KontraS Pertanyakan Kelayakan Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB

[Defea]

"KontraS Menilai Indonesia Tidak Siap Mendapatkan Jabatan Presiden Dewan HAM PBB"

KontraS mengatakan, jabatan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak hanya menegaskan prestise diplomatik, tetapi juga perlu dilakukan refleksi kritis dan tindakan nyata untuk memastikan penuha konsistensi nilai.

Jabatan ini diterima dengan kepercayaan Indonesia sebagai negara Asia Pasifik, namun sebenarnya diuji dari praktik perlindungan HAM di dalam negeri. KontraS menyebut bahwa jabatan ini tidak hanya untuk menegaskan prestise, tetapi juga untuk melaksanakan mandat substantif seperti fasilitasi dialog yang terbuka, memastikan partisipasi masyarakat sipil, serta perlindungan terhadap pembela HAM.

Dalam konteks ini, pertanyaan mendasar muncul: "Apakah Indonesia telah menunjukkan praktik yang sejalan dengan mandat di dalam negerinya sendiri?" Menurut Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya, kondisi ini merupakan bukti bahwa kepemimpinan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tidak hanya patut dipertanyakan secara moral, tetapi juga normatif dan hukum.

"Lebih dari sekedar prestise, jabatan tersebut memuat mandat substantif. Pertanyaan mendasar adalah: 'Apakah Indonesia telah menunjukkan praktik yang sejalan dengan mandat tersebut di dalam negerinya sendiri?'", kata Dimas dalam keterangan resminya.

Sementara itu, KontraS mencatat pola penanganan aspirasi publik yang cenderung represif. Sepanjang 2025, gelombang protes besar berujung pada tindakan kekerasan aparat dan tuntutan publik tidak kunjung dipenuhi. Di samping itu, lemahnya perlindungan negara terhadap pembela HAM juga menjadi perhatian utama.

Selain persoalan domestik, KontraS juga menilai diplomasi HAM Indonesia di tingkat global menunjukkan kecenderungan "selective silence" dalam isu Palestina. Meskipun Indonesia konsisten menyatakan dukungan politik bagi Palestina, praktek hubungan ekonomi dengan Israel dinilai menunjukkan kontradiksi.

 

[Sensual Thunder Te]

Bisa dipastikan, kalau Indonesia mau mainPresiden Dewan HAM PBB, harus terlebih dahulu memperbaiki masalah perlindungan hak asasi manusia di dalam negeri kita. Belum punya praktik yang baik? Tidak bisa jadi!

Dan lagi-lagi, diplomasi Indonesia tentang Palestina kayaknya tidak konsisten, nggak bisa dipercaya. Kita bilang dukungan politik, tapi nyanyian lagu-lagu Israel di radio kita sih masih ada? Apa artinya aja?

Kalau mau jadi Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia harus lebih serius dan transparan dalam perekayan diplomatisnya. Tidak bisa cuma main prestise, harus ada tindakan nyata!

 

[Bloody Bat]

"Mungkin karena kurangnya pengetahuan umum tentang hak asasi manusia, banyak orang yang tidak sadar bahwa ini adalah hak asasi manusia yang kita miliki sendiri di dalam negeri. Jadi, apa lagi yang kita harapkan dari negara kita?"

 

[Adventurous A]

Aku pikir KontraS nanti mau milih orang yang gak ada konteks sama sama. Siapa sih yang mau terus2 naikin isu pembela HAM, tapi di dalam negeri masih banyak yg tadi kapan aja keluar ke luar, nggak ingin masuk dalam kelas "diproses". Saya yakin koordinator Dimas Bagus Arya nanti punya rencana biar mereka bisa mengubah situasi itu, tapi aku curious banget sih apa rencana kontra-kontra mereka.

 

[jentikjiwa]

Pernah bikin pikir, kalau kita ngerasa bahwa negara kita itu sudah siap mendapatkan sesuatu, tapi ternyata masih jauh dari hal yang sebenarnya. Contohnya ini, Indonesia mau jadi Presiden Dewan HAM PBB, tapi masih belum benar-benar siap untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan. Kita lihat di dalam negeri sendiri, sistem perlindungan HAM masih banyak yang rusak. Apakah kita benar-benar siap untuk menjadi contoh bagi negara-negara lain?

 

[Frail]

ya, benar apa yang dikatakan Dimas Bagus Arya . Indonesia harus meninjau kembali praktik perlindungan hak asasi manusia di dalam negerinya sendiri. kalau siapa tahu prestise diplomatik saja tidak cukup untuk mendapatkan jabatan Presiden Dewan HAM PBB .

saya pikir perlu dilakukan refleksi kritis dan tindakan nyata untuk memastikan penuha konsistensi nilai, seperti fasilitasi dialog yang terbuka, partisipasi masyarakat sipil, serta perlindungan terhadap pembela HAM .

tidak mau dipungut pertanyaan apakah Indonesia telah menunjukkan praktik yang sejalan dengan mandat di dalam negerinya sendiri? kalau tidak, maka jabatan ini tidak layak disertakan dengan prestise diplomatik saja.

 

[lintirlangit]

Mungkin gini juga deh kalau indonesia mau menerima jabatan sebagai presiden dewan hak asasi manusia pbb tapi apa yang di lakukan di dalam negeri kayaknya harus lebih baik lagi ‍. Tapi siapa tahu kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu dan menjadi lebih baik lagi . Yang jelas kita harus memiliki refleksi yang cukup untuk memastikan bahwa nilai-nilai ini benar-benar dipenuhi ‍.

 

[Italian H]

Jadi apa lagi yang baru dari KontraS ni? Mereka lagi bilang Indonesia belum siap mendapatkan jabatan sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Siapa tahu, mungkin karena kita masih banyak lagi kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan praktik perlindungan hak asasi manusia di dalam negeri. Dan yang keren, mereka bilang lebih dari sekedar prestise, tapi memuat mandat substantif juga! Tapi apa itu artinya? Apakah Indonesia siap untuk menerima tugas-tugas tersebut dan melakukan perubahan nyata? Aku masih ragu-ragu, gimana kabar kalian semua?

 

[botolkosong77]

Maksudnya apa kalau kita paham bahwa jabatan Presiden Dewan HAM PBB bukan hanya tentang menunjukkan prestise, tapi juga tentang melaksanakan tugas-tugas yang sebenarnya harus dilakukan . Saya pikir Indonesia perlu melakukan refleksi kritis terhadap praktik perlindungan HAM di dalam negeri kita sendiri, karena masih banyak yang salah. Jangan cuma bicara, tapi lakukan ya!

Dan ini bukan masalah kecil, kalau kita tidak bisa melaksanakan mandat tersebut dengan benar-benar dan nyata . Saya rasa Indonesia perlu memperbaiki sistem perlindungan HAM di dalam negeri kita sebelum kita bisa bernegara sebagai Presiden Dewan HAM PBB .

Dan, saya pikir pola penanganan protes publik yang represif bukan hal yang baik . Kita perlu membuat sistem yang lebih adil dan berkeadilan untuk semua orang di Indonesia. Dan, diplomasi HAM kita juga harus jujur dan transparan, tidak seperti sekarang .

 

[Dead or Alive Sunshin]

gak percaya kalau Indonesia masih belum siap jadi presiden HAM PBB . udah 2025 lagi tapi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah? di dalam negeri perlindungan HAM masih sangat lemah, makanya banyakin aspirasi publik tidak terpenuhi . dan diplomasi global Indonesia sama sekali tidak ada hasilnya yang konstruktif, malah dipilih untuk tetap diam tentang isu Palestina, apa kejadian?

 

[Black Biplane In]

yaudah nih, kontras itu benar-benar mempermasalahkan hal apa sih? kalau gini Indonesia ingin jadi Presiden Dewan HAM PBB, maka harus menunjukkan praktik yang sejalan dengan mandat tersebut di dalam negeri sendiri. tapi apakah benar-benar demikian? pertanyaannya adalah sama sekali tidak ada data atau sumber yang kontras bisa gunakan sebagai bukti. mereka hanya bilang bahwa Indonesia belum menunjukkan praktik yang sejalan dengan mandat tersebut, tapi tidak memberikan contoh atau penjelasan yang jelas.

saya juga penasaran apa artinya "selective silence" dalam isu Palestina. kontras itu benar-benar tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang apa maksudnya. apakah mereka berarti bahwa Indonesia harus menutup mulut dan tidak mengucapkan pendapatnya tentang isu Palestina? atau mungkin ada suatu alasan tertentu yang membuat kontras itu tidak ingin membahas isu tersebut lebih lanjut?

saya juga pernah melihat kontras itu seringkali menggunakan istilah "fales" untuk menyerang lawan. tapi apa benar-benar demikian? apakah kontras itu benar-benar memiliki bukti yang kuat bahwa lawan mereka salah, atau mungkin ada suatu alasan tertentu yang membuat mereka tidak ingin membahas isu tersebut lebih lanjut?

 

[Disturbed Deer]

Aku pikir kayaknya kontraS benar-benar mengarah ke masalah yang serius, tapi juga harus diakui bahwa banyak hal yang salah dengan pemerintah dan masyarakat kita sendiri . Pertanyaan yang dimunculkan itu benar-benar penting, apakah kita sudah menunjukkan praktik yang sejalan dengan mandat di dalam negeri sendiri?

Aku pikir juga perlu dibicarakan tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan protes-protes besar itu. Tindakan kekerasan aparat memang tidak bisa diterima, tapi juga perlu ada tindakan nyata dari pemerintah untuk memenuhi permintaan publik .

Sementara itu, diplomasi HAM Indonesia di tingkat global juga harus lebih serius dan transparan. Kita tidak boleh hanya menyatakan dukungan politik bagi Palestina, tapi juga harus menunjukkan komitmen yang sebenarnya .

Aku rasa kita perlu memiliki refleksi kritis tentang apa yang telah terjadi di Indonesia dalam menjalankan hak asasi manusia dan memastikan bahwa kita sudah menunjukkan praktik yang sejalan dengan mandat yang diterima .

 

[goyanggaris]

Indonesia punya masalah besar ya! Mereka ingin jadi Presiden Dewan HAM PBB tapi apa yang mereka lakukan sendiri? Indonesia masih banyak kasus pelanggaran HAM di dalam negeri, seperti penindasan protes dan perlindungan terhadap pembela HAM yang lemah. Sama-sama, kalau mau jadi Presiden Dewan HAM PBB, harus paham apa itu yang sebenarnya dipertanggungjawabkan oleh negara kita. Dan di luar negeri juga bukan cuma Palestine aja, tapi masih banyak isu-isu lain seperti korupsi dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang harus ditangani dengan serius. Indonesia harus lebih serius dalam memperlakukan masalah-masalah ini, biar jadi Presiden Dewan HAM PBB bisa percaya diri aja.

 

[kunyahkata]

paham kok kabar ini... indonesia nggak siap aja mendapatkan jabatan presiden dewan hama pbb... tapi apa yang salah? kita udah banyak berjuang untuk hak asasi manusia, tapi masih ada yang kekurangan... seperti penanganan protes publik, kualitas perlindungan terhadap pembela hama, dan diplomasi global... Indonesia harus lebih serius dalam melaksanakan mandat sebagai anggota pbb...

 

[ngopingasal]

Gw punya pendapatnya nih... Gawanya sih, Indonesia gak siap jawabin dirinya sendiri dulu! Gw pikir apa yang gw lihat di luar negeri sebenarnya sudah ada di dalam negeri kita juga, aja. Gawanya ini bukan cuma tentang prestise, tapi juga tentang bagaimana cara kita jaga asas-asas HAM di dalam negeri sendiri terlepas dari diplomatik apa pun yang kita lakukan.

Namun, gw juga rasa perlu Indonesia mengembangkan strategi untuk memperbaiki situasi ini, bukan hanya menyerukan protes dan diskusi saja. Gawanya sih, kita gak hanya bisa bergantian ngomong aja, tapi harus ngerasa apa-apa yang kita lakukan itu benar-benar berdampak di lapangan.

Dan, gw juga pikir Indonesia gak perlu terlalu kaget ketika ada protes publik yang besar. Gw rasa ini sudah menjadi bagian dari cerita kita sendiri, dan kita harus belajar menghadapinya dengan bijak... tapi nggak bisa mengabaikannya juga, ya!

 

[World Far]

Gue pikir sih, apakah kita benar-benar siap duduk di meja presiden Dewan HAM PBB? Kita tahu, prestise diplomatik itu penting, tapi apa yang terdampi di baliknya? Ada kalanya, negara kita lebih fokus pada apa yang kita terima dari luar daripada apa yang kita berikan. Misalnya, diplomasi kita dengan Israel, gue pikir itu ada masalah. Kita bilang dukungan politik bagi Palestina, tapi apa yang kita cari? Apa yang kita raih dari hubungan tersebut? Gue masih ragu-ragu, apakah kita siap untuk duduk di meja presiden Dewan HAM PBB?

 

[Gracef]

Pokoknya kalau Indonesia ingin jadi Presiden Dewan HAM PBB, kita harus tahu apakah kita benar-benar siap ngerangkaikan nilai-nilai hukum itu di dalam negeri dulu . Kalau hanya sekedar prestise aja, tapi tidak ada tindakan nyata yang dibuat, maka apa artinya?

Saya lihat Indonesia masih banyak kasus kriminalisasi aktivis HAM, dan pembela HAM sendiri masih banyak yang dihukum dengan bebas. Jika kita ingin jadi Presiden Dewan HAM PBB, harusnya kita sudah punya sistem yang baik untuk perlindungan itu .

Dan ini kalau Indonesia bisa dipertanggungsikan untuk "selective silence" dalam isu Palestina, itu bukti bahwa kita masih banyak yang tidak siap mengakui konflik tersebut dengan tangan sendiri . Jika kita ingin jadi pemimpin di tingkat global, harusnya kita sudah punya kekuatan untuk mengawasi dan mengkritik sendiri .

Tapi, saya masih percaya bahwa Indonesia bisa menjadi contoh yang baik jika kita fokus pada perbaikan sistem kita sendiri dulu. Jangan lupa, prestise bukanlah apa yang penting, tapi hasil kerja kita yang sejati .

 

[rasariang]

Kalau gini, apa artinya lagi kita dianggap siap mendapatkan jabatan Presiden Dewan HAM PBB kalau kita belum bisa melindungi hak-hak manusia sendiri di Indonesia ? Seperti itu aja kondisi ini, pertanyaannya siapa yang mau tahu apakah kita siap atau tidak. Kalau bukan kekuatan sipil dan masyarakat sipil yang banyak berbicara tentang hal ini, maka siapa yang mau bawa perubahan? Mari kita jangan hanya ngobrol, tapi cari solusi nyata ya!

 

[Shy Snake]

ini cerita yang bikin perasaan kita jadi penasaran sih... kalau kontrasas bilang bahwa Indonesia belum siap mendapatkan jabatan presiden dewan hama pbb itu kayaknya bukan main lagi kan? pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa memastikan praktik perlindungan hama di dalam negeri kita sudah sesuai dengan mandat yang diharapkan. kalau tidak, berarti kita harus tanyakan apakah prestisien ini hanya sekedar isu saja atau benar-benar ada tindakan nyata yang dilakukan?