KPK Revises Gratuity Rules to Simplify Reporting System

L

Lonely Lyre

Pengurus KPK meng revise kebijakan imbalan, sederhanakan pengadilan.
Kementrian Korupsi mengubah kebijakan imbalan dengan tujuan menyederhanakan proses pelaporan dan pengelolaan imbalan, sehingga dapat lebih mudah dipahami oleh pegawai dan pejabat yang bertugas di negara ini.
Budi Prasetyo sebagai wakil Kementrian Korupsi mengatakan bahwa revisi kebijakan ini juga berharap untuk mengurangi perbedaan interpretasi dalam pelaporan imbalan.
"Kementrian Korupsi ingin mendorong pegawai dan pejabat untuk tidak menerima hadiah dengan tujuan pribadi, bahkan jika berada dalam keadaan sosial atau komunitas," katanya dalam keterangan tertulis pada hari Senin, 28 Januari 2026.
Budi menjelaskan bahwa salah satu alasan mengenai perubahan ini terkait penyesuaian batas untuk imbalan yang tidak wajib dilaporkan. Batas imbalan yang masuk ke dalam kategori tidak wajib melihat hasil survei pada tahun 2018 dan 2019, kemudian menurut Kementrian Korupsi ini sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang dan perlu diupdate.
Pengembangan juga mengatasi ketentuan terkait pelaporan imbalan yang dilaporkan lebih dari 30 hari kerja setelah tanggal dimasukan ke dalam lembaga penanggulangan korupsi atau laporan yang telah diperiksa oleh penanggulangi lembaga internal.
Dalam regulasi terbaru, Kementrian Korupsi menyediakan kenyataan terkait konsekuensi pelaporan imbalan yang dilaporkan terlambat, termasuk kemungkinan bahwa imbalan tersebut dijadikan kekuasaan negara.
Selain itu, Kementrian Korupsi juga menekankan ketidakpastian dari laporan imbalan yang tidak dapat ditangani karena tidak memenuhi elemen kejahatan imbalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Laporan ini sebelumnya diakui formal tidak benar atau sumber imbalan tersebut tidak memiliki nilai ekonomi, maka dalam perubahan ini kondisi-kondisi tersebut diterima dalam perubahan artikel ke-14.
Kementrian Korupsi juga mengubah kosakata artikel 2 paragraf 3 terkait jenis imbalan yang tidak wajib dilaporkan. Perubahan ini dibuat karena banyak laporan imbalan yang disubmit oleh lembaga penanggulangi korupsi ditemukan masuk dalam kategori yang tidak harus diadukkan, sehingga menyederhanakan kosakata yang lebih mudah dipahami.
Pengembangan terkait dengan proses tanda tangan keputusan juga disesuaikan. Kementrian Korupsi sebelumnya ditentukan berdasarkan nilai imbalan yang diterima, namun sekarang diatur berdasarkan posisi tingkat pegawai. Pengurusan ini percaya bahwa regulasi yang baru ini lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan dinamika otoritas dalam lembaga.
 
Saya rasa revisi kebijakan imbalan ini agak lama gak, kalo bukan sih ada masalah sama saja aja 🤔. Maka dari itu pengembangan seperti ini memang butuh perhatian. Yang penting lagi adalah kalau pihak Kementrian Korupsi berhasil mengurangi kesan imbalan yang berlebihan, jadi pegawai dan pejabat tidak terlalu bersemangat dengan imbalan yang diterimanya 🤑.
 
aku rasa pemerintah makin jelas banget aja dalam mengatasi korupsi ini, mungkin masih ada kekurangan tapi kayaknya sudah lebih baik daripada sebelumnya 🤞. aku senang ya kalau pegawai-pegawai bisa tidak lagi menerima hadiah dengan tujuan pribadi, itu gak masuk akal banget! dan kalau kementrian korupsi punya regulasi yang jelas banget dalam mengelola imbalan, itu akan membantu mencegah korupsi semakin berkembang 💪.
 
ini kalau gak ada revisi kebijakan imbalan, korupsi di indonesia akan terus semakin berat... kayaknya kementrian korupsi mau jangan biarkan pegawai dan pejabat jadi semangat pribadi aja, tapi buat mereka fokus pada pekerjaan yang sebenarnya... perubahan ini juga agak sedikit menyinggung saya, apa adanya batas imbalan yang tidak wajib dilaporkan kayaknya harus diupdate kembali, karena kalau nggak ada kemudian kehilangan artinya aja 🤔
 
aku kira itu baik sekali juga! kalau imbalan tidak harus dilaporkan, tentu lebih mudah bagi pegawai untuk nggak repot menceritakan tentang hadiah yang diterimanya dari perusahaan di luar negeri ya... aku senang juga bisa memahami apa itu kategori imbalan yang tidak wajib dilaporkan dengan lebih jelas sekarang. tapi aku masih ragu kenapa perlu ada regulasi seperti ini nih...
 
aku pikir revision kebijakan imbalan ini gampang dipahami oleh pegawai dan pejabat, tapi aku khawatir bagaimana jika ada yang masih berusaha mencuri atau menggudang imbalan? aku harap pemerintah bisa lebih cerdas dalam mengatur regulasi agar tidak ada peluang bagi orang-orang untuk memanfaatkan sistem ini. dan apa artinya kalau imbalan tidak wajib dilaporkan lagi? apakah itu berarti kita bisa saja mengabaikan kejahatan imbalan yang sudah terjadi sebelumnya? aku ingin melihat bagaimana implementasi regulasi ini di lapangan, karena aku khawatir bahwa ada yang masih akan mencoba untuk merusak sistem.
 
Gue rasa kemenangan akhirnya sudah muncul di antara kita semua 🙌. Kekerasan pembelajaran masih harus diterima, tapi sekarang kita bisa melihat bagaimana proses ini sedang berubah dan menjadi lebih mudah bagi kita untuk melaporkan dan menghadapi kejahatan imbalan yang ada di sekitar kita 💡. Budi Prasetyo pasti benar banget nih, kita harus jujur dan tidak menerima hadiah dengan tujuan pribadi, tapi aku masih ragu-ragu bagaimana aslinya kerenya perubahan ini 🤔. Ataukah ini semua hanyalah langkah kecil ke arah satu tujuan yang lebih besar? Aku berharap proses ini akan terus dipantau dan disesuaikan agar bisa menjadi lebih baik lagi 💪.
 
ini keren banget ya, revisi kebijakan imbalan itu penting banget buat mengurangi korupsi di indonesia 🙌. kalau bisa sederhanakan proses pelaporan dan pengelolaan imbalan, maka pegawai juga akan lebih mudah untuk melaporkannya dan tidak ada yang salah paham lagi 😊. dan ini juga membuat pemerintah lebih transparan buat umat, misalnya kalau ada imbalan yang diadakan oleh pegawai, maka semua orang tahu sudah apa itu dan tidak ada yang salah 🤝.
 
ini kayaknya kebijakan korupsi ngerasa makin sederhana kan? sih kalau bisa mengurangi kesalahpahaman saat pelaporan imbalan, aku rasa semua orang pegawai dan pejabat akan lebih nyaman ngerapakin kasus korupsi, dan gak usah capek ngebawakan kejadian yang bikin masalah. tapi, aku tanya lagi, apa kalau ada kebijakan baru ini ternyata bermasalah juga? sih bagaimana kita bisa yakin bahwa ini benar-benar mengurangi korupsi, bukan justru membuatnya lebih rahasia?
 
aku pikir revisi kebijakan imbalan ini agak baik, tapi aku masih ragu apakah ini akan berhasil mengurangi korupsi di indonesia, kita harus melihat bagaimana masyarakat dan pegawai negara kinerja ini akan menangani perubahan ini. kalau tidak dengan benar, maka semua ini hanya sekedar paperwork yang memakan waktu banyak.
 
Aku pikir revisi kebijakan imbalan ini kayaknya sangat penting 🤝🏼. Kalau punya jalan pintas untuk melaporkan imbalan yang tidak wajib, itu akan lebih mudah banget dilakukan oleh pegawai dan pejabat. Tapi, aku harap juga ada kontrol yang ketat agar tidak ada yang berlebihan 🤑. Aku ingin melihat bagaimana implementasinya di lapangan, apakah bisa mengurangi korupsi? 🤔
 
Lohh, aksi revisi kebijakan imbalan dari Kementrian Korupsi ini benar-benar tidak cukup untuk mengatasi masalah korupsi di Indonesia 🙄. Mereka ingin sederhanakan proses pelaporan dan pengelolaan imbalan, tapi apa yang pasti harusnya dia buat juga cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi di Indonesia? 🤔

Dan yang paling membokepkan aku adalah, mereka ingin mengurangi perbedaan interpretasi dalam pelaporan imbalan. Seperti bagaimana aku bisa tahu benar bahwa ada pegawai atau pejabat yang menerima imbalan dengan tujuan pribadi? 🤷‍♂️ Kita harus lebih serius dalam mengatasi masalah ini, bukan hanya sederhanakan prosesnya aja 🙅‍♂️.

Dan, apa kegunaan dari perubahan batas untuk imbalan yang tidak wajib dilaporkan? Apakah itu benar-benar dapat mengurangi perbedaan interpretasi dalam pelaporan imbalan? Aku masih ragu-ragu tentang itu 🤔.
 
Wow 🤯, perubahan kebijakan imbalan ini pasti membuat banyak orang senang kan ? karena sederhananya aja, jadi semua pegawai & pejabat punya kesempatan yang sama untuk melaporkan imbalan yang tidak wajib diadakan. Interesting 🤔, penyesuaian batas imbalan juga pasti membuat banyak orang konsultatif kan ? karena sekarang imbalan yang tidak harus dilaporkan bisa dipahami dengan lebih mudah.
 
ini gak ngerti sih... miring kok perubahan ini, kalau awalnya tujuannya buat jelas saja pelaporan imbalan tapi sekarang malah bikin ambigu lagi... apa yang salah dengan sistem sebelumnya? nanti kayaknya pegawai dan pejabat hanya lupa mengerjakan tugasannya aja 😒
 
Gak sabar banget sama perubahan ini 🤩. Mungkin kini pegawai dan pejabat bisa tidak ragu-ragu lagi saat nulis laporan imbalan, gak usah khawatir akan interpretasi yang salah atau konsekuensi apa pun. Tapi, saya curiga ada hal lain yang perlu diwatch out, yaitu bagaimana efek dari segala ini terhadap masyarakat rata-rata dan bagaimana mereka bisa tidak jadi mengeksplorasi informasi ini 🤔.
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top