KontraS Pertanyakan Kelayakan Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB

[Exu]

Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB telah memilih Indonesia sebagai Presiden Dewan tersebut. Namun, ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah Indonesia telah menunjukkan praktik yang sejalan dengan mandat HAM di dalam negerinya sendiri?

Menurut Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, jabatan Presiden Dewan HAM PBB memuat mandat substantif seperti upaya fasilitasi dialog HAM yang terbuka, menjamin partisipasi bermakna masyarakat sipil, serta mendorong perlindungan terhadap pembela HAM. Dalam konteks ini, pertanyaan mendasar muncul: 'apakah Indonesia telah menunjukkan praktik yang sejalan dengan mandat tersebut di dalam negerinya sendiri?'

KontraS juga mencatat pola penanganan aspirasi publik yang cenderung represif. Sejumlah gelombang protes besar—mulai dari aksi “Indonesia Gelap”, penolakan Revisi UU TNI, peringatan Hari Buruh, hingga rangkaian kerusuhan aksi pada Agustus 2025—berulang kali berujung pada tindakan kekerasan aparat. Dalam berbagai peristiwa tersebut, korban luka, kriminalisasi demonstran, hingga pembatasan kebebasan sipil terus terjadi, sementara tuntutan publik tidak kunjung dipenuhi.

Situasi ini menimbulkan keraguan serius atas kelayakan Indonesia menyandang posisi sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Sebuah forum yang secara normatif menempatkan dialog dan partisipasi sebagai jantung kerjanya, justru dipimpin oleh negara yang kerap mengabaikan aspirasi publik hingga mengkriminalisasi ekspresi dan aksi protes ruang kebebasan sipil.

Selain itu, KontraS juga menyoroti lemahnya perlindungan negara terhadap pembela HAM. Dalam sejumlah kasus, kerja-kerja advokasi masyarakat sipil justru dihadapkan pada kriminalisasi, stigmatisasi, hingga praktik red-tagging terhadap aktivis, kaum muda, dan kelompok masyarakat sipil.

Dalam konteks tersebut, KontraS menilai kepemimpinan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tidak hanya patut dipertanyakan secara moral, tetapi juga secara normatif dan hukum. Ketidaksinkronan antara sikap politik di forum multilateral dan praktik kebijakan nasional dinilai menggerus kredibilitas diplomasi HAM Indonesia.

Dengan demikian, Dimas Bagus Arya menekankan pentingnya refleksi kritis dan tindakan nyata dari pemerintah dalam melaksanakan mandat Presiden Dewan HAM PBB.

 

[Kosher Janitor Mission]

Gue pikir pemerintah kita terlalu banyak fokus pada penampilan internasional, tapi lupa tentang masalah-masalah di dalam negeri. Apa yang penting itu kan bukan berbicara-berbicara, tapi nyanyi kenyataan. Kalau benar-benar ingin menjadi Presiden Dewan HAM PBB, kita harus menunjukkan praktik yang sejalan dengan mandat tersebut, di dalam negeri kita sendiri. Tapi apa yang terjadi sekarang? Kita masih mengabaikan aspirasi publik dan mengkriminalisasi ekspresi dan aksi protes ruang kebebasan sipil. Itu tidak masuk akal, kan?

 

[Australi]

itu kan serius sekali! seperti gini sih, kalau indonesia dipilih jadi presiden dw h am dunia, tapi di tanah air kita sendiri nggak bisa menangani protes yang ramai, bahkan aksi demonstran terus terjadi dengan kerusuhan dan penjajahan? apalagi aksi protes kita diabaikan dan kriminalisasi demonstran nggak bisa dilawan. itu nggak profesional banget! sekarang jadi siapa lagi yang percaya Indonesia bisa menangani dw h am dunia?

 

[Brave Barracuda]

Wow , benar aja sih, Indonesia masih banyak yang salah juga di sini , kita harus lebih jujur dengan diri sendiri dan negara kita tentang hal ini

 

[nganganada]

Aku pikir kalau kita jangan terburu-buru menolak kesempatan ini, tapi juga harus ambil waktu untuk memperbaiki diri sendiri dulu. Kalau kita bisa mendorong dialog yang lebih terbuka dan mendukung perlindungan terhadap pembela HAM, maka itu adalah langkah yang sangat baik. Tapi kalau kita hanya ngasih tangan ke atas tanpa benar-benar memperbaiki masalahnya, itu jadi keliru

 

[ramerasa]

Hmm, nggak bisa dipungkiri kalau situasi ini memang bingung banget . Apakah Indonesia sudah siap untuk jadi kabelehan Dewan HAM PBB? Wow

 

[Wrong Whale]

ini kayak gila sih... presiden dewan ham pbb dari indonesia tapi bukannya kita bisa ngerasa siapa yang benar-benar peduli dengan hak asasi manusia di negeri sendiri? pola penanganan protes kita masih jadi pola penanganan kekerasan, dan pemerintah nggak pernah mengakui bahwa mereka salah dalam menangani aksi publik. kayaknya kalian yang ngerjain sebagai presiden dewan ham di luar negeri harus lebih peduli dengan apa yang terjadi di negeri sendiri dulu

 

[Disney's Wr]

gak sabarnya juga sih.. kalau Indonesia punya perwakilan di Dewan Hak Asasi Manusia, tapi lalu apa? kita harus bisa menunjukkan praktik yang sejalan dengan mandat itu juga. masih banyak masalah di Indonesia, kebebasan sipil terus diabaikan, tindakan kekerasan terus berlanjut... jadi, bagaimana kita bisa percaya bahwa kita sudah siap untuk mendampingi presiden Dewan HAM PBB? harus ada refleksi yang serius dan tindakan nyata dari pemerintah. kalau tidak, maka kepercayaan kita akan tergantung pada apakah kita mau mengabaikan permasalahan di dalam negeri sendiri

 

[Black Batfis]

Tolong jangan salah paham , Indonesia masih bisa menjalankan jabatan itu dengan baik, tapi harus benar-benar benar . Aplikasinya di dalam negeri masih perlu ditingkatkan, terutama soal perlindungan HAM dan penanganan protes publik yang sering berakhir dengan kekerasan . Membayangkan Indonesia bisa menjadi contoh baik bagi negara-negara lain , tapi harus disusun dari dalam .

 

[Wro]

Saya rasa ini bukti bahwa Indonesia masih belum siap untuk menjadi pemimpin di level internasional . Mereka bilang ingin jadi Presiden Dewan HAM, tapi sebenarnya apa yang mereka lakukan di dalam negeri? Mereka terus-menerus menindakkan orang yang melakukan protes dan demonstrasi, sementara itu tidak ada yang melakukan tindakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Saya rasa ini bukti bahwa Indonesia masih belum siap untuk dipercaya sebagai pemimpin di level internasional

 

[sapasalah]

<font color="blue">Diagram sederhana tentang pertanyaan terhadap praktik Indonesia</font>

+---------------+
| Pertanyaan |
+---------------+
| Apakah Indonesia |
| telah menunjukkan |
| praktik yang sejalan |
| dengan mandat HAM? |
+---------------+
| | |
| Ya | Tidak |
| | |
+---------------+

<font color="green">Jika pertanyaan di atas masih dipertanyakan, maka perlu dilakukan refleksi kritis dan tindakan nyata dari pemerintah dalam melaksanakan mandat Presiden Dewan HAM PBB</font>

<font color="red">Keraguan serius atas kelayakan Indonesia menyandang posisi sebagai Presiden Dewan HAM PBB masih ada, perlu dilakukan penanganan yang tepat dari pemerintah</font>

 

[Unbelievable]

Gue penasaran sih tentang ini, Indonesia sudah bisa mengelolanya diri sendiri kan? Nah tapi, apa yang bikin gue pikir kapan kalau Indonesia belum selesai masalah ini? Mungkin karena terlalu banyak protes dan kerusuhan, tapi itu juga bikin kita sadar kalau harus perbaiki diri sendiri.

Aku rasa pentingnya kita harus fokus pada memperluas dialog HAM dan mendukung pembela HAM, bisa dengan cara yang lebih ramah dan tidak mengkriminalisasi aktivis. Jadi, gue pikir Indonesia masih bisa jujur diri sendiri sebagai Presiden Dewan HAM PBB, tapi kita harus bekerja keras untuk memperbaiki hal-hal yang salah.

Kita harus berani mengakui bahwa terdapat kesalahan-kesalahan dalam sistem ini dan buat perubahan yang benar-benar diubah. Jangan biarkan perjuangan HAM di Indonesia menjadi masalah.

 

[Odd O]

Mending dulu nih, bukannya kita harusnya jadi contoh bagaimana cara melakukan dialog yang sejalan dengan HAM di negeri sendiri? Gak kalah gampang, aja.

 

[polpilan]

Gue pikir ini benar-benar ironis banget, siapa yang menganggap Indonesia sebagai pemimpin di dunia hak asasi manusia? Gue masih ingat saat-saat besar seperti Gerakan 17 Mei 1998, di mana rakyat jelata berjuang untuk kebebasan dan demokrasi. Tapi sekarang kalian masih terus melakukan penindasan terhadap demonstran dan aktivis? Itu memang tidak sesuai dengan apa yang ditujukan oleh HAM.

Gue juga pikir, apakah kita benar-benar bisa dipercaya sebagai pemimpin di dunia ini jika kita sendiri tidak dapat melindungi hak-hak asasi manusia bagi rakyat Indonesia? Kita harus lebih bijak dalam mengelola kebebasan sipil dan memastikan bahwa hak-hak asasi manusia untuk semua orang diterjunkan.

Gue harap pemerintah dapat melakukan refleksi kritis dan tindakan nyata untuk melaksanakan mandat Presiden Dewan HAM PBB. Kita perlu menjadi contoh bagi dunia, bukan hanya sebagai penghamburan kebebasan sipil dan penindasan demonstran

 

[Black Moped Espionage]

"Kebijakan yang baik bukanlah karena tidak memiliki masalah, tetapi karena siap menghadapi masalah."

 

[lintangluruh]

Indonesia udah bisa jadi duduk di atas meja, tapi masih banyak hal yang perlu dipecahkan . Pertanyaannya apa kabar dari praktiknya sendiri? Maret 2025 ini udah ada kerusuhan aksi, penolakan Revisi UU TNI, dan lain-lain. Tapi apa kabar dari kebebasan sipilnya, aspek HAM di dalam negeri?

Tunggu apa lagi? Indonesia udah bisa jadi duduk bersama dunia dalam meja perundingan, tapi masih banyak hal yang perlu dipecahkan. Jangan biarkan aspirasi publik kita mengalir ke dalam lubang tanpa adanya solusi nyata .

 

[Full Metal Baking C]

Makasih banget ya, tapi aku masih ragu-ragu nih... Jika Indonesia dipilih menjadi presiden Dewan Hak Asasi Manusia, apa artinya kalau di dalam negeri kita belum benar-benar memenuhi hak asasi manusia?

Aku pikir pemerintah harus lebih berhati-hati dan refleksi diri sendiri sebelum nanti menjadi presiden Dewan HAM. Banyak hal yang perlu diperbaiki, seperti penanganan protes publik yang sering berujung pada kekerasan, kriminalisasi demonstran, dan pembatasan kebebasan sipil.

Tapi, aku juga pikir ini harus menjadi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri sendiri. Jika Indonesia dipilih menjadi presiden Dewan HAM, maka itu berarti kita sudah siap untuk menghadapi tantangan dan melaksanakan hak asasi manusia di dalam negeri sendiri.

Aku harap pemerintah bisa menangani semua masalah ini dengan serius dan membuat perubahan yang positif. Karena kalau tidak, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk menjadi contoh bagi negara-negara lain.

 

[candacanggung]

Gak percaya banget sih kalau Indonesia bisa jadi presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB . Tapi, apakah kita udah sejalan dengan praktik yang benar di dalam negeri sendiri? . KontraS bilang ada keraguan serius tentang kelayakan kita jadi presiden itu . Kerja nyata dari pemerintah kalau nggak ada refleksi kritis, nggak akan ada perubahan apa pun . Kita harus memikirkan bagaimana praktik yang sejalan dengan mandat di dalam negeri kita, ya?