Panggung Demokrasi Terancam, Komnas HAM Ucapkan Hasutan Tentang Pendekatan Kekerasan di Papua
Komite Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyerukan agar pemerintah untuk menghentikan operasi bersenjata di Papua, yang terus memanas dalam beberapa bulan terakhir. Menurut laporan dari komnas hukum dan sosial, kekerasan ini mencakup penangkapan, penahanan, dan penyiksaan.
"Kekerasan di Papua telah menjadi permasalahan yang sangat serius dan tidak bisa diterima lagi", ucap Kepala Komnas HAM, Meirai Affi. "Pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk memastikan keamanan dan kesehatan masyarakat sipil di wilayah tersebut".
Banyak korban yang melaporkan bahwa mereka dikejar oleh penjaga perbatasan dan polisi setempat, yang kemudian mengejar mereka dengan menggunakan senjata api. Menurut laporan, ada juga beberapa kasus pembunuhan bersenjata yang dilaporkan.
Pemerintah Republik Indonesia telah banyak mengumumkan keputusan untuk meningkatkan keamanan di wilayah Papua Barat dan Papua Tengah. Namun, komnas hukum dan sosial mengklaim bahwa upaya ini tidak membawa hasil yang signifikan, karena pihak berwenang tidak pernah secara efektif menangani kekerasan.
"Kami percaya bahwa kekerasan di Papua bukanlah masalah keamanan saja, tapi juga masalah hukum dan etika. Pemerintah harus menghentikan operasi bersenjata dan memulai dialog dengan suku-suku di wilayah tersebut", ucap Meirai Affi.
Kekerasan yang melanda Papua telah menjadi topik perdebatan yang sangat serius dalam masyarakat Indonesia. Banyak tokoh-tokoh politik, aktivis, dan organisasi sosial yang menyerukan agar pemerintah menghentikan kekerasan tersebut.
Komite Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyerukan agar pemerintah untuk menghentikan operasi bersenjata di Papua, yang terus memanas dalam beberapa bulan terakhir. Menurut laporan dari komnas hukum dan sosial, kekerasan ini mencakup penangkapan, penahanan, dan penyiksaan.
"Kekerasan di Papua telah menjadi permasalahan yang sangat serius dan tidak bisa diterima lagi", ucap Kepala Komnas HAM, Meirai Affi. "Pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk memastikan keamanan dan kesehatan masyarakat sipil di wilayah tersebut".
Banyak korban yang melaporkan bahwa mereka dikejar oleh penjaga perbatasan dan polisi setempat, yang kemudian mengejar mereka dengan menggunakan senjata api. Menurut laporan, ada juga beberapa kasus pembunuhan bersenjata yang dilaporkan.
Pemerintah Republik Indonesia telah banyak mengumumkan keputusan untuk meningkatkan keamanan di wilayah Papua Barat dan Papua Tengah. Namun, komnas hukum dan sosial mengklaim bahwa upaya ini tidak membawa hasil yang signifikan, karena pihak berwenang tidak pernah secara efektif menangani kekerasan.
"Kami percaya bahwa kekerasan di Papua bukanlah masalah keamanan saja, tapi juga masalah hukum dan etika. Pemerintah harus menghentikan operasi bersenjata dan memulai dialog dengan suku-suku di wilayah tersebut", ucap Meirai Affi.
Kekerasan yang melanda Papua telah menjadi topik perdebatan yang sangat serius dalam masyarakat Indonesia. Banyak tokoh-tokoh politik, aktivis, dan organisasi sosial yang menyerukan agar pemerintah menghentikan kekerasan tersebut.