Komisi VIII DPR RI menginginkan pelunasan biaya haji 2026 pada Desember 2025, kata Aprozi Alam.
Bisnis Indonesia - Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, Fraksi Partai Golkar, Aprozi Alam menyatakan bahwa Komisi VIII DPR RI ingin mengajukan pertimbangan tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 pada November 2025. Hal ini dilakukan agar pelunasan biaya haji dapat terlaksana pada Desember 2025.
"Apa yang kami ajukan hari ini adalah tentang pembahasan BPIH, besar biaya penyelenggaraan," kata Aprozi Alam di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (27/10/2025). "Kalau tahun lalu biayanya sekitar Rp96 juta per jamaah, dipotong subsidi dari BPKH jadi Rp54 juta sekian, dengan penurunan Rp4.500.000 per jamaah."
Aprozi Alam berharap agar BPIH dapat menurun lagi pada tahun 2025 ini tanpa mengurangi kualitas layanan. Dia menyatakan bahwa masih banyak permasalahan dalam penyelenggaraan haji 2025 yang harus dijadikan pelajaran untuk pembenahan.
"Apa yang kami harap adalah BPIH bisa turun lagi pada tahun ini tanpa mengurangi kualitas layanan," kata Aprozi Alam. "Insya Allah selesai bulan Desember (2025) sudah bisa melakukan pelunasan."
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan juga meminta Komisi VIII DPR RI untuk segera membentuk Panitia Kerja Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Harapannya, keputusan terkait BPIH sudah ada di November 2025 mendatang.
Bisnis Indonesia - Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, Fraksi Partai Golkar, Aprozi Alam menyatakan bahwa Komisi VIII DPR RI ingin mengajukan pertimbangan tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 pada November 2025. Hal ini dilakukan agar pelunasan biaya haji dapat terlaksana pada Desember 2025.
"Apa yang kami ajukan hari ini adalah tentang pembahasan BPIH, besar biaya penyelenggaraan," kata Aprozi Alam di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (27/10/2025). "Kalau tahun lalu biayanya sekitar Rp96 juta per jamaah, dipotong subsidi dari BPKH jadi Rp54 juta sekian, dengan penurunan Rp4.500.000 per jamaah."
Aprozi Alam berharap agar BPIH dapat menurun lagi pada tahun 2025 ini tanpa mengurangi kualitas layanan. Dia menyatakan bahwa masih banyak permasalahan dalam penyelenggaraan haji 2025 yang harus dijadikan pelajaran untuk pembenahan.
"Apa yang kami harap adalah BPIH bisa turun lagi pada tahun ini tanpa mengurangi kualitas layanan," kata Aprozi Alam. "Insya Allah selesai bulan Desember (2025) sudah bisa melakukan pelunasan."
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan juga meminta Komisi VIII DPR RI untuk segera membentuk Panitia Kerja Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Harapannya, keputusan terkait BPIH sudah ada di November 2025 mendatang.