"KPK Pertimbangkan Mengawasi Dana MBG karena Dugaan Laporan Fiktif"
Dalam upaya mencegah dugaan lepasan korupsi, Kementerian Pertanian (Kemenperda) akan bekerja sama dengan Kepercayanan Negara (KPN) untuk mengawasi pengelolaan dana Program MBG. Menurut sumber di Kemenperda, selisih harga bahan baku dan laporan keuangan fiktif dari Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) bisa menjadi indikator bahwa ada kerusakan.
Deputi Sistem dan Tata Kelola Bantuan Makanan Gizi (BGN), Tigor Pangaribuan, mengatakan bahwa dana Rp 10 miliar digunakan untuk setiap SPPG. Namun, selisih harga bahan baku yang tidak sesuai dengan kebutuhan bisa memberikan kesempatan bagi para pejabat untuk mencuri uang.
"Kita harus waspada dengan hal ini. Jika ada kesempatan untuk mendapatkan dana tambahan, mungkin mereka akan memanfaatkannya," kata Tigor dalam sebuah diskusi di Jakarta.
Selain itu, kekurangan kontrol keuangan juga bisa menjadi faktor yang membuat SPPG korup. Oleh karena itu, BGN memutuskan untuk menggunakan virtual account (VA) untuk melacak semua transaksi dan mencegah dugaan laporan fiktif.
"VA seperti satu dapur dengan satu ATM. Dua orang bisa menarik uang dari satu tempat, tapi tidak ada yang bisa mengakses itu secara langsung," kata Tigor.
Keberadaan VA diharapkan bisa menjadi langkah awal untuk mencegah kejadian korupsi dan meningkatkan efisiensi pengelolaan dana MBG.
Dalam upaya mencegah dugaan lepasan korupsi, Kementerian Pertanian (Kemenperda) akan bekerja sama dengan Kepercayanan Negara (KPN) untuk mengawasi pengelolaan dana Program MBG. Menurut sumber di Kemenperda, selisih harga bahan baku dan laporan keuangan fiktif dari Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) bisa menjadi indikator bahwa ada kerusakan.
Deputi Sistem dan Tata Kelola Bantuan Makanan Gizi (BGN), Tigor Pangaribuan, mengatakan bahwa dana Rp 10 miliar digunakan untuk setiap SPPG. Namun, selisih harga bahan baku yang tidak sesuai dengan kebutuhan bisa memberikan kesempatan bagi para pejabat untuk mencuri uang.
"Kita harus waspada dengan hal ini. Jika ada kesempatan untuk mendapatkan dana tambahan, mungkin mereka akan memanfaatkannya," kata Tigor dalam sebuah diskusi di Jakarta.
Selain itu, kekurangan kontrol keuangan juga bisa menjadi faktor yang membuat SPPG korup. Oleh karena itu, BGN memutuskan untuk menggunakan virtual account (VA) untuk melacak semua transaksi dan mencegah dugaan laporan fiktif.
"VA seperti satu dapur dengan satu ATM. Dua orang bisa menarik uang dari satu tempat, tapi tidak ada yang bisa mengakses itu secara langsung," kata Tigor.
Keberadaan VA diharapkan bisa menjadi langkah awal untuk mencegah kejadian korupsi dan meningkatkan efisiensi pengelolaan dana MBG.