Pemerasan RPTKA di Kemenaker: Uang dari Wajah Masyarakat
Delapan aparatur sipil negara di Kemenaker ternyata memiliki lilitan korupsi yang melibatkan pengurusan RPTKA, yaitu dokumen penting bagi perizinan kerja asing. Menurut kemudian kemungkinan kebenaran dari kasus ini, para tersangka mengumpulkan uang Rp 53,7 miliar selama era Menaker Ida Fauziyah.
RPTKA adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang asing agar bekerja di Indonesia. Namun, jika RPTKA tidak diterbitkan, maka penerbitan izin kerja dan izin tinggal akan terhambat. Hal ini berarti para tenaga kerja asing akan menghadapi denda sebesar Rp 1 juta per hari.
Untuk menghindari kesulitan tersebut, mereka harus memberikan uang kepada tersangka. Uang-uang ini kemungkinan besar hasil dari pemerasan RPTKA. Ini menunjukkan bagaimana korupsi dapat membawa dampak yang sangat luas, tidak hanya terhadap individu, tetapi juga terhadap masyarakat secara keseluruhan.
Kemenaker diwajibkan untuk menjaga integritas dokumen penting seperti RPTKA. Namun, kegagalan ini menunjukkan bahwa perangkap korupsi masih banyak dan kompleks.
Delapan aparatur sipil negara di Kemenaker ternyata memiliki lilitan korupsi yang melibatkan pengurusan RPTKA, yaitu dokumen penting bagi perizinan kerja asing. Menurut kemudian kemungkinan kebenaran dari kasus ini, para tersangka mengumpulkan uang Rp 53,7 miliar selama era Menaker Ida Fauziyah.
RPTKA adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang asing agar bekerja di Indonesia. Namun, jika RPTKA tidak diterbitkan, maka penerbitan izin kerja dan izin tinggal akan terhambat. Hal ini berarti para tenaga kerja asing akan menghadapi denda sebesar Rp 1 juta per hari.
Untuk menghindari kesulitan tersebut, mereka harus memberikan uang kepada tersangka. Uang-uang ini kemungkinan besar hasil dari pemerasan RPTKA. Ini menunjukkan bagaimana korupsi dapat membawa dampak yang sangat luas, tidak hanya terhadap individu, tetapi juga terhadap masyarakat secara keseluruhan.
Kemenaker diwajibkan untuk menjaga integritas dokumen penting seperti RPTKA. Namun, kegagalan ini menunjukkan bahwa perangkap korupsi masih banyak dan kompleks.