KPK Usut Alih Anggaran ke UPT Dinas PUPR Riau oleh Abdul Wahid

KPK Usut Alih Anggaran untuk UPT Dinas PUPR Riau, Berapa?

Kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau 2025 yang menimbulkan tersangka Gubernur Abdul Wahid telah menjadi fokus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut sumber, KPK memeriksa empat orang saksi terkait penggeseran anggaran untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perindustrian dan Perhubungan Raya Provinsi Riau yang ditentukan oleh Gubernur Abdul Wahid.

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, para saksi didalami penyidik soal penggeseran anggaran untuk UPT Dinas PUPR yang ditentukan oleh Gubernur. Saksi-saksi tersebut adalah Asisten II Setdaprov Riau, M Job Kurniawan; Kadis Perindustrian atau Plt Sekda, M Taufiq Oesman Hamid; Kabiro Hukum atau Plt Inspektorat Provinsi Riau, Yandharmadi; dan ASN Dinas PUPR Riau, Syarkawi.

Dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemprov Riau ini, Abdul Wahid ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan dua orang lainnya yaitu Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan (MAS) dan Tenaga Ahli Gubernur Riau Abdul Wahid, Dani M. Nursalam (DAN). Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

Saat itu, Abdul yang diwakili oleh Kepala Dinas PUPR-PKPP, Muhammad Arief Setiawan, mengancam akan mencopot para Kepala UPT, Dinas PUPR-PKPP, jika tidak memberikan 'jatah preman' atau fee sebesar 5 persen atau setara Rp 7 miliar. Fee tersebut diberikan atas adanya penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP.

Pemberian itu akhirnya disepakati dan menggunakan kode β€˜7 batang' dan terdapat tiga kali setoran fee jatah Gubernur Riau. Pada Juni 2025, total penyerahan mencapai Rp1,6 miliar, Agustus sebesar Rp1,2 miliar, dan November 2025 mencapai Rp1,25 miliar. Sehingga, total penyerahan pada Juni - November 2025 mencapai Rp4,05 miliar dari kesepakatan awal sebesar Rp7 miliar.
 
Sudah lama aja yang kasus Gubernur Riau ini, siapa yang percaya kini ada konsekuensi ya? Ternyata KPK finally ikut campur dan bukti-bukti yang dihasilkan makin menunjukkan bahwa ada korupsi serius. Mungkin ada orang yang pikir 'gaya' Gubernor Abdul Wahid itu gampang, tapi kini sudah jelas kalau dia nggak bisa lari dari masalah ini.

Aku pikir penting untuk kita lihat bagaimana KPK dan lembaga penegakan hukum lainnya yang berwenang nanti akan mengambil tindakan apa lagi. Sementara itu, ada pernyataan dari para tersangka kalau mereka tidak bersalah, tapi sekarang aja bisa dilihat apakah bukti yang dihasilkan KPK cukup kuat.

Saya setuju dengan KPK untuk terus menyelidiki kasus ini dan tidak biarkan sembunyi-memburuk. Pemerintahan provinsi Riau harus jujur dan transparan dalam menghadapi kasus korupsi ini.
 
Mengenang adegan di mana Gubernur Riau Abdul Wahid dipaksa untuk mengorbankan wakilnya dalam perusahaan milik negara itu? Saya pikir ini adalah contoh bagaimana korupsi bisa berlebihan dan menyebabkan akibat yang tidak diinginkan. Bagaiapa sih sih prosesnya di KPK? Apakah mereka benar-benar bisa memastikan bahwa ada perubahan besar dalam perusahaan milik negara?

Saya juga penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Gubernur Abdul Wahid dan rekan-rekannya. Apakah ini akan menjadi titik balik yang berarti bagi pemerintah provinsi Riau?
 
Maksudnya siapa sih yang benar-benar punya uang itu πŸ€‘. Kalau Gubernur benar-benar korup, tapi di mana sumber kekayaannya? Dan apa yang dibawa oleh Kepala Dinas PUPR-PKPP itu, hanya sekedar 'fee' saja? Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang lain, mungkin ini semua berawang-awanan πŸ€”. Bagaimana jika ada kecurangan pada sumber kekayaan Gubernur yang sebenarnya? Maka dari itu, KPK harus berhati-hati dalam menyelidiki kasus ini.
 
Gue pikir kalau korupsi ini bakalan terus sembari gue lagi update keadaannya 😊. Gue rasa harusnya ada kontrol yang ketat dulu sebelum uang itu dikasih, nggak? πŸ€”. Jadi kalau ada yang minta 'jatah preman' atau fee, itu artinya sudah ada masalah, ya! πŸ™…β€β™‚οΈ.

Aku juga rasa harusnya ada transparansi lebih banyak tentang kegiatan pengeseran anggaran ini, kalau gak aku rasanya seperti nggak ada yang jujur. 😳 Gue harap KPK bisa menyelesaikan kasus ini dan memberi contoh bagi orang lain tidak boleh melakukan hal yang sama lagi! πŸ’ͺ
 
Sangat disayangkan, lagi-lagi korupsi di Pemprov Riau yang bikin rasa tidak nyaman. Maka-maka, siapa saja yang terlibat harus jujur dan terbuka tentang apa yang terjadi. Kalau gini terus berlanjut, maka kita akan kehilangan kepercayaan pada lembaga-lembaga yang harus menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintahan πŸ€”
 
Gampang aja buat KPK ngeusut korupsi di Pemprov Riau, tapi apa yang dibawa ke tanah air ini, sih kalah gampangnya? Nah, kasusnya kabarnya jadi rahasia bagaimana ngaruh Gubernur Abdul Wahid ke UPT Dinas PUPR Riau. Kalau mau ngatain dulu siapa-siapa yang ada di balik operasi OTT ini, kemudian ngapain? Nah, kayaknya kasusnya jadi ajang bagi para pihak yang berkepentingan ngajak-ajak. Nah, gampang aja buat KPK ngeusut, tapi apa kembali hasilnya sih? πŸ€”
 
Maksudnya kalau KPK memeriksa saksi tentang penggeseran anggaran UPT Dinas PUPR Riau, tapi siapa bilang mereka tidak ada sumber yang cukup? Mungkin KPK udah ngumpulin ebidensinya dari mana pun, tapi kita harus tahu juga kapan saksi-sakinya ngetikkan kalau sudah dihadapin soal, apakah mereka udah mau nyesel atau apa. Saya penasaran kalau ada sumber yang bisa memperjelasin prosesnya siapa aja yang mengambil 'jatah preman' dan bagaimana caranya terjadi?
 
Maksud sih apakah korupsi ini benar-benar terjadi juga? Kalau benar, maksudnya Gubernur Riau jadi korup karena ada transaksi 'preman' yang bikin dana sembarangan aja? Mungkin ada bukti lain kalau bukan ada janji itu? πŸ€”
 
Hmm, kaya mantan gusus itu punya korupsi lagi πŸ˜’. Semoga KPK bisa menangkapnya semua 🀞. Kalau gusus itu nanti dipaksa jalan lurus aja, kan? Bayangin saja penjara buatnya πŸ˜‚.
 
Kasus korupsi ini pasti bikin kebanyakan orang curiga, tapi apa yang benarnya? Mungkin saja si Gubernur Wahid tidak ada hubungannya dengan penggeseran anggaran UPT Dinas PUPR Riau, tapi apakah ada bukti yang cukup? Saksi-saksi yang ditangkap pasti memiliki alibi yang berbeda-beda, dan mungkin saja mereka hanya dibawa ke dalam kasus karena kesempatan.

Bayangkan saja, jika penggeseran anggaran itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan si Gubernor, maka apa yang akan terjadi? Maka akan banyak orang yang ditangkap tanpa punya bukti. Saya rasa ini semacam operasi tangkap tangan tanpa adanya bukti yang cukup, dan saya ragu-ragu dengan apa yang akan terjadi selanjutnya... πŸ€”
 
omg jelas ada kasus korupsi nih! siapa tahu apa yang terjadi di dalam pemerintah provinsi riau memang mempengaruhi progres pembangunan di daerah itu πŸ˜•. rasanya kpk harus lebih cepat dan efektif dalam menyelidiki kasus ini biar tidak ada lagi penyebaran korupsi 🚫. tapi juga perlu diingat bahwa gubernur Abdul Wahid masih memiliki wewenang untuk menentukan anggaran, apakah dia benar-benar melakukan kesalahan? πŸ€”. saya rasa lebih baik jika kita semua bisa bersikap netral dan tidak langsung membela atau membantu gubernur dalam kasus ini 😊.
 
Aku pikir apa yang terjadi di Riau ini benar-benar sedih ya... πŸ˜” Masyarakat Riau harus merasa kecewa banget kalau Gubernur Abdul Wahid dipanggil oleh KPK karena dugaan korupsi. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di daerah yang dimiliki sendiri oleh pemerintah, ternyata tidak akurat lagi... πŸ€” Siapa bilang bahwa pembangunan harus dilakukan dengan cara yang salah? Saya rasa kita perlu memikirkan kembali bagaimana pembangunan dapat dilakukan dengan lebih transparan dan jujur. Kita juga harus memastikan bahwa keuangan publik tidak digunakan untuk kepentingan pribadi... πŸ’Έ
 
Gue rasa ini lagi-lagi kasepuhan korupsi di Pemprov Riau πŸ€¦β€β™‚οΈ. Masing-masing gubernur dan warga pemerintah yang sudah pernah dugaan melakukan korupsi kalau diperdebatkan siapa yang salah siapa? Gue pikir lebih baik jangan dibicarakan lagi kalau tidak ada penjelasan yang pasti.
 
Hahaha omong omongan KPK ini kayaknya bener-bener susah cari keranjang! Si Gubernur Abdul Wahid apa-apa dia? Mau berapa aja biaya UPT Dinas PUPR, tapi siapa tahu bisa jadi ada dugaan korupsi yang serius. Tapi kalau benar2 korupsi ini terjadi, maka pasti harus dihukumin, ya! KPK harus bisa ngelajari dari kasus-kasus seperti ini untuk jangan terjadi lagi! πŸ’ͺπŸ½πŸ”’
 
aku pikir kalau ada kasus korupsi gini pasti harus punya bukti yang cukup ya.. tapi aku melihat dari sumbernya, ada 3 orang tersangka dan dia hanya disebut sebagai tersangka aja, siapa sih yang dipercaya? πŸ€”
 
aku rasa KPK jadi nggak efisien lagi... semuanya udah ketersedia di umum, tapi masih ada yang ngerjain korupsi. apa keberadaan KPK cuma tujuannya aja? serasa tidak ada yang bisa dilakukan untuk mencegah hal ini. dan siapa yang tahu, mungkin ada lagi saksi yang nggak terdaftar... πŸ€”
 
Pokoknya kPK pasti harus ngawasa banget ari kalangan pemerintah apa aja yang ada korupsi ya πŸ€”. Kalau Gubernur punya anggaran untuk UPT Dinas PUPR Riau tapi diubah-ubah tanpa ada bukti apa? itulah yang menjadi pertanyaan banyak orang kira-kira. Maksudnya apa sih kalau mereka ngambil dana dari belakang keperluan umum itu bisa jadi diperlukan ya, tapi bagaimana asal-asalmu dana itu? πŸ˜•
 
Hmm, kalau benar korupsi di Pemprov Riau ini begitu parah, kira-kira bagaimana caranya untuk mengatasi masalah ini? KPK harus lebih berani dan tegas dalam menyelidiki kasus ini, ya! Kalau tidak ada penangkapan yang berarti, mungkin saja korupsi ini akan terus melebar lagi.
 
kembali
Top