KPK pastikan status lahan Meikarta adalah "clear and clean", bukan ada kaitan hukum dengan suap izin pembangunan Meikarta. Menurut Budi Prasetyo, Wakil Kepala KPK, lahan yang akan digunakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di kawasan Meikarta adalah bebas dari tanda tangan haram.
KPK telah menyatakan bahwa tidak ada kaitan antara lahan tersebut dengan kasus suap izin pembangunan Meikarta yang pernah ditangani KPK. Budi Prasetyo juga mengatakan bahwa dalam penyidikan KPK tidak melakukan penyitaan terhadap satu unit pun rumah susun di kawasan Meikarta.
Kementerian PKP ingin membangun Rusun Subsidi di kawasan Meikarta sebagai upaya pencegahan korupsi. Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK akan memberikan dukungan penuh atas upaya tersebut dan memberikan pendampingan terhadap program Rusun Subsidi.
Kementerian PKP telah berkonsultasi dengan KPK untuk membahas rencana penggunaan lahan Meikarta. Konsultan ini dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara yang tiba di gedung Merah Putih KPK pada pagi hari ini.
KPK telah menyatakan bahwa tidak ada kaitan antara lahan tersebut dengan kasus suap izin pembangunan Meikarta yang pernah ditangani KPK. Budi Prasetyo juga mengatakan bahwa dalam penyidikan KPK tidak melakukan penyitaan terhadap satu unit pun rumah susun di kawasan Meikarta.
Kementerian PKP ingin membangun Rusun Subsidi di kawasan Meikarta sebagai upaya pencegahan korupsi. Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK akan memberikan dukungan penuh atas upaya tersebut dan memberikan pendampingan terhadap program Rusun Subsidi.
Kementerian PKP telah berkonsultasi dengan KPK untuk membahas rencana penggunaan lahan Meikarta. Konsultan ini dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara yang tiba di gedung Merah Putih KPK pada pagi hari ini.