Venezuela, negara yang telah menjadi sorotan Amerika Serikat (AS) dalam beberapa tahun terakhir. Operasi militer AS yang dilancarkan oleh Presiden Donald Trump pada Sabtu (3/1/2026), menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dengan tuduhan narkoba, perdagangan kokain, dan kepemilikan senjata api. Namun, bagaimana kondisi pemerintahan Venezuela usai Maduro ditangkap Trump-AS?
Mahkamah Agung Venezuela menunjuk Rodriguez sebagai presiden sementara pada hari Sabtu (3/1), sehingga Venezuela berada dalam status darurat nasional. Militer Venezuela tengah siaga guna menjaga kedaulatan, sementara polisi melakukan pengejaran terhadap pihak-pihak yang dianggap mendukung invasi AS.
Cadangan minyak Venezuela memiliki nilai besar, namun produksi minyak mentah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Ekspor minyak Venezuela dilaporkan lumpuh akibat blokade militer dan ketidakpastian politik. Pemerintahan Maduro dikenai sanksi agresif oleh AS dan negara-negara lain, dan ekonomi Venezuela menyusut 71 persen antara tahun 2012 dan 2020.
Penerapan tindakan oleh AS terhadap Maduro didukung oleh keberanian warga Venezuela yang menuntut agar pemerintah baru dapat bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam agenda pembangunan bersama. Namun, penangkapan Maduro juga mengancam ketahanan Venezuela dan memicu ketegangan antara kedua negara.
Pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB pada Senin (5/1) membahas operasi AS dan penculikan Maduro, dengan tema utama membahas ancaman keamanan nasional AS. Duta Besar Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada, dan Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz hadir dalam pertemuan tersebut.
Penculikan Maduro dianggap sebagai tindakan yang sah oleh Amerika Serikat karena telah mengancam keamanan nasional AS dan menindas warga Venezuela. Namun, penangkapan ini juga membuat banyak orang bertanya-tanya tentang tujuan AS dan apakah ada solusi yang dapat ditemukan untuk memperbaiki hubungan antara kedua negara.
Pada akhirnya, keamanan dan stabilitas Venezuela tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah baru harus bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam agenda pembangunan bersama, namun juga harus menjaga keseimbangan kepentingan nasional.
Mahkamah Agung Venezuela menunjuk Rodriguez sebagai presiden sementara pada hari Sabtu (3/1), sehingga Venezuela berada dalam status darurat nasional. Militer Venezuela tengah siaga guna menjaga kedaulatan, sementara polisi melakukan pengejaran terhadap pihak-pihak yang dianggap mendukung invasi AS.
Cadangan minyak Venezuela memiliki nilai besar, namun produksi minyak mentah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Ekspor minyak Venezuela dilaporkan lumpuh akibat blokade militer dan ketidakpastian politik. Pemerintahan Maduro dikenai sanksi agresif oleh AS dan negara-negara lain, dan ekonomi Venezuela menyusut 71 persen antara tahun 2012 dan 2020.
Penerapan tindakan oleh AS terhadap Maduro didukung oleh keberanian warga Venezuela yang menuntut agar pemerintah baru dapat bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam agenda pembangunan bersama. Namun, penangkapan Maduro juga mengancam ketahanan Venezuela dan memicu ketegangan antara kedua negara.
Pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB pada Senin (5/1) membahas operasi AS dan penculikan Maduro, dengan tema utama membahas ancaman keamanan nasional AS. Duta Besar Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada, dan Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz hadir dalam pertemuan tersebut.
Penculikan Maduro dianggap sebagai tindakan yang sah oleh Amerika Serikat karena telah mengancam keamanan nasional AS dan menindas warga Venezuela. Namun, penangkapan ini juga membuat banyak orang bertanya-tanya tentang tujuan AS dan apakah ada solusi yang dapat ditemukan untuk memperbaiki hubungan antara kedua negara.
Pada akhirnya, keamanan dan stabilitas Venezuela tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah baru harus bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam agenda pembangunan bersama, namun juga harus menjaga keseimbangan kepentingan nasional.