KPK Pantau Pemulihan Aset Eks RS Sumber Waras Senilai Rp1,4 T

KPK Melakukan Pemantauan Langsung Pemanfaatan Aset Lahan Ex RS Sumber Waras Senilai Rp1,4 Triliun di Jakarta Barat

Dalam upaya memastikan pemanfaatan aset lahan eks RS Sumber Waras dengan transparansi dan akuntabilitas, KPK melakukan pemantauan langsung rencana pemulihan aset tersebut. Pemantauan ini dilakukan oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK, bersama Pemprov Jakarta.

Pemantauan ini dilakukan setelah pertemuan antara Gubernur Jakarta dan pimpinan KPK yang membahas soal pemanfaatan lahan untuk membangun Rumah Sakit Tipe A bertaraf internasional. Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Korsup Wilayah II KPK, Dwi Aprillia Linda Astuti, menekankan pentingnya percepatan langkah pengamanan dan pemanfaatan aset bernilai mencapai Rp1,4 triliun agar tidak lagi terbengkalai.

Dwi Aprillia Linda Astuti menjelaskan bahwa pemulihan aset publik bukan hanya soal pengelolaan keuangan daerah, tetapi bentuk nyata upaya menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang lebih optimal. Ia juga menekankan perlu memperkuat aspek teknis dan koordinasi lintas sektor untuk memastikan setiap proses pemanfaatan aset publik berjalan sesuai ketentuan hukum, serta mencerminkan prinsip transparansi dan tata kelola yang baik.

Seluruh tahapan dari perencanaan hingga eksekusi harus dilakukan dengan menjunjung transparansi dan akuntabilitas. Dwi Aprillia Linda Astuti berharap bahwa transparansi dilakukan tidak terkecuali pada pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa (PBJ) termasuk pengamanan aset, sehingga pelaksanaan pencegahan korupsi terus berjalan berkesinambungan.

Dwi Aprillia Linda Astuti juga menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan Korsup KPK ke Pemprov DKI Jakarta bukan sekadar kegiatan pemantauan, melainkan bagian dari strategi nasional mempercepat pembangunan fasilitas publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Inspektur Pembantu III Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Puji Wahyudi Ode, mengapresiasi pendampingan KPK. Menurutnya, sinergi ini menjadi penguat Pemprov DKI dalam mengoptimalkan tata kelola aset daerah, terutama pemulihan dan pemanfaatannya untuk kepentingan publik.

Puji Wahyudi Ode menjelaskan bahwa keterlibatan KPK dalam proses ini bukan hanya memberikan kejelasan arah kebijakan, tetapi juga memastikan seluruh langkah administratif dan teknis pembangunan berjalan sesuai prinsip integritas dan akuntabilitas.
 
Aku rasa kPK harus lebih cepat ngerap aseh aset lahan itu jadi nggak terus berbengkalai ๐Ÿคฆโ€โ™‚๏ธ. Kalau gak dipantau, aseh aseh itu pasti digesa ๐Ÿ˜’. Kita biarkan siapa sih yang mengelolanya? ๐Ÿค‘. Maka dari itu, aku rasa perlu dilakukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan organisasi non-pemerintahan agar aseh itulah bisa segera dijadikan tempat bantuan kesehatan yang optimal ๐Ÿ‘
 
Aset lahan itu kayak nggak punya arti apa kalau tidak digunakan untuk kepentingan publik, bukan? KPK udah lama bilang bahwa transparansi dan akuntabilitas itu penting banget, tapi masih banyak hal yang harus diperbaiki. Aset itu sebesar Rp1,4 triliun, kayaknya lebih baik kalau itu digunakan untuk kepentingan masyarakat daripada jadi tempat parkir mobil atau apa-apaan lain yang nggak berguna. Merekalah kemudian kita bisa melihat seberapa baik pemerintahan itu benar-benar peduli dengan kesejahteraan rakyat, kayak aja.
 
KPK pasti gak bakal salah lagi! Mereka jadi pelopor transparansi dan akuntabilitas di Indonesia ๐Ÿ™Œ. Minta-minta gak bisa menunggu hasilnya, tapi aku yakin aja kinerja Korsup KPK akan konsisten ๐Ÿ’ฏ. Kalau mereka bisa melaksanakan apa yang sudah ditetapkan, aku rasa hasilnya pasti luar biasa ๐Ÿคฉ!
 
ini gak bisa jadi, KPK kayaknya harus nantinya lansung mengambil alih ari pemerintahan Jakarta dari Gubernur yang ini. kalau mau segera memulihkan aset lahan eks RS Sumber Waras itu, mesti ada kerja sama yang tepat antara KPK, Pemprov DKI, dan Bappeda. tapi kayaknya masih banyak potensi korupsi yang harus dihindari. kita harap pemanfaatan aset tersebut dapat dilakukan dengan benar-benar transparan dan akuntabel, jadi masyarakat tidak kecewa lagi ๐Ÿ˜Š
 
oh iya nih, gue pikir pemanfaatan aset lahan ex RS Sumber Waras senilai Rp1,4 triliun itu harus dilakukan dengan cermat banget ๐Ÿค”. kalau tidak transparan dan akuntabel, pasti akan terjadi korupsi yang banyak dan berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. aku tidak ingin melihat aset publik kita digunakan untuk kepentingan pribadi saja, tapi untuk membangun Rumah Sakit Tipe A bertaraf internasional yang sebenarnya dapat memberikan manfaat bagi banyak orang di Jakarta Barat ๐Ÿฅ. perlu diingat bahwa pemulihan aset publik bukan hanya tentang pengelolaan keuangan daerah, tapi juga tentang bagaimana kita dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih optimal untuk masyarakat ๐Ÿค.
 
rasanya udah lama ini kPK bawain pemantauan di atas aset ex RS Sumber Waras, apa benar tidak ada yang terjadi sama sekali ๐Ÿค”. aja sekadar berbicara ngepos tangan, tanpa hasil nyata apa lagi ๐Ÿค‘. siapa bilang bahwa pemanfaatan aset itu bisa makin cepat kalau ada pemantauan langsung dari KPK? mungkin kPK hanya bawain kesibukan sapa saja yang ngerasa penting ๐Ÿ˜‚. apa yang pasti, biaya 1,4 triliun itu masih di tempatnya aja, dan belum ada bukti bahwa pemanfaatan aset ini bisa membuat kesehatan masyarakat di Jakarta Barat lebih baik ๐Ÿฅ.
 
gue jadi penasaran kenapa kpk harus berawak seperti ini, di mana mereka pasti punya rencana apa sih untuk pemanfaatan aset esa, kan cuma ada 1,4 triliun nih? padahal aku sendiri ga pernah suka banget melihat aset-aset publik yang terbuang-buangan seperti ini. apa keberuntungannya sih jika kita jadi korban pemanfaatan yang tidak transparan?
 
Gak capek dengerin kabar ini, ya! Pemantauan langsung oleh KPK membuat aku rasa lebih aman. Mereka harus terus tekan agar tidak ada yang mencuri aset itu. Saya harap bisa jadi pemulihan aset itu bisa dilakukan dengan cepat dan transparan. Aset lahan eks RS itu sangat penting, harus dihargai dengan baik.
 
Aku pikir ini gampang banget KPK untuk memantau aset yang penting itu, tapi apa bukan udah ada bawahan-bawahan korupsi lagi di Jakarta Barat? Tapi mungkin karena Korsup Wilayah II KPK dan Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan baik, jadi pemanfaatan aset tersebut bisa berjalan lancar. Aku harap ini bukan hanya sekedar penampilan yang bagus tapi juga benar-benar menjadi perubahan yang signifikan untuk masyarakat Jakarta Barat ๐Ÿค”
 
Wah omongnya penting banget korpri ini ngawasa aset lahan ex RS Sumber Waras, supaya tidak terus terbangkalai loh! Semoga rencana-rencananya bisa benar-benar efektif dan menjadi perusahaan yang baik untuk masyarakat Jakarta Barat ๐Ÿ˜Š.
 
๐Ÿ˜‚ Wah gampang banget KPK jadi pengawal aset RS Sumber Waras! ๐Ÿคฃ Mereka harusnya sudah lama melakukan ini, tapi kayaknya kalau ada pantangan, langkahnya bisa ditingkatkan. Aset lahan Rp1,4 triliun itu tidak main-main, masyarakat Jakarta Barat pasti senang bisa mendapatkan manfaat dari itu. ๐Ÿ™Œ KPK harus terus bersemangat dalam memastikan aset publik ini digunakan dengan baik dan transparan. ๐Ÿ’ช
 
Bisa nggak, kalau aset lan ex RS Sumber Waras itu dijalankan dengan transparansi & akuntabilitas siapa tahu bisa jadi bisa mengurangi korupsi? ๐Ÿค” Gue rasa penting juga cari tahu siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas pemanfaatan aset lan itu. Bisa nggak ada kasus nyata yang dihadapi oleh masyarakat karena kesalahan pengelolaan aset? ๐Ÿšจ
 
Banyak yang ngomong tentang pemanfaatan aset lahan ex RS Sumber Waras, tapi apa benar apa? ๐Ÿค” Mungkin karena tidak ada banyak informasi tentang bagaimana aset tersebut dipanfaatkan sebenarnya. Aku pikir kita harus fokus pada apa yang benar-benar penting, yaitu memastikan bahwa pemanfaatan aset itu transparan dan akuntabel. ๐Ÿ‘ Jangan biarkan korupsi terjadi lagi di Jakarta Barat! ๐Ÿšซ
 
Mungkin kita harus bertanya, apa itu aset lahan yang dibicarakan di sini? Tidak hanya tentang uang atau properti, tapi juga tentang masa depan masyarakat Jakarta Barat... ๐Ÿค” Aset lahan ini bisa menjadi simbol bagaimana kita mengelola sumber daya publik dengan lebih baik. KPK melakukan pemantauan langsung rencana pemulihan aset tersebut, ini bukan hanya tentang memeriksa anggaran, tapi juga tentang memastikan bahwa pemanfaatan aset tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat... ๐ŸŒŸ
 
kembali
Top