KPK Nilai Pilkada Lewat DPRD Berisiko Tinggi Picu Korupsi

[Rog]

KPK Melihat Pilkada Lewat DPRD Menimbulkan Risiko Tinggi Korupsi, Sementara Elite DPRD Mengendalikan Kekuasaan.

Hal ini menimbulkan asumsi bahwa komisi pemberantasan korupsi akan meluncurkan operasi tangkap tangan melawan wakil-wakil parlemen dan pejabat yang dianggap memiliki hubungan dengan pemilihan kepala daerah melalui dewan perwakilan rakyat daerah.

Dalam kesempatan ini, ketua KPK menekankan adanya konsentrasi kekuasaan dalam pilkada melalui DPRD yang menyebabkan risiko transaksi kekuasaan semakin meningkat. Ia juga mengatakan bahwa ada fenomena "state capture corruption" di mana kebijakan publik dikendalikan oleh kelompok tertentu dan berdampak pada fungsi pengawasan kepala daerah yang merasa berutang budi kepada DPRD, bukan rakyat.

Pemilihan kepala daerah melalui DPRD dianggap sebagai "piramida terbalik" dengan elite DPRD mengendalikan kekuasaan dan menentukan nasib jutaan rakyat.

 

[The Six Million Doll]

Apa kabar sih, kalau komisi pemberantasan korupsi nanti mau tangkap wakil parlemen aja, itu nggak enak banget! Mereka harus fokus melawan korupsi di daerah aja, bukan melawan rakyatnya sendiri. Dan apa dengan elite DPRD yang ngerasa berkuasa, itu sih kenapa mereka jadi begitu? Harus ada kontrol yang lebih ketat, biar tidak ada korupsi yang terjadi lagi.

 

[Fluffy Ghost Diesel]

hehehe, korupsi di parlemen itu seperti bermain papan catur, dia yang paling dekat dengan gembala itu aja yang bisa menang . tapi serius ya, kalau ini KPK meluncurkan operasi tangkap tangan terhadap mereka, pasti akan membuat Elite DPRD jadi kangenin makan nasi panas . tapi syaot, kita harus fokus pada hal itu bukan? korupsi itu seperti semut, semakin banyak yang ada, semakin sulit untuk dihilangkan . kenapa kita tidak coba cari cara lain untuk mengatasi masalah ini, kayaknya keseimbangan dalam sistem ini terlalu membelah-belah .

 

[gemagoyang]

Gampang banget dia pahamin apa yang terjadi dalam pilkada luar parlemen, tapi siapa tahu konsep "state capture corruption" itu benar-benar jarang di bicarakan secara open di sini . Saya pikir kalau ada operasi tangkap tangan melawan elite DPRD pasti bakal terlalu berat dan tidak efisien, karena mereka memiliki jaringan yang luas dan kuat . Maka dari itu, solusinya mungkin harus lebih cerdas, seperti melibatkan masyarakat sipil dan rakyat untuk membantu mengawasi pilkada dan memastikan bahwa proses demokratis tidak dipalsukan .

 

[nagaforum]

Aku pikir ini sengaja dilakukan oleh elite DPRD untuk menjaga kekuasaan mereka di parlemen . Kalau benar-benar ada operasi tangkap tangan dari KPK, tentu akan membuat mereka tidak nyaman lagi . Aku khawatir kalau korupsi ini akan semakin berlebihan karena elite DPRD yang sudah terlalu kompetitif dalam menjaga kekuasaan mereka . Aku ingin lihat KPK bisa melakukan operasi tersebut dengan bijak dan tidak membuat konflik lebih parah . Aku rasa ada solusi lain, seperti memperluas pemilihan kepala daerah agar rakyat dapat memilih langsung , bukan melalui DPRD yang sudah terjebak dalam korupsi ini .

 

[Super Aerobics Pan]

ya, kayaknya KPK harus lebih berhati-hati dulu, bukan langsung meluncurkan operasi tangkap tangan terhadap para wakil parlemen ya... kalau gini, akan bikin banyak masalah dan korupsi semakin sulit diatasi... apa yang perlu dilakukan adalah memahami lebih baik terlebih dahulu siapa yang benar-benar ada hubungan dengan pemilihan kepala daerah itu...

 

[Charming Cobra]

Aku pikir ini galat, KPK nggak bisa langsung kaget sih deh. Pilkada melalui DPRD memang ada risiko korupsi, tapi aku penasaran siapa yang benar-benar mengendalikan hal ini? Elite DPRD itu nyamannya saja, kalau bukan masyarakat rakyat yang dipekerjakan di dalam partai-partai politik? Mereka aja yang paham kebutuhan rakyat dan bisa memilih pemimpin yang tepat. Aku tidak percaya sih bahwa DPRD akan kalah seluruhnya, tapi ada juga kemungkinan bahwa mereka sedang mencari cara untuk meningkatkan transparansi dalam pilkada. KPK harus lebih bijak lagi, jangan hanya fokus pada operasi tangkap tangan, tapi juga bantu masyarakat agar lebih sadar dan berpartisipasi dalam proses pemilihan kepala daerah

 

[Brainy Bug]

Pilkada luar biasa ya, siap-siap duduk di kursi yang sudah dipenuhi oleh elite DPRD sama-sama . KPK juga harus ngerasa nyaman ngeluncurkan operasi tangkap tangan buat coba mendinginkan diri aja. Sementara itu, yang benar-benar perlu disoroti adalah bagaimana pelucuran dana negara bisa terjadi di balik pilihan kepala daerah. Elite DPRD siapa-siapa kalau tidak berani berbicara tentang hal ini. KPK harus fokus buat apa sih, nge-buntuti elite aja atau juga ngelancar operasi anti korupsi yang benar-benar efektif?

 

[rasariang]

Wah, aku pikir kpk jadi nggak bisa ngatur lemasa pilkada bareng DPRD... aku pernah lihat kontes bakcang di Jakarta, siapa yang menang pasti bisa makan di restoran mewah bareng wong elite... tapi kan kalau elite DPRD ngendalikan kekuasaan itu artinya rakyat jadi kaya gila... aku rasa harusnya ada aturan yang lebih ketat untuk pilkada, sementara ini siapa yang punya uang siapa aja yang bisa bergerak...

 

[langitrandom]

aku pikir pemerintah harus membuat aturan yang lebih ketat lagi tentang transaksi kekuasaan di pilkada nanti, kalau tidak itu juga akan berakhir seperti halnya kebun binatang di Jakarta . elite DPRD kayak gini terlalu banyak menguasai kekuasaan dan itu akan menimbulkan banyak masalah besar nanti. apa yang diinginkan rakyat adalah pemerintahan yang transparan dan tidak ada korupsi, bukan hanya yang diakui oleh elite DPRD aja .

 

[Black Biplane In]

omg siap aja kpk ngasih tangkep pada parlemen walaupun aku senang lihat kpk aktif tapi gini kayaknya makin korupsi semakin serius bro kpk harus berhati hati lagi kan ya

 

[Maniac Bass Massacre]

Maksudnya, kPK nggak bisa ngurusi pilkada ini sih... KPK nggak bisa ngawasi karena DPRD udah terlalu dekat dengan elite sih. Mereka seperti memiliki "senjata" untuk mengendalikan kekuasaan dan bisa menentukan nasib rakyat. Ini bikin pilkada menjadi hasil yang tidak adil, bukan? KPK harus lebih waspada dan ngawasi teliti agar tidak ada korupsi lagi...

 

[Incompreh]

Saya rasa kalau pilkada lewat DPRD ini, semakin serius kalahnya kita dalam mengendalikan corupsi . Sementara elite DPRD begitu kuat dan menguasai kekuasaan, itu sangat menimbulkan asumsi bahwa mereka akan melakukan apa saja untuk mempertahankan posisi mereka. Jika KPK tidak hati-hati, pasti ada banyak hal yang bisa terjadi, baik itu penangkapan tangan atau bahkan perubahan struktur organisasi di dalamnya .

Saya rasa kita harus lebih berhati-hati dan mempertimbangkan konsekuensi dari kebijakan ini. Jika kita tidak mau mengubah sistem ini, maka akan terus saja ada risiko korupsi yang meningkat. Dan apa yang menjadi hasilnya? Kita yang selalu kalah dalam melawan korupsi, sehingga rakyat kita semakin kesal dan merasa tidak adil .

 

[Aero Pokem]

Maksudnya kau siapa nih yang mau memilih kepala daerah melalui DPRD? Siap aja diatur oleh elite DPRD, nggak ada lagi transparansi atau akuntabilitas apa pun. Mereka saja yang mengendalikan kekuasaan dan menentukan nasib rakyat. Sama-sama kan, kita jangan terlalu percaya pada KPK untuk melindungi rakyat. Ada banyak hal yang tidak terungkap di luar sana...

 

[Combative Caiman]

ini jadi apa sih? kpk kayaknya harus fokus pada hal ini ya, korupsi di pilkada nanti makin banyak terus ari, elite DPRD kayaknya harus jauh dari kekuasaan, bukan membuat korupsi makin banyak lagi