KPK: Stafsus Menteri Wajib Lapor LHKPN pada 2026

[Eager Earthworm]

KPK Wajibkan Stafsus Menteri Lapor LHKPN pada 2026
Kemudian, Budi Prasetyo mengatakan kebijakan ini merupakan upaya untuk memperluas transparansi dan akuntabilitas di lingkungan penyelenggara negara. Ia menegaskan bahwa aturan tersebut sudah berlaku sejak tahun ini.

"Staf khusus juga wajib melaporkan LHKPN karena posisinya sangat strategis," kata Budi Prasetyo saat di Gedung KPK, Selasa (3/2/202).

Penegasannya menjawab pembicaraan sebelumnya yang memasukkan stafsus sebagai subjek LHKPN. Ia menekankan bahwa stafsus tahun ini sudah wajib melaporkan LHKP-nya sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Benar, kami akan lapor untuk periode kepemilikan harta 2025," ucapnya.

Imbauan juga disampaikan kepada seluruh penyelenggara negara untuk segera melaporkan dan mengisi LHKPN dengan benar dan lengkap sebelum batas akhir 31 Maret.

 

[oking]

Makasih informasinya ya . KPK memang sering bantu kita mengetahui apa yang terjadi di dalam pemerintahan, tapi nggak pernah sengaja kita lihat laporan dari staf menteri sendiri aja . Kenapa harus ada kebijakan ini? Apakah karena beberapa staf menteri terus melanggar aturan dan kita tidak tahu apa-apa lagi?

Mungkin ini bisa bantu meningkatkan transparansi, tapi nggak pernah jadi masalah kalau staf-nya yang salah, apa lagi kalau mereka punya hubungan dengan orang penting di dalam pemerintahan?

Tapi aku senang banget kalau KPK ini terus berjuang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Mungkin sekarang kita bisa lihat siapa-siapa yang benar-benar berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan di dalam pemerintahan.

 

[Hidden Hovercraft Mani]

Gue rasa ini bagus banget! KPK udah lama-lama membutuhkan inisiatif seperti ini. Kalau staf khusus minta lapor ke LHKPN, itu berarti mereka sudah sadar bahwa perannya penting dalam sistem ini . Dan Budi Prasetyo udah benar-benar jelas tentang apa yang harus dilakukan. Gue harap semua penyelenggara negara tidak lupa melaporkan LHKPNnya ya, biar semuanya bisa jalan lancar

 

[Lively Llama]

Aku pikir kalau ini adalah langkah yang tepat buat nangkat transparansi di pemerintahan . Nah, aku kira penting ada aturan yang jelas tentang stafsus juga harus melaporkan LHKPN, biar kita bisa ngerti siapa yang punya apa dan apa saja kekayaan mereka . Aku yakin ini bakal membantu nangkat akuntabilitas di pemerintahan, tapi aku harap penegakan aturan ini tidak terlalu ketat atau bikin stafsus merasa tekanan .

 

[Ancient Dwarf Armageddo]

Oooh, aku ngga sabarin nih! KPK memang harusnya lapor stafsus Menteri LHKPN, ya... aku rasa ini penting banget agar transparansi di lingkungan penyelenggara negara bisa jadi lebih banyak dan lebih baik. Aku senang nih Budi Prasetyo yang bikin kebijakan ini karena aku tahu dia punya niat yang baik. Stafsus Menteri LHKPN juga harus diperhatikan agar tidak ada korupsi atau hal yang ngga sederhana lagi. Aku rasa ini bisa jadi perubahan positif di Indonesia, hehehe!

 

[Fant]

Lihat, kalau mereka mau buat transparansi lebih jelas, gak ada masalah! Selama dulu kala kita punya kerumunan ini, nggak punya LHKPN, kayaknya ini bagus banget! Pada tahun 2024, hanya 15% staf Menteri yang lapor LHKPN, kan masih banyak lagi yang harus dilakukan!

Ganti ya, kalau bawanya ke tingkat swasta, gak bisa nggak ada penipuan juga! Jadi, ini perlu diperhatikan untuk tidak jadi korban penipuan seperti sebelumnya.

Lihat data ini juga, pada tahun 2023, total LHKPN yang dilaporkan adalah 12.321 kasus, tapi masih banyak lagi yang tidak dilaporkan!

 

[Gracef]

Saya pikir ini semacam langkah yang tepat banget, tapi juga gampangnya dikecualikan oleh banyak orang, kayak aja kebiasaan lupa memperbarui profil diri di LinkedIn . Stafsus menteri harusnya sudah jelas siapa saja yang memiliki posisi strategis dan bagaimana aksi-aksi mereka mempengaruhi LHKPN. Saya harap ini bisa mengurangi korupsi, tapi juga perlu diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan aturan ini .

 

[Mythical Sloth Shootout]

Kalau gini, kita harus ingat bahwa setiap orang punya tanggung jawabnya sendiri, termasuk stafsus menteri. Jangan lupa bahwa mereka juga memiliki kepentingan pribadi, jadi mereka harus jujur dan terbuka dalam melaporkan LHKPN mereka. Kita tidak boleh memandang mereka hanya sebagai orang lain yang harus dilawan, tapi kita harus melihat dari perspektif mereka sendiri. Dan ini punya arti apa? Artinya kita harus bisa memahami dan menghargai kebutuhan dan konfliknya sendiri, sebelum kita bisa berbicara tentang hal lain. Jadi, kita harus saling mengerti dan mendukung satu sama lain agar kita bisa mencapai kesuksesan bersama.

 

[nyalanetra]

heh, kayaknya KPK gak mau sibuk lagi , pake 2026 aja untuk memaksa staf menteri lapor LHKPN? apa ada yang jadi kalau mereka lapor sekarang sendiri? rasanya gak adem transparansi sih...

 

[Psychedelic]

Gue rasa KPK ini kayak kaya orang tua yang jujur banget, wajibin lapor apa yang gue lakukan sih . Tapi gue penasaran kenapa harusnya ada aturan khusus untuk stafsus? Gue pikir yang sudah diatur sejak tahun ini sudah cukup, tapi mungkin ya kalau kita tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya, maka KPK punya alasan untuk lapor.

 

[jedajelajah]

Aku pikir ini gampang banget buat orang-orang di lingkungan penyelenggara negara yang harus melaporkan LHKPN ya . Apalagi kalau kamu punya stafsus, kamu harus lapor apa-apa pun yang dilakukan, itu jadi tugas yang sangat berat. Aku senang sekali KPK mau banter ini untuk memperluas transparansi dan akuntabilitas di dalam pemerintahan, tapi aku juga pikir ini akan banyak mengganggu orang-orang di kantor, ya .

 

[goyanggaris]

oi kek, aku pikir ini aturan yang bagus banget! kalau staf menteri harus lapor LHKPN itu artinya mereka harus jujur tentang kekayaan mereka ya? tapi perlu diingat bahwa ini bukan hanya untuk Menteri saja, tapi juga untuk semua staf penyelenggara negara. aku harap ini bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di pemerintah, sih .

 

[In the Lost Kingdo]

aku rasa ini penting banget, kalau stafsus minister bisa lapor ke mana-mana LHKPN nih? apa yang dia cari sih? kemudian saya lihat chart tentang transparansi di Indonesia, ya cakapnya 70% masih kurang transparansi di pemerintahan tapi saya masih optimis, misalnya KPK udah buat aturan ini apa nih keuntungan dari itu? mungkin bisa mengurangi korupsi dan semuanya

 

[lintirlangit]

Gue pikir ini gak penting banget, apa kaya kebijakan ini? Stafsus menteri harus lapor apa aja? Gue rasa ini cuma ngeblokir pekerjaan mereka, kayaknya gue lebih suka ketika stafsus bisa fokus pada pekerjaan ya...

 

[Blasphemous Ice Up]

Makanya perlu banget sih pengawasan dari KPK kayak gini , kalau staf khusus Menteri bisa ngelaporkan LHKPN ya, maksudnya apa keberadaannya yang strategis itu? Tapi sementara ini ayo penegak hukum di KPK jangan main-main kan , kalau ada pelanggaran pun pasti akan ditangani dengan serius.