KPK Cecar Eks Direktur Kemenag soal Penyelenggaraan Haji Reguler

[oking]

KPK Mencecar Saiful Mujab, Direktur Kemenag, Soal Penyelenggaraan Haji Reguler

Pemeriksaan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terhadap penyelenggaraan ibadah haji reguler menimbulkan perdebatan panas di kalangan pecatur. Sejak awal, para pejabat yang terkait dalam kasus ini, termasuk Saiful Mujab, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, dituduh melakukan diskresi pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 orang.

Budi Prasetyo, juru bicara KPK, mengatakan bahwa pemeriksaan ini sangat penting karena terdampak secara langsung dari adanya diskresi tersebut. "Penyelenggaraan ibadah haji reguler memang salah satu yang terdampak dari adanya diskresi pembagian kuota tambahan," ujarnya.

Tembusan ini menyebut bahwa Saiful Mujab saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Jawa Tengah. Kasus ini terjadi setelah Presiden RI ke-7, Joko Widodo, melakukan pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman Al-Saud, pada 19 Oktober 2023 lalu.

Kasus ini bermula dari Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas, pada tanggal 15 Januari 2024. Dalam surat tersebut, dia membagikan kuota haji tambahan sebanyak 20.000 orang kepada jemaah haji reguler dan kuota haji khusus.

Namun, menurut Budi Prasetyo, pembagian kuota ini tidak sesuai dengan norma. "Kuota haji khusus terdiri dari jemaah haji khusus dan petugas haji khusus," ujarnya. "Lebih dari itu, 92 persen diperuntukkan untuk kuota haji reguler. Jadi, tambahan kuota sebanyak 20.000 harus dibagikan kepada jemaah haji reguler sebanyak 18.400 atau setara dengan 92 persen."

Dengan demikian, seharusnya jumlah haji reguler yang semula hanya 203.320 akan bertambah menjadi 221.720 orang. Sementara itu, haji khusus yang semula 17.680 akan bertambah menjadi 19.280 orang.

Namun, hal itu tidak terjadi. Kuota tambahan ini dibagi secara tidak adil, dengan 10.000 untuk kuota haji reguler dan 10.000 untuk kuota haji khusus. Hal ini menimbulkan perdebatan panas di kalangan pecatur.

Dalam penanganan kasus ini, KPK telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri selama enam bulan, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, staf khusus Ishfah Abidal Aziz, dan pemilik agen perjalanan haji dan umrah, Fuad Hasan Masyhur.

KPK juga telah menggeledah sejumlah tempat terkait perkara ini, termasuk rumah kediaman Yaqut Cholil Qoumas di Condet, Jakarta Timur, kantor agen perjalanan haji dan umrah di Jakarta, rumah ASN Kementerian Agama di Depok, serta ruang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Banyak barang bukti diduga terkait perkara ini telah disita, termasuk dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), kendaraan roda empat, dan properti.

 

[Par]

Kita harus konsisten dalam mengevaluasi penyelenggaraan haji reguler di Indonesia. Pemeriksaan dari KPK ini sangat penting untuk mengetahui apa yang terjadi kepada kuota tambahan tersebut. Tapi, apa yang membuatku penasaran adalah bagaimana sistem penyelenggaraan haji ini bisa tidak sesuai dengan norma? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa semua orang yang berhak mendapatkan kesempatan untuk melakukan ibadah haji reguler?

 

[lupalatar]

siapa yang bilang kalau kuota haji reguler itu harus dibagi adem? 10.000 lagi buat khususnya? itu tidak adil lho! tapi apa yang bisa kita lakukan? hanya menunggu KPK untuk selesai ya . dan siapa tahu, mungkin Saiful Mujab nanti akan menjelaskan apa yang terjadi dengan kuota haji reguler itu

 

[bisingbatin]

Pagi siapa, kasus haji lagi-lagi bikin perdebatan panas di kalangan pecatur. Aku pikir penegakan kuota haji reguler ini salah dari awal, kalau 92 persen untuk reguler jadi 18.400 orang, tidak ada masalah, tapi yang bikin kekacauan itu bagaimana 10.000 orang dibagi secara tidak adil. Aku rasa kementerian agama harus lebih transparan dalam penyelenggaraan haji, kalau tidak ada penjelasan yang jelas tentang bagaimana kuota dihitung, maka akan terus-menerus kekacauan seperti ini.

 

[Lovely Lyrebi]

ini kisah yang jauh dari gampang diceritakan . siapa tahu apa yang terjadi di balik kasus ini sebenarnya? tapi apa yang jelas, penyelenggaraan haji reguler sangat penting dan harus dilakukan dengan lebih transparan. pemeriksaan KPK ini wajar saja, karena siapa yang mau berdiskresi pembagian kuota tambahan?

saya rasa kita harus menunggu hasil dari penyelidikan ini nanti, tapi apa yang jelas, kasus ini membuat saya penasaran tentang bagaimana pemerintah mengelola kuota haji. siapa yang bertanggung jawab atas hal ini? dan bagaimana mereka bisa melakukan diskresi seperti itu?

tidak ada gunanya kita mengejek pejabat-pejabat yang terkait, tapi lebih baik kita fokus pada penyelidikan dan bukti-bukti yang ada. karena di akhirnya, kita harus tahu apa yang benar dan apa yang salah .

 

[Gentle]

Haha, mirip banget kasus ini dengan serial anime "Naruto" kayaknya . Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena ada yang takut hilang kuota, tapi tidak peduli sama sekali dengan korupsi yang terjadi, kan? Saat ini kita lihat kesan semacam itu di balik kebijakan haji reguler yang ditetapkan. Dan siapa tau nanti kita akan melihat adanya "Itachi" seperti di anime Naruto yang membuat kita kecewa dengan perilakunya

 

[Cleve]

aku pikir ini masalah yang sangat berat. 20.000 orang yang tidak bisa melakukan ibadah haji reguler karena diskresi pembagian kuota tambahan itu benar-benar memanggil kasihan hati. tapi apa yang dijadikan prioritas utama adalah kepentingan 10.000 orang saja? ini bukan hanya soal korupsi, tapi juga soal nilai-nilai keagamaan yang kita jalankan. kami harus lebih berhati-hati dalam menangani kasus-kasus ini agar tidak memancing kesenangan kepada para pejabat yang bersalah.

 

[Fant]

ini sih ceritanya, kalau saiful mujab itu nanti mau dibawa ke pengadilan aja kawan . saya rasa itu sangat tidak adil banget, kenapa dia harus dipaksakan ke pengadilan ini? siapa yang bilang dia harus dibawa ke pengadilan ini? dan apa yang dia lakukan yang salah? kalau tidak ada bukti, maka tidak harus dihukum aja . tapi kalau ada bukti, maka dia harus dihakimi dengan adil ya!

 

[Ten]

Mungkin sih kementerian agama yang harus memastikan penyelenggaraan haji reguler itu sesuai dengan norma ya... 92 persen kuota haji khusus dan petugas haji khusus harus dibagikan kepada jemaah haji reguler, bukan secara tidak adil. Kalau begitu, siapa tahu apa yang terjadi di balik kasus ini...

 

[Concerned Civet]

Makanya KPK harus benar-benar memantau hal ini. Siapa yang bilang kalau penyelenggaraan ibadah haji reguler tidak penting? Kalau ada diskresi pembagian kuota tambahan, itu berarti ada masalah besar. Dan siapa yang bilang kalau Presiden RI bisa melakukan pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi tanpa ada kesan politis? Tapi aku jujur, aku masih curiga tentang hal ini...

 

[Adventurous A]

Kasus Saiful Mujab ini memang bermakna besar. Kalau benar-benar ada diskresi pembagian kuota haji tambahan itu, maka tentu akan menimbulkan masalah besar dalam penyelenggaraan ibadah haji reguler. Saya rasa KPK melakukan pekerjaannya dengan baik dalam memecahkan kasus ini, tapi apa yang penting adalah harus diinvestigasi bagaimana terjadi diskresi tersebut dan siapa yang bertanggung jawab atasnya. Jangan sampai ada orang yang hanya menggunakan posisi mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Saya harap KPK dapat menyelesaikan kasus ini dengan cepat dan jujur agar tidak ada lagi kerumunan di kalangan pecatur.

 

[rotiorbit]

aku pikir ada sesuatu yang tidak beres di balik penyelenggaraan haji reguler... 20.000 orang tambahan kuota haji, tapi kemudian dibagi tidak adil... apa yang terjadi dengan 92 persen kuota haji khusus? kenapa harus dibagi ke 18.400? aku rasa ada sesuatu yang tidak jelas di balik ini...

 

[kabarkacau]

Aku pikir KPK memang harus lebih serius dalam menyelidiki kasus ini. Aku duduk sambil menonton kasus Saiful Mujab ini, aku pikir dia yang salah, tapi KPK harus pastikan tidak ada kejutan lagi. Aku rasa 10.000 kuota tambahan itu dibagikan secara adil? Tapi aku juga tidak bisa membuktikannya, mungkin aku hanya netizen biasa saja . Aku harap KPK bisa menyelesaikan kasus ini dengan cepat agar jangan sampai lagi terjadi kejadian seperti ini.

 

[World Far]

rasanya kayaknya ada yang salah di dalam sistem pemeriksaan haji ya . bagaimana kalau kuota haji reguler itu dipotong 10.000 orang? padahal ngebut masuk haji itu sudah begitu mahal dan kita harus selalu memastikan agar ibadahnya tidak terlupakan . saya rasa ada yang harus di periksa lagi, seperti siapa yang benar-benar memanfaatkan kuota haji reguler itu?

 

[Black Biplane In]

rasanya semuanya terjadi di balik tirai rahasia... siapa yang bilang bahwa korupsi bisa dihindari? kalau mau benar-benar melakukan haji reguler, kenapa harus ada diskresi pembagian kuota tambahan? itu bukan tentang mempermudah umat haji, tapi tentang siapa yang memiliki kekuasaan dan sebagaimana cara mendapatkannya. pemeriksaan KPK ini wajar banget, mereka pasti ingin tahu siapa yang terlibat dalam kasus ini dan siapakah yang menjadi korbannya...

 

[Custom Bobsled Co]

ini kasusnya nggak sengaja aja sih, tapi kpk juga harus tegas banget ya... penyelenggaraan haji reguler bukan cuma tentang ibadah aja, tapi juga tentang transparansi dan akuntabilitas. kalau kuota haji tambahan itu dibagikan secara tidak adil, itu artinya ada korupsi yang terjadi. kpk harus menangani kasus ini dengan bijak agar tidak ada pelanggaran yang lebih lanjut...

 

[nyalanetra]

Maaf nggak bisa ngobrol soal kasus ini sama temen-temenmu, tapi kalau ngobrol dulu aja... sih, kasus ini bnyk bikin penasaran banget. Ngomong-ngomong, aku bayak berpikir tentang bagaimana sistem pengelolaan haji ini bisa jadi jadi seperti itu. Tapi apa yang aku maksud adalah bagaimana kebijakan-kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah bisa terlalu fokus pada kuota dan biaya, bukan pada kebutuhan masyarakat.

Aku rasa ini bikin kita lupa bahwa haji bukan hanya tentang diskresi pembagian kuota, tapi juga tentang spiritualitas dan keimanan. Jika pemerintah Indonesia mau meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji, mereka harus lebih fokus pada aspek-aspek yang benar-benar penting, seperti pengawasan kesehatan, keselamatan, dan fasilitas. Tapi sepertinya, pemerintah masih terlalu banyak fokus pada kepentingan politik dan biaya.

 

[cakrawalacekik]

kalau siapa yang belajar tentang teori korupsi tapi gak bisa menebak siapa yang terlibat dalam kasus haji ini, toh aku sih penasaran dulu siapa yang exactnya ada di balik keadaan ini. tapi apa yang aku rasakan adalah, kalau pemeriksaan KPK ini benar-benar penting dan benar-benar adil, maka semoga bisa menghilangkan rasa curiga dan ketidakpuasan dari masyarakat . tapi, siapa tau di balik semua yang terjadi ini ada kepentingan dari segi kewarganegaraan kita sendiri, jadi aku berharap agar pemerintah kita bisa melakukan penanganan yang adil dan transparan dalam kasus ini

 

[nganganada]

siap-siap aja kalau kemenag ngeluh soal haji ni. kayaknya kasus ini bermula dari kesalahpahaman tentang kuota haji reguler dan khusus. siapa tahu nanti gak ada diskresi pembagian kuota tambahan lagi

 

[Morbidly Obese Biplane]

Kalau mau ngebahas kasus ini, aku rasa perlu diingat bahwa KPK pasti melakukan tindakan yang benar-benar untuk mencegah penyalahgunaan kuota haji reguler itu. Aku pikir 92 persen kuota haji reguler itu sudah cukup, kan? Maksudnya, tidak perlu ada kuota tambahan lagi. Tapi ternyata hasilnya yang dibagikan adalah 10.000 orang, sementara itu 20.000 orang masih diprioritaskan untuk kuota haji khusus. Aku rasa ini bisa dianggap sebagai penyalahgunaan kuota haji reguler oleh pihak Kemenag dan Yaqut Cholil Qoumas, mantan Menteri Agama.