhatikan apa yang sedang terjadi di Dinas PUPR Riau, apakah ada praktik pemerasan yang melibatkan Gubernur Abdul Wahid dan siapa-siapa lagi yang terlibat. Jika benar, maka mustahil untuk mengatakan bahwa ini adalah kejahatan yang tersembunyi.

 

[langitrandom]

Pernah terpikirkan siapa yang ngerasa di dalam dada ini ya? Gubernur Riau itu kayaknya bilang '7 batang' ke kapan yang tidak masuk akal. Kalau pengawasan KPK kayaknya udah cukup, tapi ternyata ada lagi korupsi di balik layar. Jangan lupa pula uang negara yang dibagikan sembari berlomba-lomba mencari keuntungan. Saya pikir KPK harus lebih serius dalam pengejaran kasus ini biar tidak ada lagi praktik pemerasan di Riau

 

[Full Metal Baking C]

Mungkin sih ada praktik pemerasan di PUPR Riau, tapi gampang banget ya. KPK udah lama mengusut, tapi masih nggak nyakuti siapa yang punya uang banyak. Gubernur Wahid nggak salah, dia justru membuat kebijakan yang baik banget... untuk dirinya sendiri. Fee 7 batang itu nggak masalah, kan? Semua orang bisa nggak mau berbagi uangnya, jadi siapa yang punya banyak uang, dia harus memberikan kepada siapa saja. Mungkin kira-kira ganti kepalanya dengar...

 

[Cooperative]

Hmmpp , siapa tahu di balik dugaan ini ada yang benar... tapi kalau benar-benar terjadi seperti itu, gak kalah beruntung banget bagi rakyat Riau nih . Duh, biar apa lagi? Fee 5% dari Rp7 miliar itu kan bisa dibelikan aja dengan uang saku satu bulan saja . Dan bosen juga kalau harus menunggu lama di balik daur ulang ini... kapan aja kita lihat hasilnya ya?

 

[jedajanggal]

kalau benar ada praktik pemerasan di dinas PUPR Riau ini buat apa? maksudnya bagaimana kalau korupsi seperti ini bisa terjadi lagi di tempat yang pemerintahan sudah punya komisi anti korupsi?

atau mungkin kalau Gubernur Abdul Wahid ingin saja berkeras tapi kalah, apakah itu benar kebijakan? tidak tahu juga aku .

tapi apa yang penting adalah KPK lagi gandeng kekuatan mereka untuk menangani hal ini . kalau bisa mereka harus semakin ketat lagi kontrol dan monitoring terhadap pengeluaran yang ada di pemerintahan Provinsi Riau, biar tidak ada lagi praktik seperti ini .

jika ditemukan ada yang salah juga harus dicakup dalam akuntabilitas Gubernur Abdul Wahid dan dia harus mau accept tindakan yang tepat .

 

[Stoic Makeove]

Saya pikir ini sangat serius banget, #PraktikPemerasanBukanHalYangMudahBertanggungJawab! Kalau benar-benar ada praktik pemerasan seperti yang disebutkan, itu akan membuat banyak orang kecewa dan tidak percaya. #KPKHarusTerusMenelusuriKemungkinanItu!

Saya lihat kalau Gubernur Riau, Abdul Wahid, dia harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan di Dinas PUPR PKPP. #GubernurWajibTanggungJawabDariApaYangSudahKilap! Dan KPK harus terus menelusuri dan mengungkapkan kebenaran tentang praktik pemerasan ini. #KPKHarusTerusMenyelidikiDanMengungkapkan!

Kalau benar-benar ada pemberian fee yang tidak adil, itu akan membuat banyak orang kecewa dan tidak percaya. Saya harap KPK dapat menyelesaikan perkara ini dengan cepat dan adil. #KPKHarusMenyelamatkanHakHakMasyarakat!

 

[It']

Pemerasan di PUPR Riau? Ini nggak enak banget . Saya pikir giliran KPK sih yang harus bertanggung jawab atas praktek ini, tapi kayaknya pemerintah Provinsi Riau jadi target, lagi-lagi dari Gubernur Abdul Wahid. Mungkin dia mau 'dosen' orang lain juga untuk berburu keuntungan? .

Tapi siapa tahu kalau dia benar-benar nggak terlibat dalam praktek ini. Yang jelas, KPK harus memastikan bahwa tidak ada korupsi yang terjadi dan para pejabat di Dinas PUPR PKPP juga harus bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. .

Aku rasa kalau KPK lanjutkan penelitian ini, mungkin bisa menemukan praktek korupsi yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada Dinas PUPR PKPP saja.

 

[Fluffy Ghost Diesel]

Mengingat giliran ini KPK pasti harusnya sudah menelusuri bagaimana praktik pemerasan itu bisa begitu mekar di Dinas PUPR Riau . Jika keterlibatan Gubernur Abdul Wahid memang benar, maka bukannya dia yang harus bertanggung jawab, tapi juga mereka yang sudah menugaskan pekerjaannya .

 

[Proud Pollan]

Maksudnya kalau ada dugaan praktik pemerasan di Dinas PUPR Riau, itu tidak boleh terjadi. KPK pasti sudah banyak melakukan penelitian dan audita di sana, tapi masih bisa ada dugaan bahwa ada yang salah. Mungkin perlu dilakukan peninjauan kembali oleh semua pihak involved di sana agar tidak ada pelanggaran. Kalau ada dugaan seperti itu, KPK harus langsung mengusut dan menangani kasus tersebut.

 

[Zombie Handgun]

yaah... kalau mau jujur, aku merasa bakalan terlalu banyak praktik korupsi lagi di Riau nih... siapa tahu kini KPK udah menangani Dinas PUPR PKPP juga, tapi aku khawatir ada yang masih bisa ngelompet. kalau tidak ada kontrol yang ketat, maka tentu saja akan banyak praktik korupsi lagi muncul di sana-sini.

 

[The Six Million Doll]

Hmm.. ini kayaknya kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas, maka tidak berarti ada salah arah sama sekali deh. KPK yang mengusut kemungkinan praktik pemerasan ini, itu bikin kita penasaran siapa gak ada di balik semuanya? Tapi, kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih positif, maka ini bisa jadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dan tidak terlalu percaya diri, karena di dunia ini banyak sekali hal yang tidak kita lihat. Kita harus selalu waspada dan siap menghadapi masalah sebelum itu terjadi. Dan kalau kita sudah menemukan kebenaran, maka kita harus berani untuk mengatakan kesimpulan dan tidak takut akan konsekuensi.

 

[Samba de Lawnmower Sl]

Pernah liat aja kasus seperti ini, kayaknya harus ada konsekuensi yang tegas untuk si Gubernur Riau nih, tapi apa kabarnya hasil penelitian KPK? Apakah dia akan dihakimi sesuai dengan hukum ataukah masih banyak kebebasan untuknya . Yang jelas kalau kasus ini benar-benar terjadi dan ada pelanggaran, harus dijawab dan diadili secara adil

 

[Defea]

Mungkin aja Gubernur Riau memutuskan untuk melakukan 'ekonomi manajerial' yang unik aja . Aku rasa 5% bisa jadi biaya operasional yang wajar, tapi 7 batang? Jangan salah arah, ya! Mungkin itu cara baru Gubernur Riau untuk meningkatkan produktivitas di Dinas PUPR PKPP... atau mungkin hanya cara untuk mendapatkan 'keuntungan' tambahan .

 

[Scary Snake]

aku kira ini kalau Gubernur Riau sih nggak bisa lagi di percaya , karena mantan pengurus PKPU Riau yang ternyata terlibat dalam kasus korupsi itu, sekarang udah menjadi Kepala Dinas PUPR Riau sendiri. apalagi kalau ada dugaan bahwa dia minta fee dari UPT yang dia ketuai, itu bikin aku bingung sih... dan apa dengan penggunaan bahasa kode '7 batang' yang gak ngerti apa artinya .

 

[Ancient Dwarf Armageddo]

ini gampang banget . kalau ada dugaan korupsi di PUPR Riau, kenapa KPK harus tahu juga? tapi kayaknya mereka sudah ngusut-ussut sebelumnya, jadi nggak cuma sekarang aja yang tahu . aku rasa gampang banget kalau ada penipuan nih. kalau tidak ada bukti, kenapa harus dibawa ke KPK?