Maksudnya apa sih KPK nggak bisa menentukan korban korupsi kuota haji? Gimana caranya kalau mereka nggak bisa ngidentifikasi siapa yang kurang beres dalam hal ini? Aku pikir ini salah ke arahnya, bukan? Aku rasa KPK harus lebih cermat lagi dalam penyelidikan kasus-kasus ini. Kalau korupsi kuota haji ini terjadi, itu artinya korban negara langsung, kan? Jadi, aku harap KPK bisa konsisten dan nggak capek-sapek ngidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab. Aku juga ingin tahu, bagaimana cara Kerugian Negara nanti dihitung? Apakah ada proses yang jelas untuk melakukannya?