Pemerintah KPU mengelabui rakyat, penggunaan jet pribadi di kalangan pemilu ini masih menimbulkan pertanyaan besar. Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil seperti Themis Indonesia, Transparency International Indonesia (TI Indonesia) dan Trend Asia telah menyerukan tindakan KPK untuk menginvestigasi laporan dugaan korupsi atas penggunaan jet pribadi di KPU pada 2024.
Dalam rapat terbatas dengan jurnalis, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo meminta waktu lebih untuk melakukan analisis dan penelitian terkait putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang mengutuk enam penyelenggara pemilu dan sanksi peringatan keras.
Budi Prasetyo menjelaskan, bahwa untuk sekarang, belum dapat menyampaikan materi laporan terkait penegakan hukum oleh KPK terhadap laporan dugaan korupsi yang mengacu pada penggunaan jet pribadi di dalam pemilu.
Budi juga meminta agar masyarakat tetap sabar dan percaya bahwa KPK akan menyelesaikan hal tersebut dengan cepat.
"Kami sangat menghargai perhatian dari pihak Koalisi Masyarakat Sipil yang telah memberikan bukti-bukti yang mendukung adanya penyalahgunaan pengadaan jet pribadi di dalam pemilu," kata Budi Prasetyo.
Dalam rapat terbatas dengan jurnalis, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo meminta waktu lebih untuk melakukan analisis dan penelitian terkait putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang mengutuk enam penyelenggara pemilu dan sanksi peringatan keras.
Budi Prasetyo menjelaskan, bahwa untuk sekarang, belum dapat menyampaikan materi laporan terkait penegakan hukum oleh KPK terhadap laporan dugaan korupsi yang mengacu pada penggunaan jet pribadi di dalam pemilu.
Budi juga meminta agar masyarakat tetap sabar dan percaya bahwa KPK akan menyelesaikan hal tersebut dengan cepat.
"Kami sangat menghargai perhatian dari pihak Koalisi Masyarakat Sipil yang telah memberikan bukti-bukti yang mendukung adanya penyalahgunaan pengadaan jet pribadi di dalam pemilu," kata Budi Prasetyo.