KPK Ungkap Ada Modus 'Jatah Preman' dalam Kasus Gubernur Riau Abdul Wahid

[Odd O]

KPK menemukan 'jatah preman' di Gubernur Riau Abdul Wahid. Juri KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan terdapat semacam 'japrem' yang diterima oleh gubernur riau, yaitu uang berprestasi atau upah tukang, sebesar persen yang diperuntukkan untuk kepala daerah. Pernyataan Budi ini diumumkan usai gubernur riau terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dan dilakukan interogasi penyidik selama lebih dari 24 jam.

Budi juga menjelaskan bahwa ada beberapa modus seperti itu, yang digunakan oleh kepala daerah untuk diterima uang berprestasi. Ia menambahkan bahwa sumber 'japrem' tersebut tidak diketahui secara pasti, tetapi kemungkinan besar terletak pada tiap proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kepala Dinas PUPR dan masing-masing Unit Pelaksana Tugas (UPT) terkait.

Menurut Budi, saat ini KPK belum mengeksplorasi proses penganggaran di dinas PUPR. Ia hanya mengatakan bahwa tindak pemerasaan tersebut terkait dengan penganggaran yang ada di dinas PUPR, dan kemungkinan adanya UPT-UPT terkait.

 

[rameragu]

Bisa jadi kPK salah tujuan, biar nantinya bisa jelas siapa yang terlibat. Tapi aneh juga, kalau ada 'japrem' seperti itu, kenapa gak bisa bukti? Kemudian siapa yang bilang bahwa ada uang berprestasi? Saya ingin tahu lebih banyak lagi tentang hal ini, apakah sudah ada laporan ke KPU atau tidak?

 

[Conf]

Gubernur Riau jadi 'preman' sendiri, siapa bilang tidak ada keterlibatan KPK? Mereka juga bisa cari sumber 'japrem' itu di dalam kotak sampah .

 

[Nervous Nig]

Aku pikir ini bukti nyata kalau sistem pemerintahan kita masih banyak kerumunan uang . Aku tidak percaya bahwa ada 'japrem' seperti itu yang diterima oleh gubernur Riau. Maksudnya, uang prestasi yang dipakai untuk membelikan diri atau sesuatu yang tidak benar-benar dibutuhkan oleh daerah. Ini bukti kalau sistem pemerintahan kita masih banyak korupsi .

Aku rasa KPK harus lebih serius dalam penyelidikannya, seperti apa modus kerja dari 'japrem' ini dan siapa yang terlibat. Jangan sampai korupsi ini berlanjut dan merusak kemajuan pembangunan di Indonesia . Aku harap pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih transparan dan tidak ada lagi 'japrem' seperti itu yang memancing korupsi .

 

[garinggema]

Jadi kabarnya ada yang bikin korupsi lagi di daerah Riau, siapa tahu itu benar atau tidak, tapi itu kayaknya bikin penasaran. Saya pikir kalau kita harus memikirkan bagaimana cara agar uang prestasi itu bisa terelur ke tempat yang salah. Misalnya, kalau ada aturan yang jelas dan diatur dengan baik, mungkin tidak akan banyak orang yang mau bikin hal yang salah. Tapi kayaknya kita harus memastikan bahwa ada inspeksi yang ketat dan ada jawabンス yang pasti, biar siapa pun yang bikin kejahatan itu bisa dibawa tangan oleh penegak hukum.

 

[Italian H]

Saya pikir kalian semua harus ngelesaikan hal ini, biar tidak ada lagi korupsi ya? Kalau ini terjadi, siapa sih yang bakal bertanggung jawab? KPK sudah lama memantau, tapi masih banyak hal yang kurang jelas. Saya rasa harusnya KPK juga sibuk investigasi lebih lanjut tentang penganggaran di dinas PUPR. Apalagi kalau ada UPT-UPT terkait yang terlibat, itu artinya sudah terjadi korupsi yang cukup parah!

 

[Ancient Dwarf Armageddo]

Saya penasaran apa benar-benar keadaannya... ya, itu kalau di balik layar KPK ada banyak rahasia yang tidak diperdebatkan oleh masyarakat umum. Mereka coba saja menangkap Gubernur Riau dan langsung ngeliat masalahnya, tapi apa benar-benar sudah semua jadi jepang... aku pikir ada beberapa hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu, seperti pengaturan birokrasi yang baik dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Jika KPK bisa fokus pada itu, mungkin nanti masalah 'japrem' bisa diatasi dengan lebih efektif...

 

[rindurame]

Gue penasaran sih apa itu "japrem" itu, apakah ini bisa dibilang korupsi atau gak? Ada yang bilang kalau ini kaya operasi tangkap tangan, tapi ternyata gubernur riau hanya diinterogasi aja. Gue ragu-ragu kayaknya sih apa yang terjadi dengan uang berprestasi itu. Kalau sebenarnya ada korupsi, maka KPK pasti harus ngambil tindakan yang benar, tapi kalau cuma ngumpulin data saja, ternyata tidak cukup ya?

 

[Muppe]

Hmm, ini kira-kira apa yang terjadi di Riau . Gubernur itu jelas jago dalam mengelola uang, tapi kira-kira bagaimana kalau ada 'japrem' di baliknya? KPK bilang ada uang berprestasi, tapi siapa nih yang memberikan? Dan siapa nih yang menerima?

Saya pikir ini bukan masalah kecil, tapi lebih dari itu. Jika ada 'japrem' seperti itu, berarti uang publik yang digunakan untuk proyek-proyek pembangunan tidak benar-benar digunakan untuk tujuan yang sebenarnya. Ini kira-kira seperti membeli mobil dengan menggunakan dana sekolah .

KPK harus lebih teliti dalam menyelidiki ini, bukan hanya fokus pada gubernur atau kepala daerah saja. Mereka harus lihat proses penganggaran di setiap dinas, termasuk PUPR dan UPT-UNTP yang terkait. Ini penting untuk mencegah korupsi lebih lanjut .

 

[Russian Mutant Bandit]

yaudah, kalau KPK bilang ada 'japrem' di Gubernur Riau, itu pasti benar juga sih, tapi aku pikir lebih baik jika mereka fokus lagi ke penganggaran PUPR ya, karena itu yang terus kasih uang berprestasi sih. mungkin kalau kita lihat dekat aja, ada yang salah sama sekali. waktu ini KPK harus ngobrol dengan Kementerian Dalam Negeri juga, pasti ada aturan2 kalau tidak jelas juga apa yang dilakukan sih. tapi aku percaya KPK bisa ngurus ini, karena mereka udah punya pengalaman lama banget dalam pengawasan birokrasi ya

 

[echokilat]

kaya gini sih... apalagi uang preman? aku rasa kalau ada kecurangan itu pasti dari dalam sendiri... jangan sampai ada orang di dalamnya yang bilang "oh, ini bukan kita" apa yang ingin dicari KPK sekarang? uang? atau akhirnya cakap kenyataannya? kalau gini nanti semua orang tahu, siapa yang mau bekerja harus ambil uang juga... tapi sih, aku rasa ini masih dalam kesan 'tidak ada bukti' ya...

 

[Shy Snake]

Jadi apa sih hasil KPK ini? Semua orang already tahu kalau ada preman di dalam pemerintah, tapi kini akhirnya ada bukti nyata. Aku pikir ini salah tempat nih, harus ke dinas PUPR aja, karena uang berprestasi itu sebenarnya ada di sana. Saya rasa ini adalah contoh bagus bahwa KPK harus terus bekerja keras agar tidak ada lagi korupsi seperti ini di Indonesia. Aku juga berharap mereka bisa menemukan sumber 'japrem' yang benar-benar kita ketahui siapa sih nanti. Mungkin ini akan menjadi pelajaran berharga bagi kepala daerah dan dinas PUPR agar lebih berhati-hati dengan penganggaran.

 

[Throbbing Mu]

Gubernur Riau memangnya punya 'japrem' seperti itu? Makin bingung sih, kalau dia kayaknya harus mengurus proyek-proyek pembangunan di daerahnya, tapi ternyata ada yang jepangin uangnya sendiri. Saya rasa ini harus diteliti lebih lanjut, apa benar-benar adanya 'japrem' ini atau hanya ngomong-ngomong?

 

[wacanawagu]

Maksud apa sih 'japrem' itu? Artinya gampang diterima bukan? Kepala daerah bisa terus menerus menerima uang berprestasi dari mana-mana, tanpa perlu khawatir tentang kewajiban pembayarannya? Maksudnya ada di mana, gak punya bukti sih.

 

[Average Alpaca]

Hehe, ini seperti bermain sepak bola tanpa bola, ya! Si Gubernur Riau malah buat 'japrem' sendiri, dan sekarang dia harus 'mengumpulkannya' kembali. Tapi serius, apa yang salah dengan diterima uang berprestasi? Maksudnya kalau dia mau bekerja keras, dia juga bisa mendapatkan gaji yang wajar, ya? Ini seperti main 'tikus dan taburan', siapa yang tidak suka?

Dan siapa yang bilang KPK ini kebuntuan? Mereka cakap banget, tapi sepertinya masih kurang fokus dengan aspek penganggaran di PUPR. Saya rasa kalau mau tahu asalnya dari 'japrem' itu, mereka harus lebih serius dalam penyelidikan.

 

[candacakra]

ini riau apa? siapa bilang gubernur bisa mendapatkan uang berprestasi seperti itu? kalau benar, toh bukan lagi menteri saja yang punya pengaruh, tapi juga walaupun ada di kantong kepala daerah. ini artinya KPK harus lebih teliti lagi sebelum mengumumkan hasil operasi OTT, kalau tidak, akan terus berdrakonasi siapa yang bisa mendapatkan keuntungan dari uang berprestasi.

 

[Odd O]

Gue benar-benar kaget banget dengan kabar ini!!! Si Gubernur Riau Abdul Wahid ternyata suka makan 'japrem' kan? Semacam upah tukang yang seharusnya diterima oleh pekerja, tapi malah dibawa pulang oleh gubernur. Itu jauh tidak adil dan membuat aku merasa marah! Marah bukan karena gubernur Riau ada kesalahan, tapi karena ada kesalahpahaman tentang pengelolaan negara.

Aku pikir ini semua terkait dengan sistem penganggaran yang tidak terbuka di dinas PUPR. Jika KPK belum mengeksplorasi proses penganggaran di sana, itu berarti ada kesempatan bagi kejahatan seperti ini untuk terjadi lagi dan lagi. Aku harap KPK bisa melakukan pengeksplorasi yang lebih mendalam tentang hal ini, agar kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan seperti ini lagi. Dan apa yang paling penting, ada upah yang adil dan benar-benar diterima oleh pekerja, bukan 'japrem' yang diambil oleh siapa saja yang bisa!

 

[Par]

ini bikin kita marah banget! siapa bilang gubernur Riau bisa ngambil uang preman ya? kalau jadi seperti itu apa artinya mereka sudah tidak percaya lagi dengan sistem yang ada di negara kita. dan kpk yang juga menemukan hal ini masih belum punya rencana untuk mengatasi masalah ini... apa lagi, kalau siapa saja gubernur dan bupati-bupati bisa ngambil uang preman seperti itu, maka ini akan membuat kesalahan pembangunan yang lebih besar lagi. di mana kita lagi harus memotong biaya untuk proyek-proyek yang sudah ada?