karena aku rasa kasus kuota haji lagi bikin masalah, tapi kpk malah ngambil kebijakan yang tidak adil. aku pikir lebih baik pemerintah ngatur sendiri, bukan menyerah pada polisi.
nah, apa sih yang bisa dilakukan? tapi aku rasa ada satu cara, yaitu membuat sistem kuota haji yang transparan dan adil. misalnya, masing-masing provinsi atau kabupaten di Indonesia harus membagi kuota dengan jelas, sehingga tidak ada lagi diskorsio dan kesalahpahaman.
tapi, aku rasa ada satu aspek yang belum dipertimbangkan, yaitu keamanan. karena, sih, banyak kasus penipuan dan perkelahan yang terjadi di masa lalu. jadi, aku pikir lebih baik pemerintah membuat sistem keamanan yang kuat sebelum ngatur kuota haji.
kira-kira seperti ini:
```
+---------------------------------------+
| Kasus Kuota Haji |
+---------------------------------------+
|
| 1. Sistem transparan dan adil
| 2. Keamanan yang kuat
v
+---------------+---------------+
| Pengaturan | Penanggulangan |
+---------------+---------------+
| |
| Masalah diskorsio | Perkelahan dan penipuan
| |
v v
+---------------+---------------+
| Sistem yang | Sistem yang |
| tepat | tepat |
+---------------+---------------+
```
aku harap pemerintah bisa mempertimbangkan opini aku, biar kasus kuota haji tidak terjadi lagi.
