Bupati Pati Sudewo kembali jadi sorotan setelah mengalami operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasaan Keadilan dan Ketertiban Rakyat (KPK). Sebelumnya, Sudewo juga terlibat dalam beberapa kontroversi yang membuat warga Kabupaten Pati marah.
Dalam operasi OTT tersebut, Budi Prasetyo, Jaksa Sekretaris KPK, membenarkan bahwa salah satu pihak yang kena tangkap adalah Sudewo sendiri. Namun, dia tidak memberikan informasi lebih lanjut tentang perkara apa yang membuat Sudewo terjaring OTT.
Sudewo sebelumnya juga pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus lain, yaitu kasus korupsi rel KA (Kereta Api). Pada saat itu, ada dugaan bahwa Sudewo menerima aliran dana dari kasus itu. Namun, dia telah membantah bahwa ada aliran dana kepadanya.
Sudewo juga pernah menantang warga Pati untuk ramai-ramai berdatangan pada 13 Agustus 2025, di mana dia memberikan tanggapan terkait adanya wacana aksi demo penolakan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen. Namun, Sudewo kemudian membatalkan kebijakan tersebut setelah warga tetap mendemo dan ricuh.
DPRD Pati juga membentuk pansus pemakzulkan Sudewo, namun upaya itu gagal pada November 2025. Sudewo telah menyampaikan permintaan maaf kepada warga Pati atas pernyataannya yang menantang rakyat dan juga atas kebijakan kenaikan PBB-P2 yang memicu demo ricuh.
Kontroversi Sudewo kembali membuat warga Pati marah, namun dia masih diperdebatkan apakah ada masalah atau tidak.
Dalam operasi OTT tersebut, Budi Prasetyo, Jaksa Sekretaris KPK, membenarkan bahwa salah satu pihak yang kena tangkap adalah Sudewo sendiri. Namun, dia tidak memberikan informasi lebih lanjut tentang perkara apa yang membuat Sudewo terjaring OTT.
Sudewo sebelumnya juga pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus lain, yaitu kasus korupsi rel KA (Kereta Api). Pada saat itu, ada dugaan bahwa Sudewo menerima aliran dana dari kasus itu. Namun, dia telah membantah bahwa ada aliran dana kepadanya.
Sudewo juga pernah menantang warga Pati untuk ramai-ramai berdatangan pada 13 Agustus 2025, di mana dia memberikan tanggapan terkait adanya wacana aksi demo penolakan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen. Namun, Sudewo kemudian membatalkan kebijakan tersebut setelah warga tetap mendemo dan ricuh.
DPRD Pati juga membentuk pansus pemakzulkan Sudewo, namun upaya itu gagal pada November 2025. Sudewo telah menyampaikan permintaan maaf kepada warga Pati atas pernyataannya yang menantang rakyat dan juga atas kebijakan kenaikan PBB-P2 yang memicu demo ricuh.
Kontroversi Sudewo kembali membuat warga Pati marah, namun dia masih diperdebatkan apakah ada masalah atau tidak.