Korupsi Tanpa Batas: KPK Selingkuh dengan Pemuda Kaya
Proses jual beli lahan strategis milik Jaksa Agung (JTTS) ke Eks Dirut Hutama Karya (HK) terungkap secara lebih spesifik dalam sidang terkait yang dipimpin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut sumber dekat dengan panitia, pernyataan ini telah membuat banyak masyarakat merasa kecewa dan tidak percaya lagi pihak KPK.
Jika laporan yang sudah umum dikabarkan sebelumnya benar, maka ini bukti bahwa KPK tidak dapat diandalkan dalam mengantisipasi dan mencegah korupsi. KPK yang dikenal sebagai salah satu lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia malah terlibat dalam sebuah skandal korupsi yang sangat mencengangkan.
Sumber panitia menuturkan bahwa dalam sidang terkait ini, panitia akan membahas tentang proses jual beli lahan JTTS ke HK. Bisa dikatakan bahwa keberadaan panitia di sini tidak lain adalah untuk membenarkan segala tindakan yang dilakukan oleh KPK.
Sementara itu, pernyataan dari Eks Dirut Hutama Karya sendiri saat ini masih belum jelas. Namun, jika hal ini benar seperti yang diduga maka semua orang akan sangat marah dan mengeluh karena korupsi tidak hanya merugikan negara Indonesia melainkan juga membuat masyarakat menjadi bosan dengan banyak tindakan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum di Indonesia.
Proses jual beli lahan strategis milik Jaksa Agung (JTTS) ke Eks Dirut Hutama Karya (HK) terungkap secara lebih spesifik dalam sidang terkait yang dipimpin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut sumber dekat dengan panitia, pernyataan ini telah membuat banyak masyarakat merasa kecewa dan tidak percaya lagi pihak KPK.
Jika laporan yang sudah umum dikabarkan sebelumnya benar, maka ini bukti bahwa KPK tidak dapat diandalkan dalam mengantisipasi dan mencegah korupsi. KPK yang dikenal sebagai salah satu lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia malah terlibat dalam sebuah skandal korupsi yang sangat mencengangkan.
Sumber panitia menuturkan bahwa dalam sidang terkait ini, panitia akan membahas tentang proses jual beli lahan JTTS ke HK. Bisa dikatakan bahwa keberadaan panitia di sini tidak lain adalah untuk membenarkan segala tindakan yang dilakukan oleh KPK.
Sementara itu, pernyataan dari Eks Dirut Hutama Karya sendiri saat ini masih belum jelas. Namun, jika hal ini benar seperti yang diduga maka semua orang akan sangat marah dan mengeluh karena korupsi tidak hanya merugikan negara Indonesia melainkan juga membuat masyarakat menjadi bosan dengan banyak tindakan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum di Indonesia.