Komisi VIII Cecar Kementerian Haji soal Potensi Kebocoran Rp5 T

DPR RI bertanya-tanya siapa yang membocorkan Rp5 triliun dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang, mempertanyakan apakah kebocoran anggaran itu dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umrah atau DPR RI sendiri.

Marwan mengatakan, kekhawatiran utamanya adalah adanya dugaan pihak DPR RI yang bisa tertuduh membancar anggaran haji apabila biaya penyelenggaraan ibadah haji turun signifikan bersamaan dengan adanya dugaan kebocoran Rp5 triliun. Dia juga mengingatkan bahwa Kementerian Haji dan Umrah adalah lembaga baru yang belum lama berdiri.

"Yang membancak siapa? Kementerian Haji nggak mungkin karena sudah dia cuci dengan rinso, sudah bersih dia. Berarti yang akan dituduh bancakan itu DPR," ucap Marwan.

Kementerian Haji dan Umrah melarang Rp5 triliun itu sebagai potensi kebocoran dari total anggaran BPIH senilai Rp17 triliun. Mereka mengaku telah berdiskusi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Badan Pengawas Keuangan (BPK).

Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa potensi kebocoran itu bukanlah potensi kebocoran dalam biaya secara total di BPIH. Dia menegaskan bahwa potensi kebocoran itu timbul dari inefisiensi dalam praktik ekonomi haji.
 
Sekaranya yang membocorkan uang itu si DPR, karena kementerian haji dan umrah nggak bisa jelas ngapain dengan uang triliun itu ๐Ÿค”. Mau diinvestasikan apa aja? Saya rasa DPR harus berani bilang kalau ada dugaan kebocoran itu dari Kementerian Haji, tapi kalaau tidak mau bilang maka DPR sendiri yang jadi korban ya ๐Ÿ˜’. Tapi siapa tahu kementerian haji dan umrah ini bisa jelas ngapain dengan uang itu, mungkin ada yang jujur dan transparan aja ๐Ÿ™.
 
๐Ÿ˜’ ini bikin curious ya, siapa sih yang bocorkan Rp5 triliun? ๐Ÿค‘ Marwan Dasopang memang benar-benar khawatir, tapi aku pikir Kementerian Haji dan Umrah harus lebih banyak memberitahu apa-apa lagi tentang situasi ini... ๐Ÿค” dan mengapa mereka tidak ingin memberitahu kita apa yang sebenarnya terjadi? ๐Ÿ™…โ€โ™‚๏ธ
 
๐Ÿค” Mending fokus pada efisiensi biaya aja, tapi siapa tahu ada yang mau bercanda dulu ๐Ÿ˜’. Kebocoran Rp5 triliun itu nggak main-main aja, jadi harus dibawa dengan serius ๐Ÿค‘. Mungkin pihak Kementerian Haji dan Umrah boleh cari tahu lebih lanjut siapa yang benar-benar ada kesalahan dalam praktik ekonomi haji, jadi tidak ada yang salah lagi ๐Ÿ˜Š.
 
Wah, nggak sabar banget aja siapa yang membocorkan anggaran haji itu! Marwan Dasopang memaksimalkan kesempatan ini untuk membenarkan DPR RI sendiri, apa kejadian apa lagi aksi korupsi di Indonesia? Kementerian Haji dan Umrah cuma nggak bisa dipercaya, mau dibicarakan maupun tidak, tapi DPR RI lebih jujur dan terbuka.

Sudah lama aja keterangannya, siapa yang membocorkan anggaran itu? Kementerian Haji dan Umrah cuma mengatakan bukan dalam biaya total BPIH, tapi nggak ada jawabannya! Jadi kalau DPR RI sendiri yang terlibat, at least sudah jelas dan tidak ambigu.
 
Maksudnya siapa yang benar-benar nggak mau ngelapangin anggaran haji? ๐Ÿค” Kementerian Haji dan Umrah bilang potensi kebocoran itu dari inefisiensi dalam praktik ekonomi haji, tapi aku pikir itu masih macet banget. Siapa yang bisa jaga rapihnya anggaran haji itu sih? ๐Ÿ˜… DPR RI atau Kementerian Haji nggak bisa diandalkan, itu kebenaran! ๐Ÿคทโ€โ™‚๏ธ
 
Oooh, kaya seru sih kalau DPR RI jadi dugaan pihak yang membancar anggaran haji! ๐Ÿค” Selama ini aja kita pikir Menteri Haji dan Umrah yang nggak punya pengalaman panjang lebar dalam mengelola biaya, tapi ternyata DPR RI juga bisa jadi yang mampu menguras kantong negara ๐Ÿ˜‚. Tapi gampangnya, kalau kita lihat dari sudut pandang lain, potensi kebocoran itu bisa juga bukan karena kesalahan kita sendiri, tapi karena keterbatasan teknologi dan infrastruktur yang ada di bidang ini ๐Ÿค–. Mungkin kalau kita serius mencari sumber utama kebocoran itu, kita bakal menemukan solusi yang lebih baik dari itu ๐Ÿ’ก.
 
Kebocoran Rp5 triliun itu, bikin aneh banget ya? Mau dibacar dari mana, DPR RI atau Kementerian Haji nggak punya logika sama-sama, kan? Kalau DPR RI, dia tahu nggak apa-apa, sih. Sedangkan kalau Kementerian Haji, dia malah bilang sudah bersih dia, nggak ada yang bisa dituduh. Maka dari itu, aku pikir perlu dibawa ke sorga, sih, agar bisa tahu siapa-siapa yang benar-benarnya membocorkan uang itu ๐Ÿค”๐Ÿ“
 
Wahhh, ini kayaknya kerusakan anggaran haji yang sangat besar! ๐Ÿคฏ Rp5 triliun? Itu banyak banget! Saya pikir ini kasus yang sangat serius dan harus dibawa ke tangan KPK. Mungkin itu karena biaya penyelenggaraan ibadah haji naik terus, tapi gak usaha Kementerian Haji nggak bikin kebocoran apa-apa? ๐Ÿค” Saya rasa DPR RI harus memantau dan kontrol lebih baik lagi untuk mencegah kebocoran anggaran ini. Menteri Haji dan Umrah bilang inefisiensi ekonomi haji, tapi saya pikir itu bukan alasan utama! ๐Ÿ’ธ Yang penting adalah kita harus siap-siap mengatasi masalah ini agar tidak terjadi lagi. Kita harus lebih bijak dan cerdas dalam pengelolaan anggaran. ๐Ÿค“
 
kembali
Top