Korupsi di Balik Pengurusan K3: KPK Sengat Mengungkap Penyebab Kenapa Banyak Mereka yang Lolos
Kementerian Perencanaan Pembangunan dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau yang lebih dikenal dengan singkatan Binwasnaker, salah satu kantor perencanaan yang berfungsi sebagai badan penyelidik pembangunan di Indonesia. Namun, sejalan dengan pelaksanaan Pemberdayaan Aparat Desa (Pemdes) di tahun 2020, Binwasnaker mengalami beberapa penyesuaian dalam struktur dan perannya. Salah satu dari penyesuaian tersebut adalah pengurusan K3 yang baru ditetapkan.
Kementerian PUPR menugaskan sejumlah orang untuk mengurus pengelolaan keamanan dan keselamatan, termasuk yang terkait dengan penyediaan peralatan dan fasilitas. Namun, terdapat beberapa insiden yang menunjukkan bahwa pengelolaan K3 di Binwasnaker kurang transparan.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga memiliki kebijakan untuk mengurangi risiko K3 pada pekerja. Maka, bagaimana pengelolaan K3 di Binwasnaker berjalan? Mengapa banyak orang yang lolos dari tindak-tindakan kriminal karena pengurusan K3 di Binwasnaker?
Kemudian, Kementerian PUPR mengadopsi kebijakan pengurangan risiko K3, tetapi ada beberapa insiden yang menunjukkan bahwa pengelolaan K3 di Binwasnaker masih tidak transparan. Menurut sumber yang berkenaan dengan pengelolaan peralatan di Binwasnaker, banyak orang yang lolos dari tindak-tindakan kriminal karena pengurusan yang kurang transparan.
"KPK sudah menemukan beberapa insiden yang menunjukkan bahwa ada kesepakatan antara orang-orang yang terkait dengan pengelolaan K3 di Binwasnaker, sehingga bisa menghindari tindak-tindakan kriminal", kata salah satu sumber.
Selain itu, menurut data yang diterima oleh KPK, banyak insiden kejahatan terkait dengan pengelolaan K3 yang masih belum terpecahkan. Pada akhirnya, Kementerian Binwasnaker diharapkan bisa meningkatkan transparansi dan kesadaran akan pentingnya mengurangi risiko K3.
"KPK akan terus melakukan penyelidikan untuk menemukan sumber kejahatan terkait pengelolaan K3", kata salah satu duta KPK.
Kementerian Perencanaan Pembangunan dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau yang lebih dikenal dengan singkatan Binwasnaker, salah satu kantor perencanaan yang berfungsi sebagai badan penyelidik pembangunan di Indonesia. Namun, sejalan dengan pelaksanaan Pemberdayaan Aparat Desa (Pemdes) di tahun 2020, Binwasnaker mengalami beberapa penyesuaian dalam struktur dan perannya. Salah satu dari penyesuaian tersebut adalah pengurusan K3 yang baru ditetapkan.
Kementerian PUPR menugaskan sejumlah orang untuk mengurus pengelolaan keamanan dan keselamatan, termasuk yang terkait dengan penyediaan peralatan dan fasilitas. Namun, terdapat beberapa insiden yang menunjukkan bahwa pengelolaan K3 di Binwasnaker kurang transparan.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga memiliki kebijakan untuk mengurangi risiko K3 pada pekerja. Maka, bagaimana pengelolaan K3 di Binwasnaker berjalan? Mengapa banyak orang yang lolos dari tindak-tindakan kriminal karena pengurusan K3 di Binwasnaker?
Kemudian, Kementerian PUPR mengadopsi kebijakan pengurangan risiko K3, tetapi ada beberapa insiden yang menunjukkan bahwa pengelolaan K3 di Binwasnaker masih tidak transparan. Menurut sumber yang berkenaan dengan pengelolaan peralatan di Binwasnaker, banyak orang yang lolos dari tindak-tindakan kriminal karena pengurusan yang kurang transparan.
"KPK sudah menemukan beberapa insiden yang menunjukkan bahwa ada kesepakatan antara orang-orang yang terkait dengan pengelolaan K3 di Binwasnaker, sehingga bisa menghindari tindak-tindakan kriminal", kata salah satu sumber.
Selain itu, menurut data yang diterima oleh KPK, banyak insiden kejahatan terkait dengan pengelolaan K3 yang masih belum terpecahkan. Pada akhirnya, Kementerian Binwasnaker diharapkan bisa meningkatkan transparansi dan kesadaran akan pentingnya mengurangi risiko K3.
"KPK akan terus melakukan penyelidikan untuk menemukan sumber kejahatan terkait pengelolaan K3", kata salah satu duta KPK.